Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Maya Novatina
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DAMPAK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN THRIFTING DARI LUAR NEGERI Wulan Rahayu Septaningtyas; Maya Novatina; M. Qafid Jalaludin; M. Nasrukhin; Asri Elies Alamanda
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.53597

Abstract

Abstrak Praktik jual beli pakaian bekas impor yang semakin marak di Indonesia membawa berbagai dampak negatif terhadap gaya hidup, kesehatan, dan perkembangan ekonomi nasional. Meski pemerintah telah melarang impor pakaian bekas, sebagian masyarakat tetap menganggapnya sebagai pilihan ekonomis yang modis dan memberikan peluang usaha. Namun, pakaian bekas impor sering kali terkontaminasi bakteri, virus, dan jamur yang berbahaya bagi kesehatan. Kajian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis dampak perlindungan konsumen dalam perdagangan pakaian bekas impor. Pemerintah telah mengeluarkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi hak-haknya, serta mendorong pelaku usaha untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Regulasi ini tidak hanya melindungi konsumen dari risiko kesehatan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendorong masyarakat beralih ke produk dalam negeri yang lebih aman dan berkualitas. Adanya perlindungan hukum yang tegas diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya keamanan produk dan mengurangi ketergantungan terhadap pakaian bekas impor yang berpotensi merugikan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kebijakan Pemerintah, Thrifting Abstract The increasing practice of buying and selling imported second-hand clothing in Indonesia has brought various negative impacts on lifestyle, health, and national economic development. Although the government has banned the import of second-hand clothing, some people still view it as an affordable, fashionable option that offers promising business opportunities. However, imported second-hand clothes are often contaminated with harmful bacteria, viruses, and fungi, posing significant health risks. This study, conducted through a literature review, analyzes the impact of consumer protection in the trade of imported second-hand clothing. The government has implemented legal protections through Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, aimed at raising awareness, capability, and independence among consumers to safeguard their rights while encouraging businesses to act honestly and responsibly. This regulation not only protects consumers from health risks but also supports local economic growth by encouraging people to shift toward safer and higher-quality domestic products. The establishment of firm legal protection is expected to create greater awareness of product safety and reduce dependency on imported second-hand clothing, which carries potential harm to both individuals and the nation as a whole. Keywords: Consumer protection, government policy, thrifting
ANALISIS TERHADAP KONSEP-KONSEP HUKUM Bunga Candra Kanti; M. Qafid Jalaludin; M. Ihsan Asyik Amali; Maya Novatina; Moch. Abidin Maula; Khurin Nadhiroh; Irma Mangar
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.53467

Abstract

Abstrak Analisis terhadap konsep-konsep hukum merupakan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memahami elemen-elemen dasar yang membentuk teori, asas, dan doktrin hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya konsep-konsep hukum dalam membangun kerangka kerja sistem hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sosial. Kajian ini tidak hanya membahas definisi hukum dan asas-asas keadilan, tetapi juga mengeksplorasi tanggung jawab hukum, penerapan hukum dalam konteks praktis, dan tantangan global seperti digitalisasi serta krisis lingkungan. Dalam era modern, perkembangan teknologi dan perubahan sosial memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali relevansi dan efektivitas konsep hukum tradisional. Dengan pendekatan teoritis dan empiris, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan ilmu hukum, mengidentifikasi solusi inovatif untuk tantangan hukum kontemporer, dan memperkuat penerapan hukum dalam masyarakat yang kompleks. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan relevan. Kata Kunci: Analisis hukum, konsep hukum, asas keadilan Abstract The analysis of legal concepts is a comprehensive approach aimed at understanding the fundamental elements that underpin legal theories, principles, and doctrines. This study highlights the importance of legal concepts in establishing a fair, consistent, and responsive legal framework for addressing social dynamics. It delves into the definition of law, principles of justice, legal responsibilities, and practical applications of law, while also examining global challenges such as digitalization and environmental crises. In the modern era, technological advancements and social changes necessitate a reevaluation of the relevance and effectiveness of traditional legal concepts. Through theoretical and empirical methods, this research seeks to provide a significant contribution to the development of legal science, identify innovative solutions to contemporary legal challenges, and strengthen the application of law in complex societies. The findings of this analysis are expected to offer valuable insights for academics, legal practitioners, and policymakers in formulating more equitable and relevant policies. Keywords: Legal analysis, legal concepts, principles of justice
PEMULIHAN PSIKOLOGIS BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI EVALUATIF TERHADAP PERAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 Maya Novatina; Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63210

Abstract

Abstrak Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius, khusunya dampak terhadap kondisi psikologis Perempuan sebagi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis hakikat penetapan kebijakan pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual serta pengaturan pemulihan psikologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan psikologis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan hak korban secara komprehensif dan berprespektif korban. Pemulihan psikologis tidak hanya berarti sebagai proses penyembuhan trauma tetapi juga sebagai upaya mengembalikan martabat, rasa aman, dan fungsi sosial korban, Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga professional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara melalui kebijakan yang implementatif dan berkelanjutan agar pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: kekerasan seksual, pemulihan psikologis, peran negara, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   Abstract Sexual violence is a serious violation of human rights that has serious consequences, especially psychological consequences for women as the group most vulnerable to becoming victims. The state has an obligation to provide comprehensive protection and recovery, including psychological recovery. This study aims to analyze the essence of establishing psychological recovery policies for women victims of sexual violence and the regulation of psychological recovery based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The results of the study show that the psychological recovery policy in the Law on Sexual Violence Crimes is the responsibility of the state in ensuring comprehensive and victim-centered recovery of victims' rights. Psychological recovery does not only mean the process of healing trauma but also efforts to restore the dignity, sense of security, and social function of victims. However, in its implementation, there are still obstacles, such as limited resources, a lack of professionals, and weak coordination between relevant institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the state's commitment through implementable and sustainable policies so that psychological recovery for women victims of sexual violence can be carried out effectively and fairly.. Keywords: sexual violence, psychological recovery, role of the state, Law on Sexual Violence Crimes.
Co-Authors Asri Elies Alamanda Bunga Candra Kanti Didiek Wahju Indarta Irma Mangar Khurin Nadhiroh M. Ihsan Asyik Amali M. Nasrukhin M. Qafid Jalaludin Moch. Abidin Maula Wulan Rahayu Septaningtyas