Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Kompetensi Guru Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Di SDN Inpres Boke Sape Sahbudi
AL-FURQAN Vol 10 No 1 (2021): Edisi Maret - Agustus 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amin Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang: 1) profil guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 2) model peningkatan kompetensi pembelajaran guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam membangun kompetensi pembelajaran guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SDN Inpres Boke Sape. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. dan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah: 1) profil guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Inpres Boke Sape dilakukan dengan cara guru menilai karakteristik siswa melalui perkenalan dan pengamatan. Namun di lapangan ada banyak praktek pembuatan RPP hanya untuk sebagai kelengkapan administrasi. 2) model peningkatan kompetensi guru pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru SDN Inpres Boke Sape membutuhkan kreatifitas dan kesabaran. Karena guru mengajar anak SD yang sangat membutuhkan tenaga ekstra dari segi tingkah lakunya. Beberapa guru pada kegiatan pendahuluan tidak melakukan sugestik dan langsung pada kegiatan inti dari kegiatan pembelajaran. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai yang pada dasarnya menjadi suatu acuan pendidik dalam meningkatkan kualitas diri. Kelompok Kerja Guru atau (KKG) pelatihan ini belum maksimal, sehingga hasilnya untuk memperoleh kemampuan pendidik masih jauh dari pada apa yang diharapkan. 3) kendala lumrah dalam dunia pendidikan adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Namun, pendidik dituntut untuk bersabar, ikhlas, dan tidak boleh putus asa dalam meningkatkan kompetensi serta melakukan inovasi metode.

Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus di Polres Dairi) Sianturi, Handri Michael; Ahmad, Akiruddin; Sahbudi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 1 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i1.287

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas di zona rawan kecelakaan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Selain itu juga seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di zona rawan kecelakaan di beberapa titik di kabupaten Dairi akibat kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas. Penegakan hukum terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas di zona rawan kecelakaan di wilayah Polres Dairi adalah dengan cara menerapkan tilang secara manual dan teguran secara lisan dan kemudian diselesaikan melalui pengadilan dengan acara cepat dan sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap pelanggar lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya seperti pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ meliputi pemeriksaan Surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba kendaraan bermotor (TCKB), Tanda bukti lulus ujian bagi kendaraan wajib uji, Fisik kendaraan bermotor, Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, Izin penyelenggaraan angkut. Strategi penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Dairi dilakukan dengan dua cara yaitu strategi preventif (pencegahan) dan strategi represif (penindakan). Bentuk strategi preventif seperti: sosialisasi dan pengaturan lalu lintas, pemberian brosur dan stiker atau pemasangan pamflet rambu-rambu dan melaksanakan operasi zebra 2024.. Sedangkan strategi represif berupa menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan.

Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat) Anggriawan, Rianedo; Muhlizar, Muhlizar; Nasution, Dian Mandayani Ananda; Sahbudi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 1 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i1.441

