Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Keadilan Jurnal Kolaboratif Sains Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM
Andri Zulpan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS SISTEM BAGI HASIL PRODUK SIMPANAN WADIAH PADA BANK SYARIAH Zulpan, Andri; Syarifudin
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/v8jjd998

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan aturan hukum sistem bagi hasil produk simpanan wadi'ah pada Bank Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Produk simpanan di bank syariah menggunakan akad wadi'ah  yad adz-dhamanah dimana pihak penerima titipan (Bank) boleh memanfaatkan obyek titipan /simpanan. Implikasi hukum atas keuntungan pengguna simpanan pihak Bank wajib membagi keuntungan kepada nasabah dan apabila dana  yang dimanfaatkan tersebut mengalami kerugian maka nasabah juga ikut menanggung kerugian tersebut sebagai kosekuensi  diterapkannya sistem bagi hasil.
Tinjauan Hukum Akibat Penjualan Harta Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris: Studi di Pengadilan Agama Curup Berdasarkan Putusan NO.85/PDT.G/2023/PA.CRP Guruh Pascalistya; Laily Ratna; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1825

Abstract

Perkembangan sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah kolonial, pluralisme budaya, dan penerapan tiga rezim hukum utama, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp terkait penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan desain socio-legal research, menggabungkan analisis dokumen hukum, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penjualan dan hibah sepihak yang dilakukan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta prinsip keadilan distributif. Putusan pengadilan menegaskan pentingnya perlindungan hak kolektif ahli waris dan memperkuat penerapan prinsip musyawarah keluarga sebagai dasar penyelesaian sengketa. Selain memberikan preseden yuridis bagi praktik peradilan agama di Indonesia, penelitian ini menyoroti kelemahan koordinasi antar lembaga, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang menyebabkan lambatnya eksekusi putusan
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Curup: Studi Kasus Perkara Putusan NO.106/PDT.G/2021/PA.CRP Wahyu Eko Setiadi; Laily Ratna; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1826

Abstract

Sengketa pembagian harta waris merupakan salah satu persoalan kompleks dalam hukum keluarga Islam, khususnya di Indonesia, di mana ketidaksepahaman antar ahli waris dan praktik hibah sepihak sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris melalui Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera, serta data sekunder melalui telaah putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan secara adil dan proporsional melalui pembatalan hibah sepihak dan penetapan pembagian harta sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 176) dan QS. An-Nisa ayat 11, yaitu proporsi bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, penyelesaian sengketa dihadapkan pada sejumlah hambatan, termasuk keterbatasan bukti otentik, rendahnya literasi hukum masyarakat, konflik internal keluarga, serta kurang optimalnya proses mediasi.
Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah di Kota Bengkulu Zaqi Aulia Dwinando; Marlinah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1926

Abstract

Sengketa penyerobotan tanah menjadi salah satu permasalahan kompleks di Indonesia karena melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang berdampak luas pada stabilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan desain penelitian hukum empiris yang memadukan kajian norma hukum dan dinamika sosial di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen pendukung, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori keadilan distributif dan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi efektif menyelesaikan sengketa tanah karena lebih hemat waktu, biaya, dan menjaga hubungan sosial para pihak. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kejelasan bukti kepemilikan, komunikasi terbuka, profesionalitas mediator, dan partisipasi aktif para pihak. Namun, kegagalan mediasi sering disebabkan oleh ketidakhadiran salah satu pihak, tumpang tindih data administrasi, rendahnya literasi hukum, serta kurangnya transparansi proses. Studi kasus di Kota Bengkulu memperlihatkan bahwa penggunaan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berhasil menyelesaikan sebagian besar konflik melalui kesepakatan damai.
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hak Waris Dipengadilan Agama Bengkulu Nanda Muhammad Yoga; Marlinah, Marlinah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2005

