Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced
Sianturi, Handri Michael
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus di Polres Dairi) Sianturi, Handri Michael; Ahmad, Akiruddin; Sahbudi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 1 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i1.287

Abstract

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas di zona rawan kecelakaan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Selain itu juga seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di zona rawan kecelakaan di beberapa titik di kabupaten Dairi akibat kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas. Penegakan hukum terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas di zona rawan kecelakaan di wilayah Polres Dairi adalah dengan cara menerapkan tilang secara manual dan teguran secara lisan dan kemudian diselesaikan melalui pengadilan dengan acara cepat dan sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap pelanggar lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya seperti pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ meliputi pemeriksaan Surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba kendaraan bermotor (TCKB), Tanda bukti lulus ujian bagi kendaraan wajib uji, Fisik kendaraan bermotor, Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, Izin penyelenggaraan angkut. Strategi penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Dairi dilakukan dengan dua cara yaitu strategi preventif (pencegahan) dan strategi represif (penindakan). Bentuk strategi preventif seperti: sosialisasi dan pengaturan lalu lintas, pemberian brosur dan stiker atau pemasangan pamflet rambu-rambu dan melaksanakan operasi zebra 2024.. Sedangkan strategi represif berupa menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan.
Implikasi Hukum Atas Penggunaan Teknologi dalam Pelayanan Kesehatan Telemedicine Manurung, Hanafi; Sianturi, Handri Michael; Isnainul, Ok.; Sahbudi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i03.806

Abstract

Telemedicine is the use of information and communication technology to provide remote healthcare services. This encompasses online doctor consultations, diagnosis, treatment, and patient health monitoring without the need for physical meetings. Telemedicine utilizes various platforms, such as mobile applications and video conferences, to connect patients with healthcare providers. With the increasing demand for fast and efficient healthcare access, especially in remote areas, telemedicine has become an increasingly popular solution worldwide, including in Indonesia. The purpose of this study is to identify and analyze the legal implications arising from the use of telemedicine, assess the protection of patient data, and examine the legal responsibilities of healthcare providers. The methodology employed in this research is qualitative descriptive, where data is collected through document studies and literature reviews to obtain a comprehensive overview of the legal issues related to telemedicine. The discussion reveals that there is uncertainty in regulations that can create confusion for both service providers and patients. Additionally, the protection of personal data is a critical issue, given the risks of medical information breaches. The legal responsibilities of service providers also need to be clarified to avoid potential litigation arising from diagnostic or treatment errors. On the other hand, telemedicine has the potential to enhance access and efficiency in healthcare services, especially in remote areas. In conclusion, this study emphasizes the need for a clear legal framework to protect all parties involved in telemedicine practices. With collaboration between the government, healthcare providers, and the community, it is hoped that telemedicine can develop positively, providing maximum benefits to the healthcare system in Indonesia.
Co-Authors Ahmad, Akiruddin Isnainul, OK. Manurung, Hanafi Sahbudi