Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Awang Long Law Review
Lukita, Hans
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
NOTARIS DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: SUATU KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI CYBER NOTARY Lukita, Hans; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4977-4986

Abstract

Dalam era transformasi industri 4.0 yang kini berkembang menjadi Society 5.0, profesi notaris telah mengalami banyak perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Salah satu wujud dari perkembangan tersebut adalah munculnya konsep cyber notary. Sebagai fenomena baru, cyber notary menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut, mulai dari proses perkembangan dan kemunculannya, hingga potensi manfaat, tantangan dalam penerapannya, serta risiko yang mungkin dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penerapan cyber notary ataupun aplikasi yang mendukungnya. Meskipun demikian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan "kewenangan lain" yang dapat menjadi dasar hukum bagi implementasi profesi cyber notary. Cyber notary memungkinkan proses pembuatan akta dan dokumen hukum dilakukan secara online, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris. Namun, penerapan cyber notary juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait serangan siber yang dapat mengancam keamanan data dan integritas dokumen yang dikeluarkan. Risiko lain yang timbul adalah penggunaan artificial intelligence, yang meskipun dapat meningkatkan produktivitas, juga menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme perlindungan dan strategi penanggulangan lanjutan untuk memastikan keamanan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penandatanganan akta notariil secara elektronik.
THE ROLE OF THE NOTARY SUPERVISORY COUNCIL IN ADDRESSING CIVIL LAW VIOLATIONS COMMITTED BY NOTARIES Lukita, Hans; Gunadi, Ariawan
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1576

Abstract

The notary profession holds a strategic position in Indonesia’s civil law system due to its authority to produce authentic deeds with full evidentiary value. However, in practice, there are several cases in which notaries have been reported for alleged civil law violations, including drafting deeds that harm certain parties. This situation highlights the need for proportional legal protection and supervision of notaries as public officials. This study aims to analyze the supervisory mechanisms and the preventive role of the Notary Supervisory Council over notaries reported for civil law violations. This research uses a normative juridical method through literature review and case-based analysis. The findings show that notaries can still be held legally accountable if they are negligent or violate procedures in preparing deeds. In some instances, notarial deeds may be downgraded to private deeds or annulled by law. The Notary Supervisory Council plays a role in administering guidance and tiered supervision, including issuing administrative sanctions such as warnings or dismissals. Additionally, the Council serves as legal support to prevent criminalization of notaries who perform their duties professionally. In conclusion, notary supervision must be carried out fairly and proportionally while upholding the integrity of the profession; it is recommended that the Council’s preventive role be strengthened, particularly through legal assistance in civil cases.
Co-Authors Ariawan Gunadi Djaja, Benny Sudirman, Maman