Abstract

Sengketa waris sering menimbulkan konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan melalui litigasi formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara hak waris di Pengadilan Agama Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dengan hakim mediator, panitera, pihak berperkara, serta studi literatur terhadap regulasi dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, namun efektivitasnya masih rendah akibat kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya hakim mediator bersertifikat, serta ketiadaan insentif bagi hakim mediator. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran hakim mediator, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, dan penyediaan fasilitas mediasi yang memadai agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud
Kekuatan Hukum Sertipikat Ganda Yang di Proses Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): Studi Kasus Putusan Nomor :19/G/2023/Ptun. BKL di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Mutiara, Mutiara; Ashibly, Ashibly; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2095

Abstract

Fenomena sertifikat ganda dalam sistem pertanahan di Indonesia masih sering terjadi akibat kelemahan administrasi, pemalsuan dokumen, serta proses pendaftaran tanah yang tidak transparan, sehingga menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum sertifikat ganda yang diproses melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan studi kasus Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.BKL di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris (socio-legal) melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen guna mengkaji keterkaitan antara hukum dan praktik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum sertifikat ganda berada pada sertifikat yang pertama kali diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara penyelesaiannya dapat ditempuh melalui klarifikasi ke BPN, gugatan ke PTUN, hingga laporan pidana apabila terdapat unsur pemalsuan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi pertanahan berbasis digital dan peningkatan profesionalitas PPAT guna mencegah munculnya sertifikat ganda serta mewujudkan kepastian hukum pertanahan yang adil
Kekuatan Hukum Sertipikat Ganda Yang Di Proses Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) : (Studi Kasus Putusan Nomor :19/G/2023/PTUN. BKL Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu) Mutiara, Mutiara Syalsyabillah Juita Adipa; Ashibly; Andri Zulpan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11887

Abstract

Sertifikat ganda terjadi karena kesalahan administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemalsuan dokumen, atau transaksi tanah yang tidak tercatat dengan benar, sehingga mengakibatkan sengketa hukum dan kerugian bagi semua pihak. Untuk mencegah hal ini, pemilik tanah perlu melakukan verifikasi sertifikat di Kantor Pertanahan, melakukan jual beli melalui Notaris/PPAT, dan jika terjadi sengketa, dapat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal (hukum empiris) dengan studi kasus Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.BKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum sertifikat ganda berada pada sertifikat yang pertama kali diterbitkan oleh BPN. Penyelesaian dilakukan melalui klarifikasi dengan BPN, mediasi oleh hakim PTUN, konsultasi hukum, dan pelaporan ke polisi jika terjadi pemalsuan dokumen.
Perlindungan Hak Terkait Pencipta/Pemegang Hak Cipta Lagu Di Kota Bengkulu : Protection Of Rights Related To Creators/Copyright Holders Of Song In Bengkulu City Diona Joy Fitria; Ashibly; Andri Zulpan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025 - In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9278

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum hak terkait pencipta/pemegang hak cipta lagu di Kota Bengkulu, khususnya dalam bidang performing rights atau pengumuman karya secara publik. Lagu dan/atau musik sebagai bagian dari hak cipta memiliki perlindungan hukum yang bersifat eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi, terutama yang memanfaatkan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, serta pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan dilakukan secara preventif melalui pencatatan ciptaan dan keanggotaan dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta secara represif melalui penagihan royalti, mediasi, hingga gugatan hukum. Hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum pencipta, belum dilakukannya pendaftaran ciptaan, serta minimnya informasi terkait hak-hak hukum yang dimiliki oleh pencipta. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu di wilayah Kota Bengkulu.
Co-Authors Ashibly Ashibly, Ashibly Diona Joy Fitria Guruh Pascalistya Laily Ratna Marlinah Marlinah, Marlinah mutiara mutiara Mutiara, Mutiara Syalsyabillah Juita Adipa Nanda Muhammad Yoga Syarifudin Wahyu Eko Setiadi Zaqi Aulia Dwinando