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak. Sebagai contoh Kasus yang menjerat seorang youtuber wanita asal sidoarjo yang diputus melakukan tindak pidana pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografimemiliki pengaturan hukum yang kompleks di Indonesia, namun untuk cyber pornography belum memiliki peraturan yang komprehensif. Jenis tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil karena dalam pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak diuraikan dalam pasal tersebut karena akibat dari tindak pidana cyberporn bersifat delik persona artinya akibat yang ditimbulkan tidak bisa diukur secara objektif. Selain itu Pasal 27 ayat (1) UU ITE bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau menyangkut hak privasi seseorang, oleh karena itu pasal tersebut diatur sebagai delik formil bukan delik materil. Sedangkan pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah memperhatikan fakt-fakta yuridis dan non yuridis. Dalam memilih dakwaan, hakim juga mempertimbangan dakwaan mana yang dianggap paling sesuai yakni dakwaan kesatu yaitu melanggar ketntuan pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan hukum hakim dalam putusn PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat adalah telah sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Data Fakir Miskin Peserta PBI Yang Dinonaktifkan Menjadi Peserta Non PBI (Studi Dinas Sosial Kota Medan): Legal Protection Againt Changes in Poor Data of Disabled Contribution Assistance Recipients Become Non-Recipients of Contribution Assistance (Study of Social Service Medan City) Amalia , Apri; Sahbudi; Husada , Ivan Duna
Reformasi Hukum Vol 25 No 1 (2021): June Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Kementerian sosial mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tahap keenam, per 1 Agustus 2019. Kementerian Sosial telah menonaktifkan sebanyak 5.227.852 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Alasannya adalah defisit anggaran APBN maupun ABPD. Maka penonaktifan kartu peserta BPJS dari Pusat tentu berpengaruh bagi setiap daerah terutama pemegang Kartu BPJS PBI di kota Medan, karena Pemerintah kota Medan sejak tahun 2015 lalu memberlakukan kartu Medan sehat menjadi kartu peserta BPJS untuk memberikan manfaat perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin kota Medan. Perubahan data tersebut tidak dilakukan sosialisasi sehingga peserta PBI tidak mengetahui adanya dan alasan perubahan data. Oleh karena itu, rumusan masalah yaitu sebab perubahan data fakir miskin peserta PBI dan bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Medan. Tujuan penelitian untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah daerah kota Medan kepada Peserta PBI yang dinonaktfikan. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian dimana sebab perubahan data Peserta PBI menjadi non PBI sebagai penyesuaian anggaran belanja baik APBN atau APBD Propinsi dan kabupaten/kota dan perlindungan hukum fakir miskin pasien PBI merupakan kewajiban pemerintah dengan melakukan pendataan ulang kriteria fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Dinsos akan memberikan surat keterangan miskin (SKM) kepada Peserta PBI yang dinonaktifakn guna untuk mengaktfkan kembali menjadi peserta PBI di kantor BPJS Kesehatan. Kesimpulan yaitu perubahan data terjadi karena mengefisiensi dana dari APBN maupun APBD, perubahan tersebut juga didasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, upaya perlindungan hukum merupakan perlindungan secara preventif tujuan mencegah terjadinya pelanggaran terlebih dahulu dengan melakukan sosialisasi atau pendataan ulang setiap tahunnya untuk memastikan kelayakan peserta PBI.

Sosialisasi Anti Bullying di Pondok Pesantren Al Hamidiyah Sionggoton Desa Janji Matogu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Sahbudi; Yeltriana; Ismed batubara; Ahmad Haris Nasution; Maraiman Siregar
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/hv0nx803

Based on 2024 data from KPAI, reporting of bullying cases in the world of education and social media reached 2,473 reports. The high data on bullying cases shows that bullying cases cannot be underestimated and looked down on by all of us because bullying behavior has a negative impact that can cause a child who receives bullying to become a child who is afraid to express himself. This also happened at the Al Hamidiyah Islamic Boarding School and the main problem in this PKM is the extent to which the students of the Al Hamidiyah Sionggoton Islamic Boarding School, Janji Matogu Village, understand the meaning and impact of Bullying behavior according to Article 54 of Law 35 of 2014. This activity is expected to help students in the Islamic boarding school (pesantren) in Janji Matogu Village understand the meaning and impact of bullying on students still in school, especially at the Al Hamidiyah Sionggoton Islamic Boarding School in Janji Matogu Village. The method used was a lecture and interactive session. Twenty-five participants attended, and the results showed an increase in understanding, demonstrated by their enthusiasm for asking questions and their commitment to not repeat bullying by the perpetrators. It is recommended that teachers at the Al Hamidiyah Sionggoton Islamic Boarding School pay more attention to students who engage in bullying, both victims and perpetrators, to prevent bullying from occurring in the school environment. They should also educate each student about the negative impacts of bullying within the school environment.

Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa Pandemi Covid-19: Studi di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara Shavira Bonita Prasetyo; Akiruddin Ahmad; Sahbudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1805

Pandemi Covid-19 mendorong sistem kerja Work From Office (WFO) tetap dijalankan pada sektor-sektor vital seperti rumah sakit, meskipun berisiko tinggi terhadap kesehatan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas hak kesehatan bagi pekerja WFO di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara serta mengkaji implementasi kebijakan perusahaan selama pandemi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan teknik wawancara terhadap tujuh narasumber dari berbagai latar belakang kerja, serta studi kepustakaan terhadap regulasi terkait. Hasil menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan protokol kesehatan, menyediakan APD, serta melibatkan pekerja dalam program jaminan sosial. Namun, masih terdapat ketimpangan perlindungan terhadap pekerja outsourcing dan pekerja lanjut usia, khususnya dalam penjadwalan shift malam dan akses layanan kesehatan. Studi ini merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan adil sebagai respon terhadap tantangan krisis kesehatan

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Faris Defasari Nasution; Nurhimmi Falahiyati; Sahbudi
CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies Vol. 7 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/cbjis.v7i2.4370

