Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK Maulana Pensi Ega Saputra; Nabilla Dwi Kusanta; Rika Fitriany; Ruth Agitha Leviana Ginting; Akhmad Muslih; Kiki Amaliah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.373

Bitcoin merupakan mata uang digital yang telah menjadi fenomena global dalam transaksi elektronik. Berbagai negara telah mengeluarkan regulasi terkait penggunaan Bitcoin, namun belum ada kajian komprehensif dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik menurut prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan metode kajian kepustakaan dan analisis fiqih muamalah, penelitian ini mengeksplorasi konsep uang dalam Islam, karakteristik Bitcoin, dan implikasinya terhadap keabsahan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik mengandung beberapa kesamaran dan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti ketidakjelasan sumber dan nilai intrinsik, serta potensi spekulasi dan penipuan. Namun, Bitcoin dapat dipertimbangkan sebagai alat tukar yang sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya pengawasan dan regulasi yang ketat, serta upaya untuk meminimalisir risiko dan ketidakpastian. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum Islam terkait transaksi elektronik dan mata uang digital.

EFEKTIVITAS PROGRAM RUMAH BELAJAR UNTUK SDN 151 BENGKULU UTARA Ghia Amanda Riska Pabela; Ismail, Kaifa; Rizky Agung Fambudi; Yola Maita Duri; Cristine Angelina Panjaitan; Anisya Citra Riski Apdillah; Kiki Amaliah
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 3 No. 2 (2024): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v3i2.5645

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan dan efektivitas program "Rumah Belajar" yang dirancang untuk siswa Sekolah Dasar (SD) sebagai alternatif untuk mendukung proses pembelajaran di luar jam sekolah. Program ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, terutama karena adanya kesulitan yang dialami siswa dalam memahami materi di kelas formal. Di SDN 151 Bengkulu Utara, program ini diterapkan pada siswa kelas 4-6 dengan dukungan penuh dari guru dan sambutan yang positif dari siswa. Rumah Belajar diformat sebagai lingkungan belajar yang lebih fleksibel, di mana siswa mendapatkan bimbingan tambahan dari tutor atau relawan untuk memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas, dan mengembangkan keterampilan sosial serta kreativitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman akademis dan motivasi belajar siswa. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam memperkuat rasa percaya diri dan keterampilan sosial siswa melalui pendekatan yang lebih interaktif dan personal. Dengan demikian, Rumah Belajar telah terbukti efektif dalam mendukung pendidikan formal di SD, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta perkembangan holistik siswa.Kata kunci: Rumah Belajar, Sekolah Dasar (SD), Efektivitas pembelajaran, Proses belajar mengajar, Bimbingan tambahan. ABSTRACTThis study evaluated the implementation and effectiveness of the "”Rumah Belajar" program, designed for elementary school students as an alternative to support the learning process outside of regular school hours. The program was developed in response to the need for improving learning effectiveness, particularly due to the challenges students face in understanding material in formal classroom settings. At SDN 151 North Bengkulu, the program was applied to students in grades 4-6, with full support from teachers and positive reception from the students. Rumah Belajar is structured as a more flexible learning environment where students receive additional guidance from tutors or volunteers to help them understand academic material, complete assignments, and develop social skills and creativity. The findings indicated that this program successfully enhanced students' academic comprehension and learning motivation. Additionally, it contributed to strengthening students' self-confidence and social skills through a more interactive and personalized approach.Thus, Rumah Belajar has proven effective in supporting formal education in elementary schools, significantly contributing to the improvement of learning quality and the holistic development of students.Keywords: Rumah Belajar Elementary School (SD), Learning Effectiveness, Teaching and Learning Process, Additional Guidance

SOSIALISASI ETIKA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DI SDN 151 BENGKULU UTARA Aprillia Sherli Manullang; Jannah, Cindy Widia Rahmatul; Eva Sofiana; Fabio Aji Oktavianto; Pavel Muhammad Alfayed; Zaky Muammar; Kiki Amaliah
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 3 No. 2 (2024): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v3i2.5646

