Satria, Noval Dwi
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MENILIK KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG TERJADI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA Satria, Noval Dwi; Putra, Marta Deki
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i10.7101

Abstract

Pelanggaran HAM berat belum memiliki titik terang hingga saat ini, baik dalam hal pemberian hak-hak korban maupun pemberian sanksi terhadap pelaku. Setelah adanya pelanggaran terhadap hak asasi korban, hak atas pemulihan wajib didapatkan korban dan harus dipenuhi oleh negara. Penyelesaian pelanggaran HAM berat menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pelanggaran HAM berat merupakan extraordinary crimes yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, pengabaian memang seharusnya bukan merupakan pilihan, upaya menyelesaikan masa lalu tidaklah sederhana. Pengadilan HAM mengatur yurisdiksi atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat baik setelah disahkannya UU ini maupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebelum disahkannya UU ini. Penyelesaian pelanggaran HAM berat menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Upaya perbaikan dan penguatan sistem hukum menjadi kunci, dengan fokus pada penyusunan peraturan yang lebih tegas dan pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus menjadi aspek penting, dengan jaminan akan proses pengadilan yang adil dan independen.
PERAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DALAM KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA Fajri, Muhammad Azizul; Asisti, Putri Ananda; Satria, Noval Dwi; Ahmadi, Fadhil; Iskandar; Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i11.7875

Abstract

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia yang bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam kegiatan perizinan berusaha. Penelitian ini menganalisis peran fundamental KLHS dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini menyelidiki kerangka hukum, implementasi, dan signifikansi KLHS dalam konteks perizinan berusaha di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KLHS memiliki peran strategis dalam mencegah degradasi lingkungan, meminimalisasi risiko ekologis, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kompleksitas implementasi KLHS mengungkapkan tantangan signifikan dalam koordinasi lintas sektor, kapasitas kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan.
KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN SAKSI DI PERSIDANGAN: ANALISIS NORMATIF TERHADAP HAK ATAS BANTUAN HUKUM Riani, Riani; Alfarez, Haikal Wedi; side, Nesta putra; Satria, Noval Dwi; Ardi, Ilham Kurniawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis kedudukan advokat dalam pendampingan saksi di persidangan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak atas bantuan hukum. Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa kedudukan advokat sebagai pendamping saksi memiliki pijakan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHAP. Pendampingan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum untuk mengatasi kerentanan saksi dan menjamin kesetaraan di depan hukum. Analisis menunjukkan bahwa kehadiran advokat tidak mengganggu objektivitas kesaksian, melainkan justru meningkatkan kualitas dan integritasnya dengan memastikan proses pemeriksaan bebas dari tekanan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendampingan advokat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil (fair trial) dan melindungi hak konstitusional saksi. Kata Kunci : Advokat, Saksi, Pendampingan Hukum Abstract This article analyzes the position of advocates in witness accompaniment during trials and its implications for the fulfillment of the right to legal aid. This normative legal research finds that the position of advocates as witness companions has a strong legal basis in the Advocate Law, the Witness and Victim Protection Law, and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This accompaniment functions as a legal protection instrument to address witness vulnerability and ensure equality before the law. The analysis shows that the presence of an advocate does not interfere with the objectivity of testimony but instead improves its quality and integrity by ensuring the examination process is free from pressure and complies with applicable legal procedures. Therefore, advocate accompaniment is a key element in realizing a fair criminal justice process and protecting the constitutional rights of witnesses. Keywords: Advocate, Witness, Legal Accompaniment