Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK: PILAR DEMOKRASI DAN PENGUATAN PELEMBAGAAN PARPOL DARI CONFLICT OF INTEREST DAN ABUSE OF POWER Elviandri, Elviandri; Dana, Robin; Kholik, Sadam; Noor, Andreyan
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5030

Abstract

Partai politik merupakan fondasi penting sekaligus pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, berakar pada transparansi dan akuntabilitas. Tantangan besar muncul dari praktik personalisasi dan oligarki dalam partai yang kekuasaan terpusat pada segelintir elit, khususnya ketua umum yang memegang jabatan tanpa batas waktu. Berbagai forum tertinggi partai, seperti Kongres dan Munas, kerap menjadi formalitas dalam mengukuhkan kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kosntruksi hukum pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang berlandaskan pandangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman beberapa negara, seperti Chile dan Ekuador tentang pembatasan masa jabatan ketua umum dapat mencegah konsentrasi kekuasaan, memperkuat regenerasi, dan mendorong transparansi. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukan sekadar kebutuhan, melainkan keharusan. Regulasi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi solusi krusial untuk mengatasi permasalahan ini. Tanpa pembatasan ini, partai cenderung menjadi alat kepentingan pribadi, bukan sarana aspirasi rakyat. Implementasi pembatasan akan membuka ruang bagi kaderisasi yang sehat, memungkinkan kader muda potensial berkontribusi, dan menciptakan mekanisme check and balance yang lebih efektif. Reformasi ini menjadi langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan ketua umum bukan sekadar aturan teknis, melainkan langkah fundamental untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia.
Misapplication of the Concept of Actual Losses in Pretrial Decision No.113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel Dana, Robin; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Surahman, Surahman; Elviandri, Elviandri
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i2.45648

Abstract

Corruption is a special crime that is different from general crimes because it requires state financial losses as a basic element. Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 emphasizes that corruption must be viewed as a material crime, so that the element of real and definite state losses (actual loss) must be proven investigatively. This concept requires an accurate and final calculation of state losses as part of at least two valid pieces of evidence as specified in Article 184 of the Criminal Procedure Code. This study aims to examine the judge's error in the Pretrial Decision No. 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, which does not make actual loss a valid piece of evidence in the application of coercive measures against corruption suspects. Using normative research methods through a legal approach and case studies, as well as qualitative analysis, it was found that pretrial judges still use a formal crime approach and accept evidence that does not meet the actual loss standard. This error has implications for legal uncertainty and has the potential to harm the suspect's rights in the criminal process.