Etika merupakan ilmu tentang kesusilaan dan sopan santun yang mempunyai tujuan mengatur perilaku manusia saat bermasyarakat yang melibatkan aturan atau prinsip dan menentukan tingkah laku yang benar. Kehidupan yang modern seperti saat ini, perilaku siswa cenderung kehilangan sopan santun terhadap guru di sekolah. Etika dalam pergaulan diperlukan agar mewujudkan kehidupan damai penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan dengan orang lain seperti di keluarga, di sekolah, dan masyarakat. Metode kegiatan yang digunakan saat sosialisasi ini adalah metode ceramah dan praktik. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah menanamkan perilaku saling menyapa, menghormati guru di sekolah, menghormati orang yang lebih tua, bersikap baik dengan sesama teman, dan berbahasa yang santun ketika berbicara pada siswa/i SDN 151 Bengkulu Utara. Kata kunci: Pendidikan karakter; Etika; Lingkungan Sosial. Ethics is the science of decency and manners that has the aim of regulating human behavior when socializing which involves rules or principles and determines the right behavior. In today's modern life, students' behavior tends to lose their manners towards teachers at school. Ethics in relationships are needed in order to realize a peaceful life full of order, order, and harmony in life with others such as in the family, at school, and in society. The methods used during this socialization were lecture and practice. The result of this socialization activity is to instill the behavior of greeting each other, respecting teachers at school, respecting elders, being kind to fellow friends, and speaking politely when speaking to students of SDN 151 Bengkulu Utara. Keywords: Character education; Ethics; Social Environment

Perkembangan Layanan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Melalui Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Esha Kurnia Roustantia; Deviana Cantika; Kurniati Kurniati; Kiki Amaliah
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2024): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i4.1569

Legal certainty in land ownership certification in Indonesia is a crucial aspect of protecting citizens' rights. This study aims to analyze the legal certainty provided by the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the National Agrarian Operation Project (PRONA) in the context of land registration. Using a qualitative approach, this research examines existing regulations and challenges faced in the implementation of both programs. The findings indicate that although land certificates issued through PTSL and PRONA provide legal strength, there remains a potential for disputes arising from third-party dissatisfaction. Therefore, further efforts are needed to strengthen legal certainty guarantees in land ownership in Indonesia.

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK Maulana Pensi Ega Saputra; Nabilla Dwi Kusanta; Rika Fitriany; Ruth Agitha Leviana Ginting; Akhmad Muslih; Kiki Amaliah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.373

Bitcoin merupakan mata uang digital yang telah menjadi fenomena global dalam transaksi elektronik. Berbagai negara telah mengeluarkan regulasi terkait penggunaan Bitcoin, namun belum ada kajian komprehensif dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik menurut prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan metode kajian kepustakaan dan analisis fiqih muamalah, penelitian ini mengeksplorasi konsep uang dalam Islam, karakteristik Bitcoin, dan implikasinya terhadap keabsahan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik mengandung beberapa kesamaran dan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti ketidakjelasan sumber dan nilai intrinsik, serta potensi spekulasi dan penipuan. Namun, Bitcoin dapat dipertimbangkan sebagai alat tukar yang sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya pengawasan dan regulasi yang ketat, serta upaya untuk meminimalisir risiko dan ketidakpastian. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum Islam terkait transaksi elektronik dan mata uang digital.

Pendekatan Follow The Money Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Perkara Korupsi Dan Pencucian Uang Nurrurachman, Kevin; Syadid Jiddan Alharun; Agrez Aprianti; Riqa Kurnia Sabilla; Kiki Amaliah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/tgt5cy94

This scientific work juridically analyzes the position and role of the Follow the Money (FTM) methodology as a vital instrument in proving cases of Corruption (Tipikor) subsequently linked to Money Laundering Crimes (TPPU). FTM is understood as an investigative paradigm that traces the movement of assets derived from crime, which is key to separating the predicate crime (corruption) from the subsequent offense (money laundering). The central issue investigated is how the normative provisions in Law Number 8 of 2010 concerning TPPU provide the legal basis for FTM, particularly through the mechanism of reverse burden of proof and asset forfeiture. Using a normative legal research method, this study highlights implementation barriers of FTM, such as the complexity of penetrating bank secrecy and the need for data synchronization among law enforcement agencies. The findings indicate that FTM is a legal necessity, but its effectiveness highly depends on strengthening the synergy between the Prosecutor's Office, Police, and PPATK, and the progressive application of law to achieve maximum state loss recovery.

