Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM QANUN ACEH TERHADAP PERAN WILAYATUL HISBAH TERKAIT PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT Ichsan Kusuma, Fajar; Najmudin , Deden; Mutashim Billah, Farhan; Taufiq, Fauziah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i11.9262

Abstract

Penelitian ini berfokus pada peran Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Aceh, khususnya dalam konteks penerapan Qanun Aceh. Meskipun Wilayatul Hisbah memiliki peran krusial dalam penegakan syariat Islam dan pencegahan penyimpangan sosial seperti khalwat, sejumlah kasus yang terjadi mengindikasikan adanya pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan tugasnya dan relevansinya dengan prinsip dari hukum pidana Islam. Untuk itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam Qanun Aceh terhadap peran Wilayatul Hisbah terkait penanganan tindak pidana khalwat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (library research) yang mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan. Kemudian pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur tentang kewenangan dan peran Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat, khususnya Qanun Aceh yang kemudian dibandingkan dan ditelaah relevansinya dengan konsep hukum pidana Islam, teknik analisis data yang digunakan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukan peran Wilayatul Hisbah sebagai lembaga penegak syariat Islam di Aceh sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam dan Qanun Aceh, terutama dalam hal ta'zir berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur tentang khalwat dan memberikan sanksi yang jelas yakni u’qubat ta’zir, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al – Qur’an atau hadis, sehingga pelanggar dikenai hukuman ta’zir atau hukuman yang ditentukan oleh ulil amri atau penguasa.
SANCTIONS FOR EXPLOITATION OF STREET CHILDREN IN ARTICLE 76 (i) OF LAW NO. 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION IN THE CITY OF BANDUNG FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW Sari, Winda Widya; Khosim, Ali; Najmudin , Deden
Al-Mubin Jurnal Ilmiah Islam
Publisher : Department of Research and Community Service at the Ummul Quro Al-Islami Bogor Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51192/almubin.v8i2.1954

Abstract

Economic exploitation of street children is a serious crime in the city of Bandung. In 2022, cases of exploitation of children were still quite high, but experienced a significant decrease from 2022 to 2024. This is inseparable from the efforts of the Bandung City Social Service which runs a rehabilitation program for victims and provides education to the perpetrators. This research was conducted in three regions, namely Asia Africa, Braga, and Gede Bage. Acts of economic exploitation of children are prohibited in Article 76(i) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Sanctions against the perpetrators are regulated in Article 88 of the same law, with a maximum threat of 10 years in prison and a fine of Rp200,000,000. This study uses a descriptive method of analysis with a normative juridical approach. The type of data used is qualitative with primary data sources in the form of observations and interviews, as well as secondary data in the form of journals, books, articles, office reports, and photo documentation. Factors that cause economic exploitation in children include family economic conditions, social environment, and weak supervision. From the perspective of Islamic Law, the perpetrator can be subject to ta'zir sanctions determined by ulil amri. The impact includes a loss of security, disruption of education, reduced playing time, and the formation of deviant characters