Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Jurnal Al-Dustur Jurnal Hukum Sasana Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Journal Equity of Law and Governance Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro PESHUM
Didiek Wahju Indarta
Universitas Bojonegoro
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA TANGKI MINYAK (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina) DIDIEK WAHJU INDARTA
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perjanjian sewa menyewa antara PT Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yang bersifat normatif.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian mulai para pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM.Oleh karena keseluruhan klausul-klausul dalam surat perjanjian sewa menyewa antara PT Pertamina dengan PT Bagus Mitra Abadi hanya dibuat oleh PT Pertamina tanpa melibatkan pihak kedua, maka perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian baku/standar. Adapun kewajiban Pertamina adalah membayar uang sewa kepada PT Bagus Mitra Abadi sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian sewa menyewa dan dibayarkan ke rekening perusahaan setiap bulannya.Tanggungjawab apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dilakukan dengan cara ganti rugi sesuai dengan Pasal 1356 KUH Perdata.
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DALAM PELAYANAN KESEHATAN (STUDI DI RUMAH SAKIT IBNU SINA BOJONEGORO) DIDIEK WAHJU INDARTA, SH., Sp.1.
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang memadai maka pemerintah maupun swasta menyediakan institusi pelayanan kesehatan yang disebut sebagai rumah sakit. Rumah Sakit yang merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat disediakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa professional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro; untuk mengetahui faktor-faktor yang menunjang dan menghambat perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain kegunaan penelitian yang bersifat teoritis yaitu diharapkan sebagai instrumen pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Kesehatan. Dapat menjadi acuan ilmiah bagi pengembangan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Kesehatan di masa mendatang. Dapat menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan dalam bidang hukum kesehatan, menambah pengetahuan penulis dan pembaca lainnya tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Kesehatan.Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa institusi inilah yang berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat. Sehingga melalui institusi ini diharapkan dapat memberikan bantuan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpulkan dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dikemukakan di pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro sudah baik hal ini. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro terdiri dari faktor internal dan eksternal, faktor internal yang menunjang yaitu adanya Informasi yang baik, komunikasi yang baik, peran dokter, sumber daya manusia dan kesadaran hukum dokter/tenaga kesehatan serta rumah sakit dan sebagai faktor eksternal yang menunjang yaitu adanya motivasi pasien dan kepatuhan pasien. Faktor Internal yang menghambat yaitu fasilitas dokter/tenaga kesehatan yang kurang memadai, fasilitas pengaduan kurang memadai,lingkungan kerja, dan komunikasi yang kurang antara pihak rumah sakit dan pasien serta faktor eksternal yang menghambat yaitu sikap pesimis dari pasienSebagai salah satu Rumah Sakit Swasta pilihan masyarakat dengan standar pelayanan di Bojonegoro yang mampu memberikan pelayanan sesuai dengan fungsinya sebagai intansi pelayanan publik bersifat individual terhadap pasien maka hendaknya Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro membentuk bagian khusus untuk melayani segala hal yang berhubungan dengan kepentingan dari pasien yaitu dengan membentuk humas atau hubungan masyarakat karena di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro belum terdapat humas, maka untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pasien dan untuk kepentingan rumah sakit, humas diperlukan sebagai salah satu jalan untuk menuntut hak pasien yang dirugikan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TANAH MERAH BAHAN KERAMIK SECARA ILEGAL DI DESA BANYUBANG KECAMATAN GRABAGAN KABUPATEN TUBAN Didiek Wahju Indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap penambangan tanah merah bahan keramik secara ilegal di desa banyubang kecamatan grabagan kabupaten tuban. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yang artinya hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Di dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui penegakan hukum terhadap para pelaku penambangantanah merah sebagai bahan keramik secara ilegal di Desa Banyubang Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Grabagan terkait dengan penambangan tanah merah ilegal yang terjadi di Kec. Grabagan masih hanya sebatas sosialisasi di masyarakat penambang, bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah sosialisasi berupa paparan dari pihak kepolisian Grabagan kepada masyarakat penambang tanah merah yang telah beroperasi namun belum mengurus syarat secara administrasi mengenai ijin pelaksanaan. Kepolisian hanya menghimbau agar masyarakat segera mengurus dan melengkapi ijin operasional tersebut agar menjadi kegiatan yang sah. Disayangkan dalam hal ini adalah pihak kepolisian sendiri masih hanya sebatas memberikan himbauan terkait ijin pelaksanaan dan belum menginjak masalah penegakan hukum seperti halnya dengan melakukan penyelidikan, penyitaan barang atau alat galian tanah merah ataupun pemeriksaan pada tahapan hukum yang lainnya.
