Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Walisongo Law Review (Walrev) Jurnal Kolaboratif Sains JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Marlinah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Ketenagakerjaan : Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Mitra (PKM) Pada Outsourcing Marlinah
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 10 No 1 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/nzbrmg30

Abstract

Companies nowadays prefer to use partner work agreements because they think that these agreements are more profitable for business actors, whereas in labour law there are only two (2) types of work agreements, namely specific time work agreements and indefinite time work agreements. This research aims to know and analyse the legal relationship of the parties in a partner work agreement in outsourcing, and the form of legal protection given to workers with partner work agreements in outsourcing. The method used is the legal research method which aims to achieve a solution to the legal issues and problems that arise therein, so that the result to be achieved then is to provide a prescription of what should be on the issue raised. A partner work agreement gives rise to a legal relationship between the outsourcing party and the worker, which legal relationship causes legal consequences, namely the rights and obligations of each party involved, namely the worker and the outsourcing party. There are two (2) types of legal protection for workers, namely preventive protection and refressive protection.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TOUR TRAVEL DALAM KASUS PEMBATALAN TIKET OLEH KONSUMEN (Studi Kasus Omega Tour Travel Dikota Bengkulu) Klasdayati, Futri Roza; Marlinah; Sufriadi, Yanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1271

Abstract

Pelaku usaha mengalami kerugian ketika pelanggan membatalkan tiket mereka, sehingga penting untuk melihat perlindungan hukum seperti apa yang tersedia dalam situasi ini. Dengan menggunakan Omega Tour Travel sebagai studi kasus di Kota Bengkulu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku industri perjalanan wisata ketika menghadapi kasus pembatalan tiket oleh pelanggan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris sosio-legal dengan fokus pada hukum dan masyarakat secara keseluruhan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Partisipan penelitian ini adalah tiga orang yang saat ini atau mantan karyawan Omega Tour Travel Kota Bengkulu dan tiga orang yang pernah membatalkan tiket mereka dengan Omega Tour Travel Kota Bengkulu. Temuan penelitian menunjukkan penggunaan perlindungan hukum yang bijaksana dan sesuai dengan peraturan bagi para pelaku industri perjalanan wisata, dengan referensi khusus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan perjanjian tertulis antara para pelaku industri dan pelanggan. Para pelaku usaha memiliki kebijakan pembatalan resmi yang merinci bagaimana mereka akan menangani pengembalian uang dan biaya administrasi. Sayangnya, ketidakpahaman pelanggan akan perjanjian pembatalan dan aturan yang telah disepakati sebelumnya sering kali menghalangi pelaksanaan kebijakan ini. Untuk itu, penting bagi pelaku usaha dan pelanggan untuk berkomunikasi dengan jelas dan bertukar informasi yang akurat.
Legal Protection of UMKM Associations under the Job Creation Law in North Bengkulu Fransiska, Septi; Marlinah; Uswatun Hasanah
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2024.6.2.25862

Abstract

In the era of Society 5.0, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a cornerstone in driving Indonesia's economic development, playing a critical role in increasing the Gross Domestic Product (GDP) and absorbing a significant portion of the workforce. In North Bengkulu, MSMEs face various challenges, yet these challenges also present opportunities for innovation and growth. The North Bengkulu MSME Association has initiated movements such as "I Love North Bengkulu Products" (G-ARU) to promote local products and enhance community support. However, cooperation between MSMEs and government institutions, specifically the Department of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP), requires improvement, particularly in implementing Law No. 6 of 2023 on Job Creation. While this law aims to simplify business processes and promote partnerships, many MSME actors remain unfamiliar with the new regulatory framework, resulting in implementation gaps. This study employs an empirical legal (socio-legal) approach with a descriptive research method, collecting data through interviews and literature review to analyze the partnership dynamics between MSMEs and DPMPTSP. The findings reveal that although cooperation has yielded benefits in business training, licensing facilitation, and market access, issues remain regarding the transparency of agreements and the effectiveness of promotional activities. The current partnership model favors associations and government agencies more than the MSME actors, indicating a need for clearer regulations, better communication, and more equitable benefit-sharing mechanisms. Di era Society 5.0, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tumpuan penggerak pembangunan ekonomi Indonesia, berperan krusial dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Di Bengkulu Utara, UMKM menghadapi berbagai tantangan, namun tantangan tersebut juga menghadirkan peluang untuk berinovasi dan berkembang. Asosiasi UMKM Bengkulu Utara telah menginisiasi gerakan seperti "Aku Cinta Produk Bengkulu Utara" (G-ARU) untuk mempromosikan produk lokal dan meningkatkan dukungan masyarakat. Namun, kerja sama antara UMKM dan lembaga pemerintah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perlu ditingkatkan, khususnya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis dan mendorong kemitraan, banyak pelaku UMKM yang belum memahami kerangka regulasi baru tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (sosio-hukum) dengan metode penelitian deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara dan telaah pustaka untuk menganalisis dinamika kemitraan antara UMKM dan DPMPTSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerja sama telah memberikan manfaat dalam hal pelatihan usaha, kemudahan perizinan, dan akses pasar, namun masih terdapat permasalahan terkait transparansi perjanjian dan efektivitas kegiatan promosi. Model kemitraan yang berlaku saat ini lebih berpihak pada asosiasi dan instansi pemerintah dibandingkan pelaku UMKM, sehingga diperlukan regulasi yang lebih jelas, komunikasi yang lebih baik, dan mekanisme pembagian keuntungan yang lebih adil.
Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah di Kota Bengkulu Zaqi Aulia Dwinando; Marlinah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1926

