Articles
<![CDATA[PEMENUHAN HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK: (Studi Pada SOS Children’s Village Medan) ]]>
<![CDATA[Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Vol. 6 No. 1 (2021): JP2SH ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32696/jp2sh.v6i1.697
<![CDATA[Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dirinya dan juga status kewarganegaraan yang merupakan hak dasar dan wajib diberikan negara kepadanya. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran. Muncul permasalahan ketika ditemukan anak yang tidak diketahui asal usul dan keluarganya, yang kemudian diasuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Bagaimana dengan pemenuhan hak atas identitas anak tersebut dalam memperoleh akta kelahiran. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan penelitian melalui pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisa implementasi pemenuhan hak anak atas identitas yang diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Medan. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa masih belum terpenuhinya hak anak yang tidak diketahui asal usulnya yang kemudian diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Medan tersebut dalam memperoleh akta kelahiran. Hal ini disebabkan karena Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kesulitan melengkapi Berkas Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian perihal penemuan anak yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagai salah satu persyaratan yang harus dilampirkan.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN DAUN PERIA PANTAI SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA AKSELERASI URGENSI PENCEGAHAN COVID-19 DI DESA TRIENG MEUDURO ]]>
<![CDATA[Nelvitia Purba]]>;
<![CDATA[Mukidi Mukidi]]>;
<![CDATA[Akiruddin Ahmad]]>;
<![CDATA[Sri Rizki Hayaty]]>
<![CDATA[ AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2021): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M UMN AL WASHLIYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32696/ajpkm.v5i2.966
<![CDATA[Pandemi covid-19 mewabah hampir diselurh dunia termasuk Indonesia, dalam hal ini Aceh selatan tidak terlewatkan juga terjadi pandemi tersebut. Untuk pencegahan penularan Pademi Covid -19 di laksanakam secara gotong royong dan kerja sama seluruh mesyarakat dan elemen pemerintah termasuk perguruan tinggi juga melaksanakan pengabdian masyarakat untuk membantu masyarakat dalam pencegahan penularan pandemic Covid -19 di Desa Trieng Moudoro Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan berita yang dimuat dalam media elektronik Serambi news bahwa Kasus Covid-19 di Aceh Selatan meningkat, dklasifikasikan dalam zona merah. Menyikapi keadaan ini perlu pedisiplinan dan penegakan hukum untuk menerapkan Protokol Kesehatan. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini mendukung program pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi penularan serta pencegahan Covid 19 dengan meminimalkan penularann di masyarakat Trieng Meuduro di Aceh Selatan. Disamping peran serta pemerintah setempat untuk mengefektifkan dilakssanakan upaya dengan Langkah kearifan lokal untuk mengatasi kondisi darurat dan penularan Covid -19. Untuk mengatasi kondisi darurat dilaksankan dengan upaya kearifan lokal untuk menciptakan kecepatan, percepatan dan menyikapi lajunya perubahan dengan akselerasi urgency dengan memanfaatkan daun Peria Pantai . Kearifan Lokal yang terdapat pada masyarakat tradisional di Aceh Selatan merupakan alternatif dalam mencegah bencana alam/ non alam ataupun dalam penanganan pasca bencana, sehingga Kearifan Lokal memiliki nilai yang penting dalam memitigasi bencana di suatu daerah. Metode Pelaksanaan: Pendekatan kemasyarakatan dan kegiatan penyuluhan maupun pelatihan terkait kearifan lokal pemanfaatan daun peria. Hasil Dari Kegiatannya, Di tengah meningkatnya dari hari ke hari yang terkena Covid 19 .Data Teerutama dalam mencegah suatu perbuatan atau penyimpangan di dalam hal ini untuk meningkatkan Peran dan Kewaspadaan dalam Mengantisipasi Penularan Covid 19 di masyarakat Kelurahan Tualang ditempat dan fasilitas umum sehingga membantu untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh Covid 19 ini. Target yang diharapkan yaitu Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid 19 di Desa Trieng Meuduro Aceh Selatan. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, Dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur organisasi masyarakat lainnya yang ada di Kelurahan Tualang ini terkait Pemanfaatan Kearifan Lokal Daun Peria Pantai Untuk Mencegah Covid 19 .]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penumpang Pesawat yang Mengalami Kehilangan Barang pada Bagasi (Studi Penelitian di Bandara Udara Kuala Namu) ]]>
<![CDATA[Akiruddin Ahmad]]>;
<![CDATA[Sahbudi Sahbudi]]>;
<![CDATA[Budi OK]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan penerbangan, khususnya bagasi. Unsur terpenting dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan udara dan jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab pengangkut. Pengangkut (produsen) bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi antara lain karena kehilangan dan kerusakan bagasi selama pengangkutan. Untuk mengganti kerugian tersebut, belum ada kepastian hukum untuk melindungi penumpang (konsumen). Upaya maskapai penerbangan di Bandara Kuala Namu untuk melindungi penumpang atas kehilangan barang di bagasi menurut penulis masih belum optimal. Karena upaya ini nampaknya tidak secara langsung mengedukasi masyarakat. Setidaknya masyarakat bisa melihat betapa amannya menggunakan jasa transportasi udara. Upaya kompensasi yang ditetapkan secara sepihak oleh maskapai yang tidak mengikuti aturan pemerintah sangat merugikan penumpang.]]>
