Garuda - Garba Rujukan Digital

SOSIALISASI UU NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Yeltriana; Ismed Batubara; Risnawati; Arif Haidan
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 04 (2024): AGUSTUS 2024
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sosialisasi TAPERA adalah untuk memberikan gambaran yang jelas bagi masyarakat atas kekaburan informasi yang berkembang. Program TAPERA merupakan ikhtiar atau usaha dari pemerintah memberikan fasilitas perumahan yang dapat di jangkau berdasarkan penghasilan dari masyarakat. Pemahaman peserta lebih baik dan tidak lagi mencurigai bahwa TAPERA adalah menjadi beban baru masyarakat. Tetapi sebaliknya menjadi peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah hal ini tercermin dalam azas gotong royong dimana masyarakat yang telah memiliki rumah memberikan subsidi silang kepada masyarakata yang belum memiliki rumah. Peserta juga semakin paham bahwa tapera dalah iktiar pemerintah untuk memberikan fasilitas rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah. Tapera yang akan berlaku di tahun 2027, di harapkan akan berhasil dilaksanakan dengan semakin baiknya penyuluhan dan sosialisasi eksistensi tapera di masyarakat dengan melibatkan kelompok akademisi peneliti dan kelompok masyarakat lainnya.

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp Pargaulan Manurung; Yeltriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1168

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas dalam perspektif yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fokus pada implementasinya di wilayah Deli Serdang yang pada tahun 2023 mencatat lebih dari 500 kasus kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi lapangan di Unit Gakkum dan Unit Dikyasa Satlantas Polresta Deli Serdang, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ, namun dalam praktik masih menghadapi kendala seperti multitafsir unsur kelalaian, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan penyelesaian secara kekeluargaan yang mengurangi efek jera hukum. Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp menunjukkan bahwa pelaku dijatuhi pidana penjara empat bulan dan membayar biaya perkara, tetapi tidak dikenai sanksi tambahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi norma hukum, peningkatan sarana pendukung, dan penguatan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan substantif, serta meningkatkan kepatuhan berlalu lintas di masyarakat

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI MASJID DALAM KEGIATAN DAKWAH: STUDI KASUS DI MASJID BANDAR KLIPPA Muhammad Hizbullah; Haidir; Syahrul Bakti Harahap; Yeltriana
Al-Manaj : Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah Vol. 5 No. 1 (2025): Al-Manaj IN PRESS
Publisher : Prodi Manajemen Dakwah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/almanaj.v5i1.2517

This study aims to analyze the role and function of the Al-Muhajirin Mosque in Bandar Klippa Village in optimizing da'wah activities. The mosque as a religious institution not only functions as a place of ritual worship, but also plays an important role in the spiritual and social development of the community. Using descriptive qualitative methods, data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the Mosque Prosperity Council (DKM) has succeeded in implementing various da'wah programs such as routine religious studies, children's development, commemoration of Islamic holidays, and social activities such as eating together and village alms movements. Optimizing the function of this mosque shows the strategic role of the mosque in strengthening Islamic values, strengthening brotherhood, and empowering the community spiritually and socially. These findings can be a model for mosque empowerment in the context of local community-based da'wah

Sosialisasi Anti Bullying di Pondok Pesantren Al Hamidiyah Sionggoton Desa Janji Matogu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Sahbudi; Yeltriana; Ismed batubara; Ahmad Haris Nasution; Maraiman Siregar
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/hv0nx803

Based on 2024 data from KPAI, reporting of bullying cases in the world of education and social media reached 2,473 reports. The high data on bullying cases shows that bullying cases cannot be underestimated and looked down on by all of us because bullying behavior has a negative impact that can cause a child who receives bullying to become a child who is afraid to express himself. This also happened at the Al Hamidiyah Islamic Boarding School and the main problem in this PKM is the extent to which the students of the Al Hamidiyah Sionggoton Islamic Boarding School, Janji Matogu Village, understand the meaning and impact of Bullying behavior according to Article 54 of Law 35 of 2014. This activity is expected to help students in the Islamic boarding school (pesantren) in Janji Matogu Village understand the meaning and impact of bullying on students still in school, especially at the Al Hamidiyah Sionggoton Islamic Boarding School in Janji Matogu Village. The method used was a lecture and interactive session. Twenty-five participants attended, and the results showed an increase in understanding, demonstrated by their enthusiasm for asking questions and their commitment to not repeat bullying by the perpetrators. It is recommended that teachers at the Al Hamidiyah Sionggoton Islamic Boarding School pay more attention to students who engage in bullying, both victims and perpetrators, to prevent bullying from occurring in the school environment. They should also educate each student about the negative impacts of bullying within the school environment.

