Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sehasen Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Muaviroh, Siti
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DAMPAK MONEY POLITICS KURSI DPR TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELEMBAGAAN DAN ETIKA POLITIK Inayatuzzahra; Rahma, Sahilda Lailatul; Lestari, Okti Indah; Muaviroh, Siti; Hadji, Kuswan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i8.7625

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) adalah pilar demokrasi yang memberi rakyat kesempatan memilih pemimpin sesuai kehendak mereka. Namun, praktik jual beli kursi (money politics) di DPR mencederai prinsip demokrasi dan menciptakan ketidaksetaraan akses politik. Fenomena ini menurunkan kualitas pemilu, melemahkan legitimasi demokrasi, serta menghasilkan kebijakan publik yang cenderung berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penelitian ini menganalisis dampak jual beli kursi DPR terhadap kebijakan publik dalam perspektif hukum kelembagaan dan etika politik. Solusi untuk mengatasi masalah ini mencakup pendidikan politik, sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, penguatan lembaga pemilu, serta peningkatan transparansi dana kampanye. Diperlukan pula sanksi tegas dan kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil untuk memerangi politik uang. Penelitian ini menawarkan solusi konkret demi mendukung terciptanya demokrasi yang bersih, adil, dan berintegritas di Indonesia.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Rahma, Sahilda Lailatul; Sari, Lia; Muaviroh, Siti; Banu, Fiqri Fitrah; Madya, Aurel
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i9.7725

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu aspek penting yang berada di demokrasi serta proses legislatif di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 mendapat sorotan dari berbagai kalangan, baik di tingkat akademis, sosial, maupun politik, terkait dengan dampaknya terhadap hak-hak pekerja, lingkungan hidup, serta sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat dalam menyuarakan kepentingannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik dan pembahasan dengan berbagai stakeholder, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja masih terbatas. Berbagai kendala seperti kurangnya akses informasi, waktu yang terbatas untuk memberi masukan, dan dominasi kepentingan elit menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan transparan sangat penting untuk menghasilkan undang-undang yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Competence of Indonesian Courts in Adjudicating Divorce of Foreign Citizens Inayatuzzahra, Inayatuzzahra; Rahma, Sahilda Lailatul; Lestari, Okti Indah; Muaviroh, Siti
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7504

Abstract

The presence of foreign nationals who live in Indonesia in the long term raises various international legal issues, one of which is related to divorce between the spouses of foreign nationals married abroad. This article discusses the authority of Indonesian courts in adjudicating divorce cases between two foreign nationals married abroad, as well as the application of international civil law principles in determining applicable law. Using the example of the divorce case of a foreign national couple from the United States who married in Philadelphia and lived in Indonesia for more than seven years, this article outlines the application of principles such as lex loci celebrationis, lex domicilii, and lex rei sitae in determining the authority of the court and the applicable law. The analysis shows that Indonesian courts have the authority to adjudicate this divorce based on the spouse's long-standing residence in Indonesia and based on the principles of international civil law that avoid renvoi. Therefore, the Indonesian court can decide this divorce case even though the marriage took place abroad.
Co-Authors Banu, Fiqri Fitrah Hadji, Kuswan Inayatuzzahra Inayatuzzahra, Inayatuzzahra Lestari, Okti Indah Madya, Aurel Rahma, Sahilda Lailatul Sari, Lia