Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Andini, Ellie
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA KORBAN BOM BALI 2002: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME Andini, Ellie; Harningtyas, Almira Rahma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i10.6415

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks tragedi Bom Bali 2002, yang merupakan salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana isu pelanggaran HAM terkait serangan tersebut ditangani dalam kerangka hukum internasional dan domestik, serta sejauh mana keadilan bagi para korban dapat diwujudkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan organisasi internasional dalam menanggulangi pelanggaran HAM yang timbul akibat serangan teroris ini, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional, serta putusan pengadilan terkait kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah hukum untuk menangani para pelaku serangan dan memberikan kompensasi kepada korban, masih terdapat berbagai kendala dalam pemenuhan hak-hak korban, terutama dalam hal keadilan restoratif dan dukungan jangka panjang. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif dalam menangani kasus-kasus terorisme yang berdampak pada pelanggaran HAM di masa depan. This research examines protection against human rights violations in the context of the 2002 Bali Bombing tragedy, which was one of the largest acts of terrorism in Indonesia. The main focus of this research is how the issue of human rights violations related to the attack is handled within the framework of international and domestic law, as well as the extent to which justice for the victims can be achieved. The aim of this research is to analyze the legal mechanisms implemented by the Indonesian government and international organizations in dealing with human rights violations arising from this terrorist attack, as well as to identify the challenges faced in their implementation. The method used in this research is a juridical-normative approach with analysis of various statutory regulations, international legal documents, and court decisions related to this case. The research results show that although the Indonesian government has taken a number of legal steps to deal with the perpetrators of attacks and provide compensation to victims, there are still various obstacles in fulfilling victims' rights, especially in terms of restorative justice and long-term support. This research also highlights the need for more comprehensive legal reform in handling terrorism cases which have an impact on human rights violations in the future.
PRINSIP LIFE ON LAND DALAM PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI INDONESIA Putri, Nuraisyah; Andini, Ellie; Fitriansyah, Gema Fajar; Iskandar; Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.7938

Abstract

Prinsip Life on Land merupakan salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menekankan pentingnya menjaga ekosistem daratan untuk mendukung kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Di Indonesia, sumber daya alam hayati memegang peranan penting dalam keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Life on Land dalam perlindungan hukum sumber daya alam hayati di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta berbagai kebijakan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat perangkat hukum yang komprehensif, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk lemahnya penegakan hukum, alih fungsi lahan, dan minimnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta edukasi yang berkesinambungan untuk mewujudkan keberlanjutan ekosistem daratan di Indonesia.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN Rammando, Agung; Andini, Ellie; Yanti, Tiara Okta; Sinaga, Irwan Matias Gurlan; Suherman, Asep
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i1.11611

Abstract

Restorative justice sebagai alternatif dalam pemidanaan Indonesia, dengan fokus dimana pergeseran daripada paradigma yang ada sebelumnya yaitu retributif atau menekan pada bagaimana pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera namun cenderung mengabaikan hak-hak korban ke paradigm baru yaitu restoratif yang lebih memperhatikan kedudukan korban dan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peluang dan juga tantangan dalam menerapkan pemidanaan secara restorative justice untuk mewujudkan pemidanaan yang humanis dan berkeadilan di Indonesia, kemudian metode dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari internet dan buku serta adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi dan perlu untuk diatasi dalam menerapkan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM GRATIS OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU Andini, Ellie; Silvira, Ririn; Sinaga, Irwan Matias Gurlan; Ardi, Ilham Kurniawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan bantuan hukum gratis oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif-deskriptif, memadukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dari LBH serta penerima bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum gratis telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, namun efektivitasnya secara empiris masih terbatas oleh keterbatasan pendanaan, kurangnya tenaga advokat dan paralegal, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta prosedur administratif yang kompleks. Penelitian ini menyarankan peningkatan dukungan pendanaan, penguatan kapasitas SDM, perluasan sosialisasi hukum, serta penyederhanaan prosedur administrasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum. Dengan demikian, akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dapat lebih terwujud secara merata. Kata kunci: bantuan hukum gratis, Lembaga Bantuan Hukum, akses keadilan, masyarakat tidak mampu, efektivitas. Abstract This study aims to analyze the effectiveness of free legal aid implementation by Legal Aid Institutions (LBH) in realizing access to justice for underprivileged communities and to identify obstacles faced in its implementation. The research employs an empirical juridical approach with a qualitative-descriptive method, combining literature review and interviews with LBH staff and legal aid recipients. The results indicate that free legal aid has a strong legal foundation through Law Number 16 of 2011 and Government Regulation Number 42 of 2013, but its effectiveness is empirically limited by funding constraints, a shortage of competent advocates and paralegals, low legal awareness among the community, and complex administrative procedures. The study recommends increasing funding support, strengthening human resources, expanding legal outreach, and simplifying administrative procedures to improve the effectiveness of legal aid implementation. This will help ensure equitable access to justice for underprivileged communities. Keywords: free legal aid, Legal Aid Institution, access to justice, underprivileged communities, effectiveness.
Co-Authors Ardi, Ilham Kurniawan Asep Suherman Fitriansyah, Gema Fajar Harningtyas, Almira Rahma ISKANDAR Putri, Nuraisyah Rammando, Agung Silvira, Ririn Sinaga, Irwan Matias Gurlan WULANDARI Yanti, Tiara Okta