Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Khurin Nadhiroh
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS TERHADAP KONSEP-KONSEP HUKUM Bunga Candra Kanti; M. Qafid Jalaludin; M. Ihsan Asyik Amali; Maya Novatina; Moch. Abidin Maula; Khurin Nadhiroh; Irma Mangar
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.53467

Abstract

Abstrak Analisis terhadap konsep-konsep hukum merupakan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memahami elemen-elemen dasar yang membentuk teori, asas, dan doktrin hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya konsep-konsep hukum dalam membangun kerangka kerja sistem hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sosial. Kajian ini tidak hanya membahas definisi hukum dan asas-asas keadilan, tetapi juga mengeksplorasi tanggung jawab hukum, penerapan hukum dalam konteks praktis, dan tantangan global seperti digitalisasi serta krisis lingkungan. Dalam era modern, perkembangan teknologi dan perubahan sosial memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali relevansi dan efektivitas konsep hukum tradisional. Dengan pendekatan teoritis dan empiris, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan ilmu hukum, mengidentifikasi solusi inovatif untuk tantangan hukum kontemporer, dan memperkuat penerapan hukum dalam masyarakat yang kompleks. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan relevan. Kata Kunci: Analisis hukum, konsep hukum, asas keadilan Abstract The analysis of legal concepts is a comprehensive approach aimed at understanding the fundamental elements that underpin legal theories, principles, and doctrines. This study highlights the importance of legal concepts in establishing a fair, consistent, and responsive legal framework for addressing social dynamics. It delves into the definition of law, principles of justice, legal responsibilities, and practical applications of law, while also examining global challenges such as digitalization and environmental crises. In the modern era, technological advancements and social changes necessitate a reevaluation of the relevance and effectiveness of traditional legal concepts. Through theoretical and empirical methods, this research seeks to provide a significant contribution to the development of legal science, identify innovative solutions to contemporary legal challenges, and strengthen the application of law in complex societies. The findings of this analysis are expected to offer valuable insights for academics, legal practitioners, and policymakers in formulating more equitable and relevant policies. Keywords: Legal analysis, legal concepts, principles of justice
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN LABEL HARGA PROMO TIDAK SESUAI DENGAN HARGA RIIL Vivi Vibri Yannika Setiana Putri; Khurin Nadhiroh; Moch. Fiki Afandi; Moh. Taufiq Ihsan; Asri Elies Alamanda
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.55443

Abstract

Abstrak Ketidaksesuaian antara label harga promo dan harga riil yang dikenakan kepada konsumen merupakan isu penting dalam perlindungan hak konsumen. Praktik ini sering terjadi di minimarket dan toko modern, menyebabkan ketidakpuasan, kerugian materiil, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan mempertimbangkan pula perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan transparansi dan kejujuran dalam perdagangan. Selain itu, penelitian ini menyoroti tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan harga yang tercantum pada label sesuai dengan pembayaran di kasir serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian harga. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian harga melanggar prinsip dasar perlindungan konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas dan jujur. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan oleh otoritas terkait, dan edukasi konsumen agar lebih kritis terhadap hak-hak mereka dalam bertransaksi. Kata kunci: Perlindungan konsumen, label harga, promosi Abstract The mismatch between promotional price labels and actual prices charged to consumers is a significant issue in consumer rights protection. This practice frequently occurs in minimarkets and modern stores, causing dissatisfaction, material losses, and breaches of fairness principles in transactions. This study examines legal protections for consumers under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, while also considering the perspective of Islamic economic law, which emphasizes transparency and honesty in trade. Furthermore, it highlights the accountability of business actors in ensuring that listed prices align with cashier payments and provides solutions to address price discrepancies. The analysis reveals that such mismatches violate fundamental principles of consumer protection, including the right to clear and honest information. This study recommends strengthening regulations, enhancing oversight by relevant authorities, and educating consumers to be more critical of their rights during transactions. Keywords: : Consumer protection, price label, promotion
IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 228 AYAT (1) PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DPR RI Khurin Nadhiroh; M. Abdim Munib; Mochamad Mansur
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64051

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluatif DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut berpotensi melampaui kewenangan konstitusional karena tidak memiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ketentuan ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali pengaturan kewenangan DPR agar sejalan dengan prinsip negara hukum. Kata Kunci DPR RI, tata tertib DPR, penyalahgunaan kewenangan, checks and balances.   Abstract This study analyzes the implications of the implementation of Article 228 paragraph (1) of the Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 on the potential abuse of power within Indonesia’s constitutional system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the evaluative authority granted to the DPR potentially exceeds its constitutional limits due to the absence of a clear legal basis in the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2014. The provision may also create overlapping authority and undermine the principle of checks and balances. Therefore, a reorganization of the DPR’s authority is necessary to ensure compliance with constitutional principles. Keywords: House of Representatives, rules of procedure, abuse of power, checks and balances.
Co-Authors Asri Elies Alamanda Bunga Candra Kanti Irma Mangar M. Abdim Munib M. Ihsan Asyik Amali M. Qafid Jalaludin Maya Novatina Moch. Abidin Maula Moch. Fiki Afandi Mochamad Mansur Moh. Taufiq Ihsan Vivi Vibri Yannika Setiana Putri