Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kewenangan BPSK dan BMAI Dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis Asuransi (Studi Putusan PN Lubuk Linggau Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg) Tajhi, Ahmad Irham; Rambe, Akbar Alwi; Harahap, Abdul Mukhikwal; Falahiyati, Nurhimmi; Akmal
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 2 No. 4 (2024): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v2i4.218

Abstract

Sengketa dapat terjadi dalam berbagai sektor dan salah satunya adalah sektor asuransi. Jika terjadi sengketa asuransi antara penanggung dan tertanggung maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa yang dialaminya lewat jalur pengadilan/litigasi maupun di luar pengadilan/non litigasi. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan/litigasi, diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga 2019 Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) adalah LAPS yang ditetapkan untuk sektor asuransi. Salah satu contoh sengketa di sektor asuransi yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif adalah kasus dari Putusan Nomor17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Properti di Medan Berdasarkan KUH Perdata Nadeak, Sasma Datar; Rambe, Akbar Alwi; Joharsah; Ananda Nst, Dian Mandayani; Yeltriana
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i03.802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli properti di Medan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Permasalahan yang sering muncul dalam transaksi jual beli properti antara lain meliputi ketidakjelasan status hak atas tanah, wanprestasi pengembang, serta kurangnya informasi yang diberikan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun KUH Perdata telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, implementasinya masih lemah karena kurangnya pemahaman dan penegakan hukum yang memadai. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan konsumen dapat diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pengembang properti serta edukasi yang lebih baik bagi konsumen terkait hak dan kewajibannya dalam transaksi jual beli properti. Pada akhirnya, studi ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi properti di Medan.