Strategi Optimalisasi Mutual Legal Assistance (MLA) Untuk Pemulihan Aset Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Transnasional Pratama, Yudi Anugrah; Ervina Maharani Syahputri; Levia Komala Sari; Maria Ulfah; Kiki Amaliah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/5th5my86

This scientific work deeply examines the legal framework and operational challenges in optimizing the Mutual Legal Assistance (MLA) mechanism as a vital instrument for asset recovery stemming from cross-border Money Laundering Crimes (TPPU). The central issue investigated is the gap between the normative provisions of Law Number 1 of 2006 concerning MLA (UU MLA) and the reality of TPPU case handling which demands speed, efficiency, and adaptation to digital financial technology. Using a normative legal research method, this study highlights key obstacles including bureaucratic sluggishness of the diplomatic channel, the complexity of differing legal standards for evidence across jurisdictions, and the weakness in adopting the Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF) mechanism in Indonesia, which is crucial for rapid asset seizure. The study findings indicate that while the UU MLA legally establishes the central authority, the asset recovery process is often hampered by the formalistic nature of criminal procedure law and the need for communication channels faster than conventional routes. Optimization is urgently required through strengthening domestic inter-agency coordination, adopting non-conviction based asset forfeiture, and utilizing international legal instruments such as the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and informal networks like the Asset Recovery Inter-Agency Network (ARIN) to achieve economic justice and recover state losses to the treasury and victims.

Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris: Analisis Normatif Berdasarkan KUHP dan UU Jabatan Notaris Nugraha, Dwi Putra; Kiki Amaliah
Notary Law Research Vol. 7 No. 1 (2025): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v7i1.3051

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan tanggung jawab notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna, namun hal ini juga menciptakan celah bagi pemalsuan yang merugikan. Pemalsuan akta termasuk tindak pidana pemalsuan surat, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan batas tanggung jawab notaris karena kewajiban verifikasi notaris yang terbatas dalam investigasi materiil, serta adanya perbedaan pendekatan antara KUHP dan UUJN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute dan conceptual, mengkaji peraturan dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti sengaja terlibat dalam pemalsuan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UUJN untuk memastikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat, dengan penekanan pada pembuktian unsur kesengajaan (dolus) notaris.

SOSIALISASI PELUANG EKSPOR DAN PENGUATAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK BESUREK BENGKULU SEBAGAI PRODUK WARISAN BUDAYA YANG MENDUNIA ZIA, HAFIDZA; KIKI AMALIAH
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 2 No 02 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/rpebxe68

Batik Besurek merupakan salah satu warisan budaya Bengkulu yang telah memperoleh perlindungan hukum melalui Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum RI. Meskipun telah diakui secara hukum, tingkat daya saing Batik Besurek di pasar nasional dan internasional masih rendah akibat minimnya inovasi, keterbatasan akses informasi ekspor, serta rendahnya pemahaman pengrajin terhadap manfaat perlindungan IG. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengrajin Batik Besurek di Kampung Batik, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu, mengenai peluang ekspor serta pentingnya penguatan IG sebagai instrumen hukum dan ekonomi dalam pengembangan produk budaya lokal. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi sederhana tahapan ekspor serta sistem pembayaran internasional. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta terkait mekanisme ekspor non-komersial, pentingnya legalitas IG, dan potensi kolaborasi dengan instansi seperti Dinas Perindag dan ITPC untuk perluasan pasar. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum dan motivasi pengrajin untuk mengembangkan Batik Besurek agar memiliki nilai ekonomi dan posisi kompetitif di pasar global.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search