Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Agrez Aprianti
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DAMPAK PERNYATAAN KEJAKSAAN TERHADAP PENANGANAN KASUS KORUPSI KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 Agrez Aprianti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i11.6508

Abstract

Artikel ini menganalisis pengaruh kebijakan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi di bawah lima puluh juta rupiah terhadap penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan non-pidana terhadap persepsi masyarakat dan efektivitas penegakan hukum. Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan praktisi hukum dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan mengurangi deterrence effect terhadap praktik korupsi. Selain itu, keputusan untuk tidak mempidanakan kasus korupsi kecil dapat menciptakan norma sosial yang menormalkan tindakan korupsi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih tegas dan inklusif agar semua tindakan korupsi, tanpa memandang nilai nominal, dihadapi secara serius. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dan berdampak positif pada integritas sistem hukum.
Pendekatan Follow The Money Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Perkara Korupsi Dan Pencucian Uang Nurrurachman, Kevin; Syadid Jiddan Alharun; Agrez Aprianti; Riqa Kurnia Sabilla; Kiki Amaliah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/tgt5cy94

Abstract

This scientific work juridically analyzes the position and role of the Follow the Money (FTM) methodology as a vital instrument in proving cases of Corruption (Tipikor) subsequently linked to Money Laundering Crimes (TPPU). FTM is understood as an investigative paradigm that traces the movement of assets derived from crime, which is key to separating the predicate crime (corruption) from the subsequent offense (money laundering). The central issue investigated is how the normative provisions in Law Number 8 of 2010 concerning TPPU provide the legal basis for FTM, particularly through the mechanism of reverse burden of proof and asset forfeiture. Using a normative legal research method, this study highlights implementation barriers of FTM, such as the complexity of penetrating bank secrecy and the need for data synchronization among law enforcement agencies. The findings indicate that FTM is a legal necessity, but its effectiveness highly depends on strengthening the synergy between the Prosecutor's Office, Police, and PPATK, and the progressive application of law to achieve maximum state loss recovery.
Co-Authors Kiki Amaliah Nurrurachman, Kevin Riqa Kurnia Sabilla Syadid Jiddan Alharun