Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Social Sciences and Humanioran Review
Calista Azarine Larissa
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN Wardani Rizkianti; Imagrace Triamorita Tampubolon; Raniah Safira Azzahra; Chairunnisa Salsabila Putri; Ilham Raihan Permana; Calista Azarine Larissa; Frans Samuel Junero Butarbutar; Nugroho Dewo Dharmawan; Akmal Zaki; Fakhri Asshidiqy; Khadafi Alibya Hamka; Gregorius Aryo Bimo Parerung; Raudhan Nayyaka Syukrillah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i8.7652

Abstract

Karena lahan terbatas, pemerintah berusaha mencari berbagai cara untuk mendapatkan tanah guna mendukung pembangunan, salah satunya dengan melakukan tukar-menukar tanah. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menyebabkan sengketa dan membatalkan tukar-menukar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab sengketa dalam tukar-menukar tanah dan cara penyelesaiannya, khususnya dalam pembangunan fasilitas pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang.Sengketa terjadi akibat kelalaian pemerintah Kota Semarang, khususnya Kelurahan Desa Mangunsari, dalam peralihan hak tanah. Penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan negosiasi antara kedua pihak. Oleh karena itu, pemerintah disarankan lebih cermat dan aktif dalam menjalankan tugasnya.
KEDUDUKAN NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP NEGARA PIHAK DAN NEGARA NON-PIHAK BERDASARKAN KONVENSI WINA Raniah Safira Azzahra; Calista Azarine larissa
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12225

Abstract

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional menjadi dasar hukum utama dalam mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam perjanjian internasional. Artikel ini membahas posisi hukum negara pihak dan negara non-pihak terhadap perjanjian internasional, serta prinsip pacta tertiis nec nocet nec prodest dalam praktik hukum internasional. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Internasional, artikel ini menyimpulkan bahwa negara non-pihak pada prinsipnya tidak memiliki kewajiban ataupun hak terhadap isi perjanjian, kecuali dalam kondisi tertentu seperti persetujuan eksplisit atau diakuinya perjanjian sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.
RELEVANSI PEMBENTUKAN DAYA ANAGATA NUSANTARA TERHADAP KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN PEMERINTAHAN KABINET MERAH PUTIH Thoriq, Ahmad Reihan; Calista Azarine Larissa; Indira Nur Syahrani Makmur
Journal Social Sciences and Humanioran Review Vol. 1 No. 06 (2024): NOVEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jsshr.v1i06.146

Abstract

The Indonesian government established the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara) as a sovereign wealth fund (SWF) to optimize state asset management and drive strategic investments. However, Danantara's formation raises questions about its alignment with the budget efficiency policy promoted by the Red and White Cabinet, particularly regarding its initial capital allocation of Rp1,000 trillion and the separation of potential losses from state finances under the revised State-Owned Enterprises Law (Article 3H Paragraph 2). This study aims to analyze Danantara's implications for budget efficiency and examine the regulatory framework separating its losses from state finances. The research employs a normative legal method through literature review. Findings indicate that Danantara's establishment may contradict budget efficiency principles due to the substantial funding allocation and risks of centralized asset management. Although Danantara's losses are legally not the state's responsibility, their impact on the national economy remains significant, especially in the event of a bailout. Additionally, lack of transparency in oversight Enterprises pose challenges. This study recommends reevaluating Danantara's policy to ensure compliance with good governance and budget efficiency principles.
Co-Authors Akmal Zaki Chairunnisa Salsabila Putri Fakhri Asshidiqy Frans Samuel Junero Butarbutar Gregorius Aryo Bimo Parerung Ilham Raihan Permana Imagrace Triamorita Tampubolon Indira Nur Syahrani Makmur Khadafi Alibya Hamka Nugroho Dewo Dharmawan Raniah Safira Azzahra Raudhan Nayyaka Syukrillah Rizkianti, Wardani Thoriq, Ahmad Reihan