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI MASJID DALAM KEGIATAN DAKWAH: STUDI KASUS DI MASJID BANDAR KLIPPA Muhammad Hizbullah; Haidir; Syahrul Bakti Harahap; Yeltriana
Al-Manaj : Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah Vol. 5 No. 1 (2025): Al-Manaj
Publisher : Prodi Manajemen Dakwah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/almanaj.v5i1.2517

This study aims to analyze the role and function of the Al-Muhajirin Mosque in Bandar Klippa Village in optimizing da'wah activities. The mosque as a religious institution not only functions as a place of ritual worship, but also plays an important role in the spiritual and social development of the community. Using descriptive qualitative methods, data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the Mosque Prosperity Council (DKM) has succeeded in implementing various da'wah programs such as routine religious studies, children's development, commemoration of Islamic holidays, and social activities such as eating together and village alms movements. Optimizing the function of this mosque shows the strategic role of the mosque in strengthening Islamic values, strengthening brotherhood, and empowering the community spiritually and socially. These findings can be a model for mosque empowerment in the context of local community-based da'wah

SOSIALISASI HAK-HAK WANITA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Yeltriana; Ismed Batubara; Arief Hadian
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 04 (2023): AGUSTUS 2023
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

PWBI merupakan singkatan dari Perkumpulan Wirid Batak Islam. Kelompok ini merupakan kelompok ibu-ibu pengajian yang berlatar belakang mualaf yang telah berdiri sejak tahun 1983 dengan latar belakang komunitas mualaf, sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak perempuan akibat perceraian. Metode yang digunakan berupa ceramah dan diskusi. kesimpulan yang diperoleh PKM yang berkaitan dengan Sosialisasi Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian ini menambah pengetahuan masyarakat khususnya ibu-ibu PWBI di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. Diharapkan adanya tindak lanjut yang lebih terencana dengan kegiatan serupa sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum (darkum) yang lebih baik kedepannya.

URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI PADA IBU-IBU PWBI KWALA BEKALA KECAMATAN MEDAN JOHOR Yeltriana; Ismed Batubara
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 01 (2024): JANUARI 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Ketentuan Hukum Islam pada Ibu-lbu Penyandang Disabilitas Intelektual di Kota Bekala. Pencatatan perkawinan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 danjuga mengacu pada Ketentuan Hukum Islam (KHI). Penelitian inifokus pada Ibu-lbu Penyandang Disabilitas Intelektual (P WBI) di Kota Bekala, yang mungkin menghadapi tantangan khusus dalam proses administratif pencatatan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ibu PWBI, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan ahli hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi temuan utama terkait urgensi pencatatan perkawinan bagi ibu PWBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang tinggi bagi ibu PWBI. Proses administratif pencatatan perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum, hak-hak perempuan, dan hak-hak anak Namun, ibu PWBI sering menghadapi hambatan dalam memahami dan mengikuti prosedur pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan aksesibilitas dan pemahaman terhadap proses ini melalui penyediaan informasi yang lebih mudah dipahami dan dukungan khusus bagi ibu PWBI. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang urgensi pencatatan perkawinan bagi ibu PWBI, serta menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan dukungan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Implikasi kebijakan termasuk perluasan aksesibilitas administratifdan pendidikan hukum bagi ibu PWBI, untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Ketentuan Hukum Islam.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Properti di Medan Berdasarkan KUH Perdata Nadeak, Sasma Datar; Rambe, Akbar Alwi; Joharsah; Ananda Nst, Dian Mandayani; Yeltriana
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i03.802

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli properti di Medan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Permasalahan yang sering muncul dalam transaksi jual beli properti antara lain meliputi ketidakjelasan status hak atas tanah, wanprestasi pengembang, serta kurangnya informasi yang diberikan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun KUH Perdata telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, implementasinya masih lemah karena kurangnya pemahaman dan penegakan hukum yang memadai. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan konsumen dapat diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pengembang properti serta edukasi yang lebih baik bagi konsumen terkait hak dan kewajibannya dalam transaksi jual beli properti. Pada akhirnya, studi ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi properti di Medan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search