Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal CENDIKIA ISNU
Zaidan Azmi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA Andika Rahma Siregar; Boy Keke Syahriadi; Zaidan Azmi; Tagor Indra Mulia Lubis; Idham Khaliq Hasibuan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i8.7634

Abstract

Dalam pelakanaan penelitian kali ini memiliki hal yang dituju yaiu untuk dapat membagikan rekomendasi dan masukan terkait dengan integritas profesi advokat, yang harus dijalankan secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan pedoman etik profesi. Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Proses penegakan hukum yang hingga kini belum mencapai hasil yang maksimal menjadikan isu ini terus menjadi bahan perbincangan, baik dalam forum formal maupun informal. Ketidaksesuaian antara harapan dan realitas dalam pelaksanaan hukum di Indonesia menyebabkan penegakan hukum sering dipertanyakan, karena hukum belum mencapai tujuan yang seharusnya. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah adanya elemen-elemen non-hukum yang berkontribusi pada terjadinya diskriminasi, inkonsistensi, dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini berpotensi merusak hubungan yang harmonis antara masyarakat dan hukum, terutama dengan aparat penegak hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum positif dan konsep. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa seorang advokat harus menjaga integritasnya sebagai bagian dari profesi hukum, serta selalu berperilaku sesuai dengan kode etik profesi advokat. Namun, penerapan kode etik advokat secara menyeluruh masih menemui kendala, mengingat tidak adanya wadah organisasi advokat yang diatur secara rinci dan jelas dalam undang-undang.
PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA Andika Rahmad Siregar; Boy Keke Syahriadi; Tagor Indra Mulia Lubis; Zaidan Azmi; Idham Kholiq Hasibuan
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Nusantara
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v2i2.3922

Abstract

The aim of this study is to provide recommendations and insights related to the integrity of the legal profession, which must be carried out independently, freely, and responsibly in accordance with professional ethical guidelines. The enforcement of law in Indonesia remains a topic of significant interest for discussion. The law enforcement process, which has yet to achieve optimal results, continues to be a subject of debate in both formal and informal forums. The disparity between expectations and reality in the implementation of law in Indonesia raises doubts about the effectiveness of law enforcement, as the law has not yet achieved its intended goals. One of the suspected causes of this issue is the presence of non-legal factors contributing to discrimination, inconsistency, and uncertainty in law enforcement. This situation has the potential to damage the harmonious relationship between society and the law, especially with law enforcement authorities. The approach used in this research is both a legal positivist and conceptual approach. The conclusion of this study suggests that an advocate must maintain their integrity as part of the legal profession and always act in accordance with the professional code of ethics. However, the full implementation of the advocate’s code of ethics still faces challenges, due to the lack of a clear and comprehensive legal framework governing advocacy organizations under the law.
Peran Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di pengadilan dan Arbitrase: Sebuah Perbandingan Rodiatul Adawiyah Harahap; Dhea Ananada Puspita Yusuf; Afwan Lutfi Natoras Pohan; Zaidan Azmi; Surya Rahman Lubis
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol 1. No 3 Des 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i3.520

Abstract

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan aspek krusial dalam dunia usaha yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan maupun alternatif di luar pengadilan seperti arbitrase. Arbitrase dipilih karena sifatnya yang lebih cepat, efisien, dan memiliki prinsip finalitas dalam putusan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, sehingga penyelesaian melalui pengadilan tetap menjadi opsi terakhir apabila tidak tercapai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perdata sebagai landasan dalam penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui arbitrase maupun pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase memiliki prinsip finalitas yang membedakannya dari proses litigasi di pengadilan, di mana putusan arbitrase bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding. Namun, apabila penyelesaian melalui arbitrase tidak memungkinkan, maka jalur litigasi tetap menjadi opsi terakhir bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hukum perdata berperan sebagai landasan utama dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui arbitrase maupun pengadilan.
Co-Authors Afwan Lutfi Natoras Pohan Andika Rahma Siregar Andika Rahmad Siregar Boy Keke Syahriadi Dhea Ananada Puspita Yusuf Idham Khaliq Hasibuan Idham Kholiq Hasibuan Rodiatul Adawiyah Harahap Surya Rahman Lubis Tagor Indra Mulia Lubis