Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERKAIT GUGATAN AHLI WARIS PEMILIK OBJEK HAK TANGGUNGAN Mayasari, Indah; Kumala, Yudha Cahya; Mustafa, Marni Emmy
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4780

Abstract

Jaminan hak tanggungan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan ketika debitur mengalami wanprestasi, termasuk jika pemilik objek hak tanggungan meninggal dunia. Rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana kepastian hukum eksekusi hak tanggungan terkait gugatan ahli waris pemilik objek hak tanggungan. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis, serta metode konstruksi hukum analogi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum eksekusi hak tanggungan terkait gugatan ahli waris pemilik objek hak tanggungan sah dilakukan untuk memperoleh pelunasan piutang ketika debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT. Dalam hal pemilik objek hak tanggungan meninggal dunia, ahli waris memiliki hak untuk menggugat pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi dengan dalil gugatan apabila pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH. Samosir, Ade Agnesia; Marniati, Felicitas Sri; Kumala, Yudha Cahya
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 4 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, April 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i4.2554

Abstract

An agreement concluded by agreement between the policyholder and the insurance company as an insurer and providing benefits to third parties, is valid as law. However, the provision of disbursement of insurance claim funds can only be made if the insured dies. So there is often a misunderstanding among family members who think that life insurance claims funds are considered an inheritance and must automatically be handed over to their heirs. Beneficiaries in life insurance do not refer to heirs but to those whose names are listed in the life insurance agreement. How is the legal provision of the rights of beneficiaries of life insurance on the claim of heirs ab intestato in Civil Law and how is the legal certainty of the life insurance agreement that regulates the beneficiaries in the life insurance policy? The theory used in this study is the theory of legal certainty from Jan Michael Otto and Mulhadi insurance theory The method used in this study is the normative juridical method, namely legal research conducted by researching library materials or secondary data only. The research approach used is the approach of legislation, case approach, analytical approach and conceptual approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, researching library materials (books, scientific journals, research reports) and other sources of legal materials that are relevant to the legal issues under study. For technical analysis of legal material is done by systematic and grammatical interpretation. Based on the results of research conducted by the author, the life insurance agreement is not based on the provisions of inheritance law, so that the disbursement of insurance claim funds is given to beneficiaries as the contents of the agreement in the policy.  
Kepastian Hukum Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris di Luar Wilayah Jabatannya Putri, Reni Anita; Setiadi, Yuliana; Kumala, Yudha Cahya
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1786

Abstract

An authentic deed is the highest legal evidence in the civil evidence system made by a public official, namely a notary, who acts in accordance with his/her area of ​​office. Problems arise when a notary exercises his/her authority outside the area stipulated in his/her appointment letter, which is normatively prohibited by Article 17 paragraph (1) letter a of the Notary Law. This study aims to analyze the form of legal responsibility of a notary and the implications of legal certainty for deeds made outside the area of ​​office. By using normative legal methods and statutory, conceptual, and case study approaches, it was found that deeds made outside the area of ​​office lose their authentic nature and only have the power as private deeds. Notaries who violate these provisions can be subject to administrative, civil, and even criminal sanctions. This creates legal uncertainty for the parties interested in the deed and disrupts public trust in the notary profession. Therefore, compliance with the boundaries of the area of ​​office is an absolute requirement for the formal and substantial validity of an authentic deed.
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Tidak Dapat Menempati Objek Lelang Dikarenakan Adanya Perlawanan Hukum dari Debitur Oroh, Andika Natanael; Prasetyo, Dedy A; Kumala, Yudha Cahya
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.890

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang hak tanggungan memberikan kepastian hukum atas objek yang dibeli melalui lelang, yang mengakibatkan peralihan hak dari pemilik hak tanggungan kepada pembeli, tercantum dalam Risalah Lelang. Namun, dalam praktiknya, peralihan hak ini sering menimbulkan masalah, seperti perlawanan dari debitur yang mengakibatkan ketidakmampuan pembeli untuk menguasai objek lelang, serta gugatan dari pemilik awal atau pihak ketiga. Terdapat juga kemungkinan pembatalan lelang oleh pengadilan jika ada gugatan yang dapat dibuktikan di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan jika ada gugatan pihak lain yang terbukti. Pembeli lelang yang beritikad baik seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari negara, baik secara preventif maupun represif. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya kepatuhan terhadap peraturan oleh semua pihak terkait dalam proses pemberian kredit, lelang, dan penyelesaian sengketa agar perlindungan hukum bagi pembeli lelang dapat terjamin dan efektif.