Abstract

Sengketa penyerobotan tanah menjadi salah satu permasalahan kompleks di Indonesia karena melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang berdampak luas pada stabilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan desain penelitian hukum empiris yang memadukan kajian norma hukum dan dinamika sosial di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen pendukung, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori keadilan distributif dan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi efektif menyelesaikan sengketa tanah karena lebih hemat waktu, biaya, dan menjaga hubungan sosial para pihak. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kejelasan bukti kepemilikan, komunikasi terbuka, profesionalitas mediator, dan partisipasi aktif para pihak. Namun, kegagalan mediasi sering disebabkan oleh ketidakhadiran salah satu pihak, tumpang tindih data administrasi, rendahnya literasi hukum, serta kurangnya transparansi proses. Studi kasus di Kota Bengkulu memperlihatkan bahwa penggunaan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berhasil menyelesaikan sebagian besar konflik melalui kesepakatan damai.
Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Kantor Notaris & PPAT Daud Widya Pranata Septiadi, S.H., M.Kn : Legal Protection for Notary Employees with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) at the Office of Notary & PPAT Daud Widya Pranata Septiadi, S.H., M.Kn Ilham Jurisq; Uswatun Hasanah; Marlinah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9697

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Kantor Notaris & PPAT Daud Widya Pranata Septiadi, S.H., M.Kn di Kota Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal yang memadukan data primer melalui wawancara dengan pemberi kerja dan karyawan PKWT, serta data sekunder dari literatur ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan, dan sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan PKWT telah berjalan cukup baik, khususnya dalam pemenuhan hak normatif seperti upah sesuai UMP, waktu kerja, cuti, dan pemberian beberapa tunjangan non-upah. Namun, perlindungan masih belum optimal pada aspek jaminan sosial tenaga kerja, di mana sebagian karyawan belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Hambatan implementasi perlindungan hukum berasal dari faktor internal seperti kurangnya kesadaran pemberi kerja dan rendahnya pemahaman pekerja mengenai hak-hak ketenagakerjaan, serta faktor eksternal berupa minimnya pengawasan ketenagakerjaan dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi perlindungan hukum terhadap karyawan PKWT perlu diperkuat melalui peningkatan kepatuhan pemberi kerja, peningkatan pengetahuan pekerja, serta efektivitas pengawasan pemerintah.
A Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Aprizal, Joni; Marlinah
UIR Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): UIR LAW REVIEW
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).25476

Abstract

The research aims to examine the causes of disparity and the basis for judges' considerations in deciding cases of Embezzlement in Office with a focus on Decision Number: 31/Pid.B/2024/PN Bgl, Decision Number: 161/Pid.B/2024/PN Bgl and Decision Number 396/Pid.B/2024/PN Bgl. This research uses a normative juridical approach based on law, theorys, principle and legal concepts. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the Defendant's actions fulfill the elements of Article 374 of the Criminal Code concerning embezzlement in office and the factors that cause disparity in judges' decisions are as follows:a. Factors of power and freedom of judges, b. Factors of evidence in court, c. Factors of judges' considerations in giving decisions, which consist of legal considerations and non-legal considerations, and d. Factors of uncertainty in sentencing guidelines
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu No 208/Pid.Sus/2020/Pn/Bgl. Tentang Manipulasi Data Elektronik Pedi Sandiki; Dwikari Nusristiningsih; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5018

