Khadafi Alibya Hamka
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN Wardani Rizkianti; Imagrace Triamorita Tampubolon; Raniah Safira Azzahra; Chairunnisa Salsabila Putri; Ilham Raihan Permana; Calista Azarine Larissa; Frans Samuel Junero Butarbutar; Nugroho Dewo Dharmawan; Akmal Zaki; Fakhri Asshidiqy; Khadafi Alibya Hamka; Gregorius Aryo Bimo Parerung; Raudhan Nayyaka Syukrillah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i8.7652

Abstract

Karena lahan terbatas, pemerintah berusaha mencari berbagai cara untuk mendapatkan tanah guna mendukung pembangunan, salah satunya dengan melakukan tukar-menukar tanah. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menyebabkan sengketa dan membatalkan tukar-menukar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab sengketa dalam tukar-menukar tanah dan cara penyelesaiannya, khususnya dalam pembangunan fasilitas pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang.Sengketa terjadi akibat kelalaian pemerintah Kota Semarang, khususnya Kelurahan Desa Mangunsari, dalam peralihan hak tanah. Penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan negosiasi antara kedua pihak. Oleh karena itu, pemerintah disarankan lebih cermat dan aktif dalam menjalankan tugasnya.
Perspektif Hukum Bisnis Dalam Kepailitan Terhadap PT Sri Rejeki Isman TBK (Studi Putusan Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024) Khadafi Alibya Hamka
Esensi Hukum Vol 7 No 1 (2025): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v7i1.501

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, yang dinyatakan pailit setelah gagal memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur. Permasalahan tersebut bermula dari tingginya beban utang perusahaan dan menurunnya permintaan akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada ketentuan hukum dan studi kasus, dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT Sritex gagal membayar utangnya, sehingga pengadilan niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh para krediturnya. Kepailitan tersebut dinyatakan setelah perusahaan gagal memenuhi perjanjian perdamaian (PKPU) sebagai upaya restrukturisasi utang. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepailitan terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya, sehingga memerlukan proses hukum melalui pengadilan niaga untuk melindungi kepentingan semua pihak. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian utang. Namun, masih terdapat tantangan dalam praktiknya, termasuk efektivitas kurator dan potensi penyalahgunaan proses hukum. Kata Kunci: kepailitan, PT Sritex, PKPU, pengadilan niaga, utang