<![CDATA[In the era of Society 5.0, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a cornerstone in driving Indonesia's economic development, playing a critical role in increasing the Gross Domestic Product (GDP) and absorbing a significant portion of the workforce. In North Bengkulu, MSMEs face various challenges, yet these challenges also present opportunities for innovation and growth. The North Bengkulu MSME Association has initiated movements such as "I Love North Bengkulu Products" (G-ARU) to promote local products and enhance community support. However, cooperation between MSMEs and government institutions, specifically the Department of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP), requires improvement, particularly in implementing Law No. 6 of 2023 on Job Creation. While this law aims to simplify business processes and promote partnerships, many MSME actors remain unfamiliar with the new regulatory framework, resulting in implementation gaps. This study employs an empirical legal (socio-legal) approach with a descriptive research method, collecting data through interviews and literature review to analyze the partnership dynamics between MSMEs and DPMPTSP. The findings reveal that although cooperation has yielded benefits in business training, licensing facilitation, and market access, issues remain regarding the transparency of agreements and the effectiveness of promotional activities. The current partnership model favors associations and government agencies more than the MSME actors, indicating a need for clearer regulations, better communication, and more equitable benefit-sharing mechanisms. Di era Society 5.0, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tumpuan penggerak pembangunan ekonomi Indonesia, berperan krusial dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Di Bengkulu Utara, UMKM menghadapi berbagai tantangan, namun tantangan tersebut juga menghadirkan peluang untuk berinovasi dan berkembang. Asosiasi UMKM Bengkulu Utara telah menginisiasi gerakan seperti "Aku Cinta Produk Bengkulu Utara" (G-ARU) untuk mempromosikan produk lokal dan meningkatkan dukungan masyarakat. Namun, kerja sama antara UMKM dan lembaga pemerintah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perlu ditingkatkan, khususnya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis dan mendorong kemitraan, banyak pelaku UMKM yang belum memahami kerangka regulasi baru tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (sosio-hukum) dengan metode penelitian deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara dan telaah pustaka untuk menganalisis dinamika kemitraan antara UMKM dan DPMPTSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerja sama telah memberikan manfaat dalam hal pelatihan usaha, kemudahan perizinan, dan akses pasar, namun masih terdapat permasalahan terkait transparansi perjanjian dan efektivitas kegiatan promosi. Model kemitraan yang berlaku saat ini lebih berpihak pada asosiasi dan instansi pemerintah dibandingkan pelaku UMKM, sehingga diperlukan regulasi yang lebih jelas, komunikasi yang lebih baik, dan mekanisme pembagian keuntungan yang lebih adil.]]>
