Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RETENTUM Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Kholik, Sadam
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK: PILAR DEMOKRASI DAN PENGUATAN PELEMBAGAAN PARPOL DARI CONFLICT OF INTEREST DAN ABUSE OF POWER Elviandri, Elviandri; Dana, Robin; Kholik, Sadam; Noor, Andreyan
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5030

Abstract

Partai politik merupakan fondasi penting sekaligus pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, berakar pada transparansi dan akuntabilitas. Tantangan besar muncul dari praktik personalisasi dan oligarki dalam partai yang kekuasaan terpusat pada segelintir elit, khususnya ketua umum yang memegang jabatan tanpa batas waktu. Berbagai forum tertinggi partai, seperti Kongres dan Munas, kerap menjadi formalitas dalam mengukuhkan kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kosntruksi hukum pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang berlandaskan pandangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman beberapa negara, seperti Chile dan Ekuador tentang pembatasan masa jabatan ketua umum dapat mencegah konsentrasi kekuasaan, memperkuat regenerasi, dan mendorong transparansi. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukan sekadar kebutuhan, melainkan keharusan. Regulasi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi solusi krusial untuk mengatasi permasalahan ini. Tanpa pembatasan ini, partai cenderung menjadi alat kepentingan pribadi, bukan sarana aspirasi rakyat. Implementasi pembatasan akan membuka ruang bagi kaderisasi yang sehat, memungkinkan kader muda potensial berkontribusi, dan menciptakan mekanisme check and balance yang lebih efektif. Reformasi ini menjadi langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan ketua umum bukan sekadar aturan teknis, melainkan langkah fundamental untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia.
Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia Kholik, Sadam; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Surahman, Surahman; Elviandri, Elviandri
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3415

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum positif serta mengidentifikasi hambatan implementatif dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deduktif dan teori kepastian hukum Hans Kelsen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, sifat putusan yang deklaratif, ketiadaan administrative enforcement, dan lemahnya sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh menyebabkan rendahnya tingkat eksekusi. Penelitian ini mengisi gap kajian terkait hubungan antara norma eksekusi dan efektivitas kelembagaan dalam menjamin legal compliance. Gagasan yang ditawarkan berupa reformulasi sistem eksekusi PTUN melalui pembentukan unit pelaksana di bawah Mahkamah Agung dengan kewenangan struktural dan sanksi administratif, sebagai solusi untuk memperkuat daya paksa hukum dan melindungi hak warga negara secara substantif. Rekomendasi yuridis dan kebijakan menyarankan pada pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap Pasal 116 UU PTUN dengan menambahkan ketentuan pemaksaan hukum (executorial force) yang jelas dan mengikat.
Co-Authors Dana, Robin Elviandri, Elviandri Muhammad Nurcholis Alhadi Noor, Andreyan Surahman Surahman