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, hak-hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tujuannya jelas untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang mencederai maupun menghilangkan nyawa pekerja. Akan tetapi fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali persoalan terkait dengan perlindungan bagi para pekerja yang diabaikan oleh pemilik usaha maupun lembaga penyalurnya, termasuk didalamnya kelompok rentan mendapatkan tindak kekerasan yakni kaum wanita. Berdasaran hasil penelitian, ditemukan bahwa tingkat kekerasan yang dialami oleh PRT cukup tinggi dengan dampaknya seperti kehilangan nyawa, kehilangan anggota tubuh serta berbagai bentuk kekerasan fisik dan mental lainnya. Oleh sebab itu, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban PRT, serta memberikan pedoman bagi pemberi kerja dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan manusiawi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka berupa peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, serta literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 memberikan sejumlah hak bagi PRT, seperti hak atas perjanjian kerja, upah yang layak, waktu istirahat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan. Banyak kasus juga menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemberi kerja dan PRT tidak memiliki ikatan hukum apapun, yang mengakibatkan pengabaian terhadap hak serta kewajiban kedua belah pihak tidak terjadi. Rendahnya pemahaman pemberi kerja dan PRT terhadap regulasi ini, minimnya pengawasan, serta ketiadaan sanksi tegas membuat perlindungan hukum yang dijanjikan sering kali hanya berhenti di atas kertas.

The Participation of the Java Sumatra Archipelago Youth Association (PENJARA) in Preventing the Occurring of Corruption Crimes: Case Study of the Central Leadership Council of the Nusantara Java Sumatra Youth Association (PENJARA) Nanda, Satria; Falahiyati, Nurhimmi; Sahbudi
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 2 No. 3 (2024): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v2i3.850

The general purpose of this research is to find out how the implementation of the role of youth participation in the Java-Sumatra archipelago in upcaya prevention and eradication of criminal acts of corruption. To find out how the government's efforts to optimize the prevention and eradication of corruption in Indonesia. The research method is a way or effort to do something by using the mind carefully to achieve a goal by searching, writing, arranging, formulating and analyzing until preparing a report. empirical legal research is research or observation in the field or field research whose research is focused on collecting empirical data. The approach method used in this research is the juridical-empirical method. Juridical-empirical research is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions directly on every legal event that occurs. The government's efforts in preventing and eradicating corruption are very worrying and pose a threat to the government, including synchronizing legislation or regulatory arrangements, fostering human resources, and digitizing government in preventing and eradicating corruption. Synchronizing legislation or regulatory arrangements. Synchronizing legislation or regulatory arrangements, adjustments and alignments related to the law on the prevention and eradication of corruption. Human Resource Development (HR) Providing education to the public about the prevention and eradication of corruption in accordance with Article 13 of Law No.30 concerning the Corruption Eradication Commission is a paradigm in the prevention and eradication of corruption, as a key success factor in the prevention and eradication of corruption. Socializing the prevention and eradication of corruption program. Digitalization and technology efforts in Indonesia are so massive that it is necessary to meet the requirements if we want to encourage the digitalization of all public services as an effort to prevent and eradicate criminal acts of corruption.

Implikasi Hukum Atas Penggunaan Teknologi dalam Pelayanan Kesehatan Telemedicine Manurung, Hanafi; Sianturi, Handri Michael; Isnainul, Ok.; Sahbudi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i03.806

Telemedicine is the use of information and communication technology to provide remote healthcare services. This encompasses online doctor consultations, diagnosis, treatment, and patient health monitoring without the need for physical meetings. Telemedicine utilizes various platforms, such as mobile applications and video conferences, to connect patients with healthcare providers. With the increasing demand for fast and efficient healthcare access, especially in remote areas, telemedicine has become an increasingly popular solution worldwide, including in Indonesia. The purpose of this study is to identify and analyze the legal implications arising from the use of telemedicine, assess the protection of patient data, and examine the legal responsibilities of healthcare providers. The methodology employed in this research is qualitative descriptive, where data is collected through document studies and literature reviews to obtain a comprehensive overview of the legal issues related to telemedicine. The discussion reveals that there is uncertainty in regulations that can create confusion for both service providers and patients. Additionally, the protection of personal data is a critical issue, given the risks of medical information breaches. The legal responsibilities of service providers also need to be clarified to avoid potential litigation arising from diagnostic or treatment errors. On the other hand, telemedicine has the potential to enhance access and efficiency in healthcare services, especially in remote areas. In conclusion, this study emphasizes the need for a clear legal framework to protect all parties involved in telemedicine practices. With collaboration between the government, healthcare providers, and the community, it is hoped that telemedicine can develop positively, providing maximum benefits to the healthcare system in Indonesia.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search