Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-FURQAN Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Reformasi Hukum Jurnal Smart Hukum (JSH) JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced
Sahbudi
Fakultas Hukum, Universitas Al-Washliyah (UNIVA) Medan
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Kompetensi Guru Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Di SDN Inpres Boke Sape Sahbudi
AL-FURQAN Vol 10 No 1 (2021): Edisi Maret - Agustus 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amin Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang: 1) profil guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 2) model peningkatan kompetensi pembelajaran guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam membangun kompetensi pembelajaran guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SDN Inpres Boke Sape. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. dan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah: 1) profil guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Inpres Boke Sape dilakukan dengan cara guru menilai karakteristik siswa melalui perkenalan dan pengamatan. Namun di lapangan ada banyak praktek pembuatan RPP hanya untuk sebagai kelengkapan administrasi. 2) model peningkatan kompetensi guru pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru SDN Inpres Boke Sape membutuhkan kreatifitas dan kesabaran. Karena guru mengajar anak SD yang sangat membutuhkan tenaga ekstra dari segi tingkah lakunya. Beberapa guru pada kegiatan pendahuluan tidak melakukan sugestik dan langsung pada kegiatan inti dari kegiatan pembelajaran. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai yang pada dasarnya menjadi suatu acuan pendidik dalam meningkatkan kualitas diri. Kelompok Kerja Guru atau (KKG) pelatihan ini belum maksimal, sehingga hasilnya untuk memperoleh kemampuan pendidik masih jauh dari pada apa yang diharapkan. 3) kendala lumrah dalam dunia pendidikan adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Namun, pendidik dituntut untuk bersabar, ikhlas, dan tidak boleh putus asa dalam meningkatkan kompetensi serta melakukan inovasi metode.
Regulasi Hukum Kontrak Pada Pekerjaan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Nurhimmi Falahiyati; Sahbudi Sahbudi; Aswan Halomoan Lubis
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 3 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i3.2103

Abstract

Abuse in construction work auctioned by the government or being a partner of the government is one form of criminal offense that harms the state. This research uses a legal approach with a focus on Law Number 18 of 1999 concerning Construction Services. This study found that the law is still lacking in providing legal certainty and meeting the development needs of the implementation of construction services. Changes in regulations or requirements in the selection document for the procurement of goods/services are needed that have a major effect on the implementation of work, so that termination of the contract can have a detrimental impact on the state. The importance of provisions and legal certainty regarding regulations in the termination of construction work contracts is so that there is no overlap or difference in perception in interpreting the rules regarding the disbursement of implementation guarantees. This research highlights the importance of clear legal regulation in regulating construction work contracts to prevent state financial losses.
The Participation of the Java Sumatra Archipelago Youth Association (PENJARA) in Preventing the Occurring of Corruption Crimes: Case Study of the Central Leadership Council of the Nusantara Java Sumatra Youth Association (PENJARA) Satria Nanda; Nurhimmi Falahiyati; Sahbudi
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 2 No. 3 (2024): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v2i3.850

Abstract

The general purpose of this research is to find out how the implementation of the role of youth participation in the Java-Sumatra archipelago in upcaya prevention and eradication of criminal acts of corruption. To find out how the government's efforts to optimize the prevention and eradication of corruption in Indonesia. The research method is a way or effort to do something by using the mind carefully to achieve a goal by searching, writing, arranging, formulating and analyzing until preparing a report. empirical legal research is research or observation in the field or field research whose research is focused on collecting empirical data. The approach method used in this research is the juridical-empirical method. Juridical-empirical research is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions directly on every legal event that occurs. The government's efforts in preventing and eradicating corruption are very worrying and pose a threat to the government, including synchronizing legislation or regulatory arrangements, fostering human resources, and digitizing government in preventing and eradicating corruption. Synchronizing legislation or regulatory arrangements. Synchronizing legislation or regulatory arrangements, adjustments and alignments related to the law on the prevention and eradication of corruption. Human Resource Development (HR) Providing education to the public about the prevention and eradication of corruption in accordance with Article 13 of Law No.30 concerning the Corruption Eradication Commission is a paradigm in the prevention and eradication of corruption, as a key success factor in the prevention and eradication of corruption. Socializing the prevention and eradication of corruption program. Digitalization and technology efforts in Indonesia are so massive that it is necessary to meet the requirements if we want to encourage the digitalization of all public services as an effort to prevent and eradicate criminal acts of corruption.
Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus di Polres Dairi) Sianturi, Handri Michael; Ahmad, Akiruddin; Sahbudi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 1 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i1.287

