Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal CENDIKIA ISNU
Tagor Indra Mulia Lubis
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KARAKTERISTIK POLITIK HUKUM NASIONAL SUB BAHASAN TENTANG KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM NASIONAL Muhammad Hasan Nasution; Andika Rahmad Siregar; Boy Keke Syahriadi; Tagor Indra Mulia Lubis
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i2.1787

Abstract

Artikel ini akan mencoba untuk menguraikan beberapa peranan politik hukum dalam upaya kodifikasi dan unifikasi hukum untuk pembangunan hukum nasional yang selaras dengan Pancasila dan prinsip kebhinekaan Indonesia serta UUD 1945. Pembangunan hukum nasional mengharuskan adanya kodifikasi hukum terbarukan dengan memperbaharui, mengganti, ataupun menghapus hukum peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih berlaku di Negara kita. Penelitian ini merupakan penelitian dengan sifat preskriptif, dengan menitikberatkan studi kepustakaan. Hasil penelitian kami menyimpulkan bahwa kodifikasi serta unifikasi hukum yang diperlukan di Indonesia dengan keberagaman kondisi masyarakatnya yaitu kodifikasi dan unifikasi yang terbuka dan parsial.
Theoretical Studies Regarding Corruption, Corruption Crimes, and Perspective Studies on Islamic Criminal Law Theory (Fiqh Jinayah) Tagor Indra Mulia Lubis; Bagus Ramadi
Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law Vol. 1 No. 2 (2023): Transformative Islamic Economics and Law
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/arfa.v1i2.38

Abstract

The purpose of this discussion is to know and understand the theory of corruption, criminal acts of corruption, and the principles of jinayah fiqh related to corruption. The analytical method used is to use literature studies originating from various online reference books and journals as well as several credible and relevant internet sites. The resulting discussion is about the definition of corruption as outlined by several experts, criminal acts of corruption, the legal basis for criminal acts of corruption, forms of terms in Islamic law that are synonymous with corruption, and efforts made to eradicate corruption.
PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA Andika Rahma Siregar; Boy Keke Syahriadi; Zaidan Azmi; Tagor Indra Mulia Lubis; Idham Khaliq Hasibuan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i8.7634

Abstract

Dalam pelakanaan penelitian kali ini memiliki hal yang dituju yaiu untuk dapat membagikan rekomendasi dan masukan terkait dengan integritas profesi advokat, yang harus dijalankan secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan pedoman etik profesi. Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Proses penegakan hukum yang hingga kini belum mencapai hasil yang maksimal menjadikan isu ini terus menjadi bahan perbincangan, baik dalam forum formal maupun informal. Ketidaksesuaian antara harapan dan realitas dalam pelaksanaan hukum di Indonesia menyebabkan penegakan hukum sering dipertanyakan, karena hukum belum mencapai tujuan yang seharusnya. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah adanya elemen-elemen non-hukum yang berkontribusi pada terjadinya diskriminasi, inkonsistensi, dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini berpotensi merusak hubungan yang harmonis antara masyarakat dan hukum, terutama dengan aparat penegak hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum positif dan konsep. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa seorang advokat harus menjaga integritasnya sebagai bagian dari profesi hukum, serta selalu berperilaku sesuai dengan kode etik profesi advokat. Namun, penerapan kode etik advokat secara menyeluruh masih menemui kendala, mengingat tidak adanya wadah organisasi advokat yang diatur secara rinci dan jelas dalam undang-undang.
PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA Andika Rahmad Siregar; Boy Keke Syahriadi; Tagor Indra Mulia Lubis; Zaidan Azmi; Idham Kholiq Hasibuan
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Nusantara
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v2i2.3922

Abstract

The aim of this study is to provide recommendations and insights related to the integrity of the legal profession, which must be carried out independently, freely, and responsibly in accordance with professional ethical guidelines. The enforcement of law in Indonesia remains a topic of significant interest for discussion. The law enforcement process, which has yet to achieve optimal results, continues to be a subject of debate in both formal and informal forums. The disparity between expectations and reality in the implementation of law in Indonesia raises doubts about the effectiveness of law enforcement, as the law has not yet achieved its intended goals. One of the suspected causes of this issue is the presence of non-legal factors contributing to discrimination, inconsistency, and uncertainty in law enforcement. This situation has the potential to damage the harmonious relationship between society and the law, especially with law enforcement authorities. The approach used in this research is both a legal positivist and conceptual approach. The conclusion of this study suggests that an advocate must maintain their integrity as part of the legal profession and always act in accordance with the professional code of ethics. However, the full implementation of the advocate’s code of ethics still faces challenges, due to the lack of a clear and comprehensive legal framework governing advocacy organizations under the law.
Menyikapi Tantangan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia Febi Febonecci S.Brahmana; Azzahra Meutia Rahmadani; Tagor Indra Mulia Lubis; Aji Syahputra; Alfarizkie Alqorni
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol 1. No 3 Des 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i3.518

Abstract

Pelaksanaan arbitrase di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya sebagai metode penyelesaian sengketa. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur arbitrase di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam menjalani proses ini. Selain itu, ketidakpastian hukum dan kurangnya regulasi yang konsisten dapat menciptakan keraguan terhadap keputusan arbitrator. Potensi konflik kepentingan juga menjadi isu yang perlu diatasi, terutama terkait dengan pemilihan arbitrator yang independen dan berkualitas. Kualitas arbitrator dan lembaga arbitrase sangat memengaruhi hasil dari proses ini. Meskipun ada regulasi yang mendukung, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase. Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase di Indonesia, penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur arbitrase, memperkuat regulasi, dan menjamin independensi serta profesionalisme arbitrator. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadikan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih terpercaya.
Enforcing Laws Against Illegal Gold Mining through the Lens of Islamic Criminal Law: A Case Study of Jambur Tarutung Kotanopan Tagor Indra Mulia Lubis; Ramadani
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Volume 10 No.2 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i2.10270

Abstract

Illegal gold mining (pertambangan emas tanpa izin, PETI) in Jambur Tarutung, Kotanopan, presents complex legal, socio-economic, and environmental challenges. This study examines the enforcement of criminal law against illegal gold mining in the region and explores how Islamic criminal law can provide a complementary framework for addressing such issues. Using an empirical juridical approach, this research integrates normative analysis of relevant legal provisions - particularly Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining - with field data gathered through in-depth interviews, observations, and document analysis involving law enforcement officials, community leaders, religious scholars, and affected residents. Findings reveal that law enforcement remains largely ineffective due to weak supervision, limited institutional capacity, socio-political interference, and the dependence of local communities on illegal mining as an economic livelihood. From an Islamic criminal law perspective, these activities constitute jarimah ta?z?r involving fasad (corruption and destruction), warranting discretionary sanctions by the ulil amri that combine punitive and restorative measures. This study argues for an integrative enforcement model that merges positive law with maq??id al-shar??ah, emphasizing ecological restoration, community empowerment, and moral-spiritual reform. Such an approach promotes sustainable resource governance while fostering social justice and collective environmental responsibility.
Co-Authors Aji Syahputra Alfarizkie Alqorni Andika Rahma Siregar Andika Rahmad Siregar Azzahra Meutia Rahmadani Bagus Ramadi Boy Keke Syahriadi Febi Febonecci S.Brahmana Idham Khaliq Hasibuan Idham Kholiq Hasibuan Muhammad Hasan Nasution Ramadani Zaidan Azmi