Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Priviet Social Sciences Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Putra, Marta Deki
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MENILIK KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG TERJADI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA Satria, Noval Dwi; Putra, Marta Deki
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i10.7101

Abstract

Pelanggaran HAM berat belum memiliki titik terang hingga saat ini, baik dalam hal pemberian hak-hak korban maupun pemberian sanksi terhadap pelaku. Setelah adanya pelanggaran terhadap hak asasi korban, hak atas pemulihan wajib didapatkan korban dan harus dipenuhi oleh negara. Penyelesaian pelanggaran HAM berat menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pelanggaran HAM berat merupakan extraordinary crimes yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, pengabaian memang seharusnya bukan merupakan pilihan, upaya menyelesaikan masa lalu tidaklah sederhana. Pengadilan HAM mengatur yurisdiksi atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat baik setelah disahkannya UU ini maupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebelum disahkannya UU ini. Penyelesaian pelanggaran HAM berat menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Upaya perbaikan dan penguatan sistem hukum menjadi kunci, dengan fokus pada penyusunan peraturan yang lebih tegas dan pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus menjadi aspek penting, dengan jaminan akan proses pengadilan yang adil dan independen.
Legal implications of changes to State Civil Servants or Aparatur Sipil Negara (ASN) regulations on personnel management systems in Indonesia Ansori, M. Tedi; Putra, Marta Deki; Triananda, Djorghi Samudra; Iskandar, Iskandar; Madinar, Madinar
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 5 (2026): May 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i5.1817

Abstract

The amendment of the State Civil Servants or Aparatur Sipil Negara (ASN) regulation through Law Number 20 of 2023 introduced significant normative changes to Indonesia’s personnel management system. This study examines the legal consequences of these regulatory changes from the perspective of state administrative law, focusing on the merit system, institutional oversight, talent management, and the reorganization of non-ASN staff. The methodology utilized in this analysis is normative juridical, employing both statutory and conceptual approaches grounded in secondary legal resources such as statutes, legal theories, academic publications, and formal institutional documents. The findings indicate that Law Number 20 of 2023 enhances the merit system by implementing national talent management and a unified digital system for personnel administration, while offering a more defined legal structure for the reorganization of non-ASN staff. Moreover, the new regulation proposes modifications to the institutional framework governing ASN oversight, including the revision of the supervisory function previously held by the State Civil Service Commission or Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). From an administrative law perspective, these alterations have legal implications for the principles of legality, certainty, accountability, professionalism, and neutrality within public administration. This research contends that while the recent regulation signifies a movement towards modernizing and reinforcing ASN governance, various normative challenges persist, especially in relation to institutional oversight, the harmonization of implementation regulations, and the reliability of merit system protections amid Indonesia's bureaucratic reform initiatives. Consequently, there is a need for comprehensive derivative regulations and enhanced administrative oversight to guarantee legal certainty and the effective execution of the ASN personnel management system.
Co-Authors Ansori, M. Tedi Iskandar Iskandar Madinar, Madinar Satria, Noval Dwi Triananda, Djorghi Samudra