Abstract

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas di zona rawan kecelakaan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Selain itu juga seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di zona rawan kecelakaan di beberapa titik di kabupaten Dairi akibat kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas. Penegakan hukum terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas di zona rawan kecelakaan di wilayah Polres Dairi adalah dengan cara menerapkan tilang secara manual dan teguran secara lisan dan kemudian diselesaikan melalui pengadilan dengan acara cepat dan sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap pelanggar lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya seperti pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ meliputi pemeriksaan Surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba kendaraan bermotor (TCKB), Tanda bukti lulus ujian bagi kendaraan wajib uji, Fisik kendaraan bermotor, Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, Izin penyelenggaraan angkut. Strategi penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Dairi dilakukan dengan dua cara yaitu strategi preventif (pencegahan) dan strategi represif (penindakan). Bentuk strategi preventif seperti: sosialisasi dan pengaturan lalu lintas, pemberian brosur dan stiker atau pemasangan pamflet rambu-rambu dan melaksanakan operasi zebra 2024.. Sedangkan strategi represif berupa menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan.
Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat) Anggriawan, Rianedo; Muhlizar, Muhlizar; Nasution, Dian Mandayani Ananda; Sahbudi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 1 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i1.441

Abstract

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak. Sebagai contoh Kasus yang menjerat seorang youtuber wanita asal sidoarjo yang diputus melakukan tindak pidana pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografimemiliki pengaturan hukum yang kompleks di Indonesia, namun untuk cyber pornography belum memiliki peraturan yang komprehensif. Jenis tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil karena dalam pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak diuraikan dalam pasal tersebut karena akibat dari tindak pidana cyberporn bersifat delik persona artinya akibat yang ditimbulkan tidak bisa diukur secara objektif. Selain itu Pasal 27 ayat (1) UU ITE bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau menyangkut hak privasi seseorang, oleh karena itu pasal tersebut diatur sebagai delik formil bukan delik materil. Sedangkan pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah memperhatikan fakt-fakta yuridis dan non yuridis. Dalam memilih dakwaan, hakim juga mempertimbangan dakwaan mana yang dianggap paling sesuai yakni dakwaan kesatu yaitu melanggar ketntuan pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan hukum hakim dalam putusn PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat adalah telah sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 STUDI PADA UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA Ahyar, Muhammad; Falahiyati, Nurhimmi; Sahbudi, Sahbudi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2391

Abstract

The importance of labor protection is the main focus in an effort to ensure that every individual working in a company receives proper protection. In this context, the protection includes aspects of occupational health and safety, which aims to avoid the risk of accidents or injuries for workers. However, in reality, there are still violations of work protection provisions, such as the absence of personal protective equipment, which can threaten the safety of workers, especially at the Tanjung Morawa Rice Seed UPTD. In an effort to overcome these violations, this research carries out a descriptive method to describe the situation of legal protection against workers who experience accidents according to Law Number 13 of 2003 at the UPTD Induk Padi Tanjung Morawa. The results show that legal protection of workers is regulated in Article 6 of the Law, which contains the obligation of employers to provide rights and obligations to workers without discrimination. However, there are shortcomings in the details of the protection, especially regarding the protection of male workers. In addition, the protection of female workers is also stipulated in the Law, with a prohibition on female workers under the age of 18 to work during certain hours. Nevertheless, the implementation of legal protection of worker safety at the Tanjung Morawa Rice Seed UPTD still has challenges, where protection must include humanitarian and welfare aspects for workers.
TINJAUAN YURIDIS BATAS USIA CAKAP DALAM HUKUM PIDANA MENURUT KUHPIDANA DAN HUKUM POSITIF LAINNYA DI INDONESIA Sahbudi, Sahbudi; Lubis, Malik Ahmad; Purba, Nelvitia
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2383

Abstract

Seorang anak yang dianggap belum dewasa atau belum memenuhi kriteria batas usia yang sah, kemudian melakukan suatu perbuatan seperti mencuri, melakukan penganiayaan, dan sebagainya dipandang sebagai suatu pelanggaran hukum dan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tidak adanya keseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai batasan mana yang sebaiknya digunakan. Terlepas dari itu, penentuan batas usia minimal anak dapat melakukan perbuatan hukum harus memiliki kepastian dan jaminan hukum agar setiap perbuatan yang dilakukannya sah di mata hukum. Permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana pengaturan batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan bagaimana perbandingan batas usia cakap hukum dalam hukum pidana di Indonesia?
PERAN SERTA PERKUMPULAN PEMUDA NUSANTARA JAWA SUMATERA (PENJARA) DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN PEMUDA NUSANTARA JAWA SUMATERA (PENJARA) Nanda, Satria; Falahiyati, Nurhimmi; Sahbudi, Sahbudi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2398

Abstract

One of the most scrutinized crimes in Indonesia is corruption. Corruption in the private sector is as severe as in the public sector, especially when business activities are linked to public sectors such as taxation, banking, and public services. The Nusantara Jawa Sumatera Association, known as "PENJARA," is an organization dedicated to preventing corruption in the regions of Java and Sumatra. This organization comprises committed members focused on the integrity of the Indonesian nation. The role of PENJARA in development activities, including efforts to prevent and eradicate corruption, is crucial as a social check to enhance public welfare and establish a professional, corruption-free bureaucracy. This study addresses the government's role in optimizing the prevention and eradication of corruption in Indonesia and how the youth organization PENJARA contributes to these efforts. The study reveals that government efforts in combating corruption face significant challenges, including synchronizing legislation, improving human resources, and digitization. PENJARA plays a vital role by conducting outreach, discussions, and dialogues with the public and government to prevent corruption and limit the opportunities for corrupt activities.
Tinjauan Hukum Terhadap Anak-anak Terpapar Radikalisme dan Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia Hutagalung, Reinhard Hasiholan; Falahayati, Nurhimmi; Sahbudi, Sahbudi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 2 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i2.472

