Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum terhadap Debitor dan Penjamin Perorangan yang Dinyatakan Pailit Tambunan, Sahat; Sudirman, M.; Mustafa, Marni Emmy
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.v5i1.366

Abstract

Penelitian ini bertujuan agar penjamin perorangan mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Apabila dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum putusan pailit terhadap Penjamin Perorangan bersamaan dengan debitor menurut hukum perdata? Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dari Sucipto serta teori hukum jaminan dari Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap debitor dan penjamin perorangan yang dinyatakan pailit memerlukan pengaturan hukum untuk mengatur syarat jaminan perorangan dapat dipailitkan, sesuai pasal 254 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERKAIT GUGATAN AHLI WARIS PEMILIK OBJEK HAK TANGGUNGAN Mayasari, Indah; Kumala, Yudha Cahya; Mustafa, Marni Emmy
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4780

Abstract

Jaminan hak tanggungan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan ketika debitur mengalami wanprestasi, termasuk jika pemilik objek hak tanggungan meninggal dunia. Rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana kepastian hukum eksekusi hak tanggungan terkait gugatan ahli waris pemilik objek hak tanggungan. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis, serta metode konstruksi hukum analogi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum eksekusi hak tanggungan terkait gugatan ahli waris pemilik objek hak tanggungan sah dilakukan untuk memperoleh pelunasan piutang ketika debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT. Dalam hal pemilik objek hak tanggungan meninggal dunia, ahli waris memiliki hak untuk menggugat pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi dengan dalil gugatan apabila pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023
KEPASTIAN HUKUM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN TANPA SEPENGETAHUAN KURATOR ATAS HARTA DEBITOR PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA Zulkarnain, Debi; Maryano, Maryano; Mustafa, Marni Emmy
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 3 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Maret 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i3.2415

Abstract

Bankruptcy is a general seizure of all the assets of a bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by the curator under the supervision of the Supervising Judge. The debtor by law loses his right to control and take care of his property included in the bankruptcy estate from the date of the decision on the declaration of bankruptcy. The phenomenon that occurs is the transfer of the bankrupt debtor's property to another party after the bankruptcy decision is pronounced by The Commercial Court without the knowledge of the curator by making a deed of granting mortgage rights to the bankrupt debtor's property. The theory used in this writing is the theory of legal consequences according to Soeroso and the theory of legal certainty according to Jan Michiel Otto. The method used in this study with the type of normative research is legal research with secondary data using primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approach used is the approach of legislation, conceptual, case, and analytical and legal material collection techniques carried out by identifying and inventorying positive legal rules, researching library materials and other sources of legal materials relevant to the legal issues under study. Legal material analysis technique is done by legal interpretation (interpretation) grammatical, historical and systematic. From the results obtained that the legal consequences of the deed of granting the mortgage without the knowledge of the curator of the bankrupt debtor's property is the deed of granting the mortgage is null and void, with the decision of the judge whose status has permanent legal force which gives sanctions in the form of cancellation of the deed of granting the mortgage, is a manifestation of the legal consequences. As for the legal certainty of the deed of granting a mortgage without the knowledge of the curator of the bankrupt debtor's property does not have legal certainty, with the judge's decision whose status has permanent legal force which states that the deed of granting the mortgage is null and void, the legal certainty of the deed of granting the mortgage has been realized.