DAMPAK KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR SECARA MEKANIK TERHADAP LINGKUNGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO Didiek Wahju Indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha atau pemilik penambangan pasir mekanik dalam menekan kasus penambangan ilegal, untuk mengetahui dampak penambangan pasir mekanik terhadap lingkungan dan untuk mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum dalam memberantas usaha penambangan pasir mekanik secara ilegal. Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pemerintah yang berwenang harus sudah mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan banjir akibat jebolnya tanggul sebagai akibat dari kegiatan penambangan pasir liar. Oleh karena itu, maka demi perlindungan dan keselamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk perlindungan dan keselamatan hidup manusia khususnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro, sebaiknya pemerintah yang berwenang harus mengambil sikaptegas, dengan menetapkan waktu yang cukup untuk memastikan bahwa penambangan pasir liar harus dihentikan. Jika dalam batas waktu yang sudahditentukan itu masih saja ada penambangan pasir liarmaka dilakukan penerapan sanksi hukum administrasi berupa paksaan pemerintahan (bestuurdwang) atau tindakan nyata yang dilakukan oleh Satpol PP untuk memaksa para penambang tersebut menghentikan kegiatannya. Bahkan jika perlu dapat dilakukan perampasan atas semua barang dan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan liar tersebut. Bahkan penerapan sanksi hukum administrasi paksaan pemerintahan dapat diikuti juga dengan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, dan UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2009 dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Bojonegoro Didiek Wahju Indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum sebagaimana yang telah diketahui memiliki fungsi atau peran mengatur dan menegakkan keadilan, termasuk di dalamnya hukum melindungi setiap hak asasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diantara sekian hak asasi manusia, satu diantaranya adalah hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan ini mencakup keseluruhan, artinya tidak hanya untuk orang pada umumnya saja, melainkan juga bagi orang – orang yang memiliki kebutuhan khusus. Khususnya, bagi anak berkebutuhan khusus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian jenis normatif, artinya peneliti mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di tempat penelitian. Dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum berupa undang – undang, peraturan, jurnal, dan penelitian hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana upaya SLB Negeri Sumbang Bojonegoro dalam melindungi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk di dalamnya adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian juga menunjukkan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berupa undang – undang dan peraturan – peraturan.
Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga Didiek Wahju Indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan pinjaman, dalam pemberian pinjaman Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam salah satunya adalah memenuhi syarat adanya objek jaminan yang diberikan. Objek jaminan dapat berupa benda milik peminjam atau milik pihak ketiga. Objek jaminan ini dibuat dengan tujuan yang beraneka macam, syarat ini didasarkan atas kepercayaan antara koperasi dengan peminjam bahwa kredit yang diberikan akan dikembaalikan sesuai denga napa yang telah disepakati, pihak peminjam juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktunya. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap koperasi jika peminjam melakukan wanprestasi dengan jaminan milik pihak ketiga dan Bagaimana upaya penyelsaian hukum apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran terhadap koperasi dengan jaminan milik pihak ketiga. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam “Karya Agung” Cabang Bojonegroro. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, penggunaan sumber data meliputi sumber data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan narasumber dan dokumentasi dengan cara mencari literatur, buku, arsip koperasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlindungan hukum terhadap koperasi tersebut yaitu perlindungan secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan meminimalkan terjadinya suatu masalah, sedangkan perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh pihak bersenhgketa. Untuk upaya penyelesaian hukum apabila pihak debitur mengalami wanprestasi yaitu secara litigasi dan non litigasi, memberika surat peringatan kepada debitur, penagihan secara langsung keruah debitur, dan upaya lain yaitu negosiasi. Dengan demikian, penelitian ini akan mampu menjawab permasalahan secara jelas tanpa adnya ketimpangan.
Fungsi Sidik Jari Dalam Proses Mengindentifikasi Korban Dan Pelaku Di Kepolisian Resort Bojonegoro Didiek Wahju Indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain sebagai untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana. Pada saat ingin mengungkap suatu tindak pidana biasanya kepolisian mencari bekas sidik jari di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hal itulah yang juga dilakukan oleh Polres Bojonegoro pada saat akan mengidentifikasi suatu tindak pidana untuk menemukan pelaku kejahatan. Namun, tidak semudah itu dalam mencari sebuah sidik jari. Ada beberapa faktor penghambat yang biasanya terjadi.Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan pada 2 rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimanakan fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dalam mengungkap pelaku tindak pidana, kedua adalah faktor apa sajakah yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam mencari sidik jadi untuk mengungkap pelaku tindak pidana di Polres Bojonegoro. Metode pada penelitian ini adalah normatif empiris. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Polres Bojonegoro yang beralama di Jl. MH. Thamrin No. 4 Klangon, Kec. Bojonegoro. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana diantaranya adalah dapat membantu mengungkapa suatu perkara tindak pidana, mempermudah proses penyidikan dan menemukan titik terang suatu peristiwa, sebagai alat bukti petunjuk dan keterangan ahli dalam mengungkap pelaku tindak pidana. Dan untuk faktor-faktor hambatan yang muncul pada saat mencari sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana diantara yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal.