Abstract

Radikalisme merupakan benih awal dari terorisme berkembang melalui proses ideologisasi ekstrem, pada hakikatnya menolak tatanan sosial-politik sah dan berupaya menggantikannya dengan sistem kaku dan monolitik melalui kekerasan serta tindakan subversif. Anak-anak, sebagai subjek berada tahap perkembangan kognitif dan psikososial rentan, kerap menjadi sasaran indoktrinasi ideologi radikal—baik melalui keluarga, komunitas, maupun jaringan virtual—sehingga tidak jarang mereka terlibat tindakan dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme. Fenomena ini menggambarkan adanya degradasi sistemik perlindungan sosial dan kegagalan institusional membentengi generasi muda dari paparan ideologi destruktif. kerangka hukum nasional, khususnya berdasarkan UU-PA dan UU-SPPA, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak terpapar radikalisme dan menjadi korban jaringan terorisme, sebagaimana ditegaskan Pasal 59 ayat (2) huruf k UUPA dan Pasal 79 ayat (2) UUSPPA. penanggulangan fenomena ini menuntut dua prasyarat esensial: pertama, tersedianya instrumen yuridis komprehensif sebagai dasar legitimasi kebijakan perlindungan dan rehabilitasi anak; dan kedua, sinergi lintas sektoral kuat antara seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat negara maupun masyarakat sipil, membangun sistem responsif tidak hanya represif, tetapi preventif dan restoratif. Kajian ini menegaskan urgensi pendekatan holistik dan multidisipliner merumuskan strategi perlindungan anak dari radikalisme, demi menjamin keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat kebinekaan.
Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Data Fakir Miskin Peserta PBI Yang Dinonaktifkan Menjadi Peserta Non PBI (Studi Dinas Sosial Kota Medan): Legal Protection Againt Changes in Poor Data of Disabled Contribution Assistance Recipients Become Non-Recipients of Contribution Assistance (Study of Social Service Medan City) Amalia , Apri; Sahbudi; Husada , Ivan Duna
Reformasi Hukum Vol 25 No 1 (2021): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.633 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v25i1.162

Abstract

Kementerian sosial mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tahap keenam, per 1 Agustus 2019. Kementerian Sosial telah menonaktifkan sebanyak 5.227.852 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Alasannya adalah defisit anggaran APBN maupun ABPD. Maka penonaktifan kartu peserta BPJS dari Pusat tentu berpengaruh bagi setiap daerah terutama pemegang Kartu BPJS PBI di kota Medan, karena Pemerintah kota Medan sejak tahun 2015 lalu memberlakukan kartu Medan sehat menjadi kartu peserta BPJS untuk memberikan manfaat perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin kota Medan. Perubahan data tersebut tidak dilakukan sosialisasi sehingga peserta PBI tidak mengetahui adanya dan alasan perubahan data. Oleh karena itu, rumusan masalah yaitu sebab perubahan data fakir miskin peserta PBI dan bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Medan. Tujuan penelitian untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah daerah kota Medan kepada Peserta PBI yang dinonaktfikan. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian dimana sebab perubahan data Peserta PBI menjadi non PBI sebagai penyesuaian anggaran belanja baik APBN atau APBD Propinsi dan kabupaten/kota dan perlindungan hukum fakir miskin pasien PBI merupakan kewajiban pemerintah dengan melakukan pendataan ulang kriteria fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Dinsos akan memberikan surat keterangan miskin (SKM) kepada Peserta PBI yang dinonaktifakn guna untuk mengaktfkan kembali menjadi peserta PBI di kantor BPJS Kesehatan. Kesimpulan yaitu perubahan data terjadi karena mengefisiensi dana dari APBN maupun APBD, perubahan tersebut juga didasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, upaya perlindungan hukum merupakan perlindungan secara preventif tujuan mencegah terjadinya pelanggaran terlebih dahulu dengan melakukan sosialisasi atau pendataan ulang setiap tahunnya untuk memastikan kelayakan peserta PBI.
Co-Authors Abdul Hamid Ahmad, Akiruddin Ahyar, Muhammad Amalia , Apri Anggriawan, Rianedo Aswan Halomoan Lubis Dian Pertiwi Faris Defasari Nasution Harahap, M. Yarhamuddin Husada , Ivan Duna Husna, Wardatul Hutagalung, Reinhard Hasiholan Isnainul, OK. Joharsyah, Joharsyah Junaidi Junaidi Kameria, Cica Kurniawan, Syahfrin Lubis, Andi Nursin Lubis, Malik Ahmad Manurung, Hanafi Marilin, Eka Irwan Ma’arif, Amar Muhlizar Muhlizar Nanda, Satria Nasution, Dian Mandayani Ananda Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad Purba, Nelvitia RR. Ella Evrita Hestiandari Satria Nanda Shavira Bonita Prasetyo Sianturi, Handri Michael Siregar, Zulham Efendi Surya, Muhammad Langga Zuhri Arif