Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Zuhdi, Wilyan
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SANKSI HUKUM PROSTITUSI : PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN BANDUNG DAN ACEH Putri, Rissa Aulia; Zuhdi, Wilyan; Najmudin, Deden
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i10.9016

Abstract

Prostitusi pekerjaan yang melanggar asusila pekerjaan yang masuk dalam perbuatan zina dan perbuatan yang diharamkanIslam. Pengaturan terhadap pelaku prostitusi berupa sanksidapat di lihat dari dua aspek baik aspek agama maupun aspekbudaya daerah, sanksi yang diberikan bagi pelaku prostitusisudah semestinya di berlakukan di daerah-daerah atau dapatdisebut peraturan daerah, prostitusi merupakan perbuatan zina yang termasuk kedalam dosa besar perbuatan tersebut dalamqonun Aceh masuk kedalam ‘uqubah hudud, dalam peraturandaerah kabupaten Bandung prostitusi termasuk kedalampelanggaran. Prostitusi adalah bisnis yang memberikankepuasan kepada pelanggan. Namun, selain melanggar normakesusilaan, bisnis ini juga berkontribusi pada munculnya dan penyebaran penyakit seperti HIV dan AIDS. Sanksi yang diterapkan terhadap prostitusi berbeda-beda di setiap daerah, tetapi tujuannya sama: mencegah praktik ini dan menghasilkan kemaslahatan. Metode komparatif denganpendekatan yuridis normatif, serta jenis data deskriptif-kualitatif, digunakan untuk mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan data dalam penelitianini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung melarang prostitusi dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun, karena prostitusidianggap sebagai perbuatan zina dalam Qanun Aceh, hukumannya lebih berat, yaitu cambuk sebanyak 100 (seratus) kali atau denda sebesar 1000 (seribu) gram emas murni.
SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA SUKU ANEUK JAMEE: Aceh Zuhdi, Wilyan; ahmad saebani, beni
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i1.9448

Abstract

Suku Aneuk Jamee merupakan kelompok etnis yang mendiami wilayah pesisir barat Nanggroe Aceh Darussalam. Dari segi linguistik, bahasa Aneuk Jamee diyakini masih berhubungan erat dengan dialek Minangkabau, sesuai dengan asal-usul mereka yang menurut cerita berasal dari Ranah Minang. Orang Aceh menyebut mereka Aneuk Jamee, yang bermakna "tamu" atau "pendatang." Sistem kekerabatan suku ini menggabungkan elemen budaya Minangkabau dan Aceh. Garis keturunan dihitung berdasarkan prinsip bilateral, sementara adat menetap setelah menikah bersifat uxorilokal, yaitu tinggal di lingkungan keluarga istri. Kerabat dari pihak ayah memiliki pengaruh kuat dalam pewarisan dan perwalian, sementara peran ninik mamak berasal dari kerabat pihak ibu. Unit kekerabatan terkecil adalah keluarga inti, yang disebut rumah tangga. Dalam keluarga, ayah bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan ibu berperan utama dalam mengasuh anak dan mengatur rumah tangga
Co-Authors Najmudin, Deden Putri, Rissa Aulia Saebani, Beni Ahmad