Abstract

Meningkatnya kejahatan siber, khususnya tindak pidanamanipulasi data elektronik yang menimbulkan ancamanserius terhadap keamanan informasi dan kepastian hukum di Indonesia. Kasus yang menjadi objek kajian adalah perkaraNomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl, di mana terdakwadinyatakan bersalah melakukan manipulasi data elektroniknamun dijatuhi pidana yang relatif ringan. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengidentifikasikelemahan dalam proses penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridisnormatif, dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan konseptual. Sumber data meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur dan jurnal hukum), serta tersier (kamusdan ensiklopedia hukum). Analisis data dilakukan secarakualitatif melalui pendekatan deduktif dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukumhakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkanprinsip kepastian hukum dan teori pemidanaan yang proporsional, karena putusan yang dijatuhkan tidakmemberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku. Kelemahan hakim juga ditemukan dalam aspek pemahamanteknis terhadap bukti digital serta kesulitan dalampembuktian alat bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pembaruan hukum siber agar penegakan hukum terhadapkejahatan digital lebih efektif dan adil.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna M-Banking Terhadap Pembobolan Dana Nasabah Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2024 Dan KUHP Nirmala, Citra Ayu; Dwikari Nuristiningsih; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5073

Abstract

Kemajuan teknologi digital mempunyai peranan besar terhadap transformasi besar besaran dalam dunia perbankan. Mobile banking muncul dan mengubah cara nasabah berinteraksi dengan layanan keuangan. Di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan mobile banking, tersembunyi satu tantangan besar yang terus menghantui dunia perbankan digital berupa cybercrime, atau kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Perlindungan hukum terhadap pengguna mobile banking diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 362 KUHP. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman pengguna, kapasitas aparat penegak hukum, serta kompleksitas pembuktian akibat sifat digital objek yang dicuri. Perlindungan hukum terhadap pengguna mobile banking menurut UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP memerlukan langkah strategis, seperti pengembangan kajian multidisipliner hukum dan teknologi, pembaruan kurikulum hukum, serta peningkatan literasi digital. Penguatan kapasitas aparat, kolaborasi antarlembaga, dan harmonisasi regulasi juga penting. Penegasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik serta mekanisme restitusi menjadi kunci mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan adaptif di era digital.
Perlindungan Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online : (Studi Kasus Pengawasan dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan) Sari, Sagifa Astrea Conteza Purnama; Ashibly; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5074

Abstract

Modernisasi telah membuat teknologi mengalami transformasi yang cepat dan memasuki semua aspek kehidupan manusia.  Transformasi digital telah mengubah cara tradisional dalam melakukan aktivitas keuangan, dari yang semula bergantung pada proses manual menjadi proses yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses melalui teknologi digital. Salah satu dampak penting dari kemajuan teknologi dalam bidang keuangan adalah munculnya layanan pinjaman online, yang dikenal juga sebagai peer-to-peer (P2P) lending. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif mengatur dan mengawasi platform P2P lending untuk memastikan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Regulasi tersebut bertujuan meminimalisir risiko seperti penipuan, praktik bunga yang tidak transparan, dan perlindungan data pribadi pengguna. Artikel ini mengkaji bagaimana perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online dengan studi kasus pengawasan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memenuhi perlindungan tersebut. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan kewenangan OJK, tetapi juga menilai implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam praktik. Hasil pembahasan menyebutkan bahwa meskipun OJK telah menetapkan standar perlindungan konsumen yang cukup komprehensif, seperti kewajiban transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pengaduan, praktik pelanggaran masih sering terjadi, terutama oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. OJK juga menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan kewenangan dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperbarui dan memperketat regulasi.
A Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan: Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Aprizal, Joni; Marlinah
UIR Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).25476

Abstract

The research aims to examine the causes of disparity and the basis for judges' considerations in deciding cases of Embezzlement in Office with a focus on Decision Number: 31/Pid.B/2024/PN Bgl, Decision Number: 161/Pid.B/2024/PN Bgl and Decision Number 396/Pid.B/2024/PN Bgl. This research uses a normative juridical approach based on law, theories, principles and legal concepts. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the Defendant's actions fulfill the elements of Article 374 of the Criminal Code concerning embezzlement in office and the factors that cause disparity in judges' decisions are as follows: a. Factors of power and freedom of judges, b. Factors of evidence in court, c. Factors of judges' considerations in giving decisions, which consist of legal considerations and non-legal considerations, and d. Factors of uncertainty in sentencing guidelines
Co-Authors Andri Zulpan Aprizal, Joni Ashibly Dwikari Nuristiningsih Dwikari Nusristiningsih Fransiska, Septi Ilham Jurisq Klasdayati, Futri Roza Nirmala, Citra Ayu Pedi Sandiki Sari, Sagifa Astrea Conteza Purnama USWATUN HASANAH Yanto Sufriadi Zaqi Aulia Dwinando