Implementasi Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Didiek Wahju indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penenelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif - empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. data yang diperoleh kemudian dianalisa dan di terjemahkan secara gramatikal dan intepretasi sistematik terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, mengapa Undang-undang No 19 Tahun 2016 mengancam kebebasan berpendapat Di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media social dihubungkan dengan Hak Azazi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, UU ITE belum bisa dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang sebagai hak pribadi dalam berkomunikasi melalui media internet. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa ketentuan dalam UU ITE tersebut yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat hanya diatur dalam satu pasal dan hanya terdapat suatu larangan tanpa disertai hak. Kedua, Berdasakan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan apabila pelapor dan terduga mengambil langkah mediasi atau musyawarah bedasarkan asas delik aduan murni dan apabila dilakukan pencabutan perkara oleh pelapor maka otomatis pidana yang dilakukan akan gugur, dan karena ini delik aduan murni maka sebagai penyidik (Polri dan Kejaksaan) hanya dapat menghentikan suatu perkara jika pelapor mencabut perkara tersebut. Faktor yang menjadi penghambat salah satunya adalah faktor hukum, dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang normatif. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum tentang UU ITE membuat masyarakat merasa enggan untuk mematuhinya terlebih sekarang media sosial mudah diakses oleh semua kalangan. Ketiga,Sebagai hak asasi manusia yang juga termasuk ke dalam hak politik seseorang dan hak pribadi, kebebasan menyatakan pendapat mutlak harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi. Namun mengingat bahwa dalam hak juga menimbulkan suatu kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain, maka pelaksanaan atas hak tersebut dapat dibatasi melalui undang-undang. Sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat pembatasan yang jelas mengenai hal tersebut.
PEMENUHAN HAK IBU MENYUSUI ATAS KETERSEDIAAN RUANG MENYUSUI DI BRAVO SWALAYAN BOJONEGORO DALAM PRESPEKTIF PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH AIR SUSU IBU Anisa Rohmawati; Didiek Wahju Indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.545

Abstract

Fasilitas khusus menyusui atau ruang menyusui merupakan fasilitas yang harus diberikan kepada seorang ibu menyusui ketika berada di tempat umum salah satunya di pusat perbelanjaan yaitu di Bravo Swalayan Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk realisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu terkait penyediaan ruang menyusui di Bravo Swalayan Bojonegoro serta kendala dan hambatan dalam realisasi penyediaan ruang menyusui tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif–empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu telah dilaksanakan oleh Bravo Swalayan Bojonegoro. Tidak ada hambatan yang berarti dalam penyediaan ruang menyusui tersebut, namun dalam penyediaan ruang menyusui tersebut tidak tersedia sabun cuci tangan untuk mencuci tangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ibu menyusui untuk menggunakan ruanganan tersebut yaitu faktor privasi, faktor kelengkapan, dan faktor kenyamanan. Kata Kunci: Hak Ibu; Ibu Menyusui; Ruang Menyusui; Peraturan Kesehatan.
Pengawasan Hukum Platform E-Commerce Tiktok dan UMKM oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Andani, Debby Kusuma; Indarta, Didiek Wahju
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.4003

Abstract

E-commerce platforms in recent years have increased specifically, with the existence of e-commerce making an activity that has good prospects in the world of trade. Therefore, the existence of a platform used as e-commerce has an impact on MSME players, especially in the small business sectors in the market. KPPU as an institution has its duties and authorities in supervising this matter. The purpose of this study is to determine the Role and Effectiveness of KPPU in Supervising Tiktok and MSME E-commerce Platforms Based on Law Number 5 of 1999. This research uses the Normative Method by taking a statutory approach (statutes approach) to examine legal supervision of KPPU based on Law Number 5 of 1999, and also using the Concept Approach (Concep approuch) aims to provide linkage to the concept of business competition in Law Number 5 of 1999. KPPU plays an important role as a State institution given its duties and authorities. As the controller of power and position as laws and regulations related to unfair business competition and independent institutions, Related to the case of Tiktok merging its application into e-commerce, the new policy through the Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 which is an amendment to the Minister of Trade Regulation Number 50 of 2020 concerning Provisions for Business Licensing, Advertising, Coaching, and Supervision of Business Actors in Trade through the electronic system, It's official to close Tiktokshop and separate the application, it's just that those who get permission are social media but e-commerce. For this action, KPPU as the supervisor of business competition has not received a report related to allegations of Monopoly Practices and Unfair Business Competition.
Co-Authors Amilatul Khoiriyah Andani, Debby Kusuma Anisa Rohmawati Damayanti, Miranda Eka Sari, Wulan Imelda Ristasaputra, Juventia Irma Mangar Lailatul Mutmainah M. Abdim Munib Mahendra, DWi Fana Mutmainah, Lailatul Nurul Fajriyah Rahmania, Cindy Swastika Wanda Dwi Safitri