Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
Oktavia Diva Ramadhani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK Nabila Widji Maulidha; Oktavia Diva Ramadhani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i4.6830

Abstract

Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank di Indonesia. Perbankan memegang peran penting dalam kehidupan finansial dan ekonomi masyarakat, namun nasabah rentan terhadap berbagai bahaya seperti kebangkrutan bank, eksploitasi informasi pribadi, dan penipuan. Makalah ini menganalisis berbagai aspek hukum perbankan, termasuk definisi perbankan, peran bank dalam perekonomian, jenis-jenis bank, hak dan kewajiban nasabah, dan perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan. Makalah ini juga membahas hak nasabah atas informasi yang jelas dan transparan serta kewajiban nasabah untuk memberikan informasi yang akurat. Makalah ini menyoroti pentingnya regulasi yang kuat untuk melindungi nasabah bank dan mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mencapai kerangka perlindungan hukum yang berkelanjutan.
TANTANGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN TANAH: ANALISIS KELEMAHAN SISTEMATIS DAN SOLUSI IMPLEMENTASI Oktavia Diva Ramadhani; Firly Azzahra Firdausy; Aprilia Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i10.7070

Abstract

Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memastikan kepastian hukum serta melindungi hak atas tanah bagi pemilik yang sah. Proses ini krusial dalam membangun stabilitas hukum, ekonomi, dan sosial melalui sertifikasi kepemilikan yang sah. Namun, implementasi pendaftaran tanah menghadapi tantangan sistematis, seperti tumpang tindih peraturan, pengakuan hak tanah adat yang belum optimal, serta potensi korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis kendala tersebut serta mengidentifikasi solusi implementatif, termasuk digitalisasi sistem, peningkatan transparansi informasi, mediasi sengketa tanah, edukasi hukum bagi masyarakat, dan reformasi birokrasi. Diharapkan, reformasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, sehingga kepastian hukum atas tanah semakin terjamin dan dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
KENDALA IMPLEMENTASI PEMBERIAN PESANGON DALAM KONDISI PERUSAHAAN YANG DITUTUP TERHADAP PEKERJA YANG DIKENAKAN PHK : STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn Widiya Dwi Novarianti; Arya Putra Wisnuwardhana; Oktavia Diva Ramadhani; Muhammad Syafri Qodri
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3207

Abstract

Termination of employment (PHK) is often a complex issue, especially when a company is closed due to losses or liquidation. Based on Government Regulation (PP) Number 35 of 2021, workers affected by layoffs are entitled to receive compensation including severance pay, long service pay and compensation for rights. However, the implementation of granting these rights often faces obstacles when the company concerned has stopped operating. This research aims to examine the provisions for providing severance pay in situations where the company is closed according to PP 35 of 2021 and analyze the obstacles that occur in the case of Decision Number 183/Pdt. Sus-PHI/2017/PN.Mdn. Based on this case study, various obstacles were found, such as the company's inability to fulfill its obligations due to limited assets, legal uncertainty in resolving disputes, and time-consuming legal processes. This condition exacerbates uncertainty for workers who have lost their livelihoods. Through this research, it is concluded that although legal regulations have provided a clear basis regarding workers' rights, practical challenges in implementation still require serious attention. It is hoped that this study can provide recommendations for stakeholders to create more effective and fair mechanisms in resolving similar employment conflicts.
Co-Authors Aprilia Niravita Arya Putra Wisnuwardhana Firly Azzahra Firdausy Muhammad Adymas Hikal Fikri Muhammad Syafri Qodri Nabila Widji Maulidha Widiya Dwi Novarianti