<![CDATA[Juridical Review of Replacement Certificates of Land Rights Due to Loss at the Medan City Land Office ]]>
<![CDATA[Yuni Mifta Afida Hutagalung]]>;
<![CDATA[Nurhimmi Falahiyati]]>;
<![CDATA[Akiruddin Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 2 No. 3 (2024): February-May ]]>
Publisher : <![CDATA[Inovasi Pratama Internasional. Ltd ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55299/jsh.v2i3.851
<![CDATA[An application for a replacement certificate can only be made by the party whose name appears as the right holder in the land book at the local land office. An application for a replacement certificate cannot be made if the name of the party is different from the name of the right holder in the land book. If the right holder listed in the land book has died, the application can be made by his heirs. The application must be accompanied by valid supporting documents, such as a Certificate of Death from the right holder and a Certificate of Heirs and Heirs. The formulation of the problem in this research is How is the Procedure for the Implementation of the Issuance of Land Rights Substitute Certificates at the Medan City Land Office. How are the obstacles and efforts faced by the Medan City Land Office in the Implementation of the Issuance of Replacement Certificates of Land Rights that are lost. The type of research used in this research is juridical-empirical. Juridical-empirical research is legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions directly on each specific legal event that occurs in society. An application for a replacement certificate due to loss can only be submitted by the party whose name is listed as the right holder in the relevant land book or another party who is the recipient of the right based on a PPAT deed or an excerpt of minutes of auction, deed, letter and power of attorney. If the right holder or beneficiary has died, an application for a replacement certificate can be submitted by his heirs by submitting a letter of proof as an heir.]]>
<![CDATA[Juridical Review of Replacement Certificates of Land Rights Due to Loss at the Medan City Land Office ]]>
<![CDATA[Yuni Mifta Afida Hutagalung]]>;
<![CDATA[Nurhimmi Falahiyati]]>;
<![CDATA[Akiruddin Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 2 No. 3 (2024): February-May ]]>
Publisher : <![CDATA[Inovasi Pratama Internasional. Ltd ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55299/jsh.v2i3.851
<![CDATA[An application for a replacement certificate can only be made by the party whose name appears as the right holder in the land book at the local land office. An application for a replacement certificate cannot be made if the name of the party is different from the name of the right holder in the land book. If the right holder listed in the land book has died, the application can be made by his heirs. The application must be accompanied by valid supporting documents, such as a Certificate of Death from the right holder and a Certificate of Heirs and Heirs. The formulation of the problem in this research is How is the Procedure for the Implementation of the Issuance of Land Rights Substitute Certificates at the Medan City Land Office. How are the obstacles and efforts faced by the Medan City Land Office in the Implementation of the Issuance of Replacement Certificates of Land Rights that are lost. The type of research used in this research is juridical-empirical. Juridical-empirical research is legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions directly on each specific legal event that occurs in society. An application for a replacement certificate due to loss can only be submitted by the party whose name is listed as the right holder in the relevant land book or another party who is the recipient of the right based on a PPAT deed or an excerpt of minutes of auction, deed, letter and power of attorney. If the right holder or beneficiary has died, an application for a replacement certificate can be submitted by his heirs by submitting a letter of proof as an heir.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH KARENA HILANG DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Nurhimmi Falahiyati]]>;
<![CDATA[Akiruddin Ahmad]]>;
<![CDATA[Yuni Mifta Afida Hutagalung]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i1.352
<![CDATA[Permohonan sertipikat pengganti hanya dapat dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Setempat. Permohonan sertipikat pengganti tidak dapat diajukan misalnya nama pihak berbeda dengan nama pemegang hak didalam buku tanah. Apabila pemegang hak yang tercantum dalam buku tanah sudah meninggal dunia, maka pengajuan permohonan itu dapat dilakukan oleh ahli warisnya. Pengajuan tersebut harus dilengkapi dokumen-dokumen pendukung yang sah, misalnya surat Keterangan Kematian dari pemegang hak dan surat Keterangan Ahli Waris dan Para Ahli Warisnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapin Kantor Pertanahan Kota Medan dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah yang hilang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Permohonan sertipikat pengganti karena hilang hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang, akta, surat, dan kuasanya. Apabila pemegang hak atau penerima hak sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH KARENA HILANG DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Nurhimmi Falahiyati]]>;
<![CDATA[Akiruddin Ahmad]]>;
<![CDATA[Yuni Mifta Afida Hutagalung]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i1.352
<![CDATA[Permohonan sertipikat pengganti hanya dapat dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Setempat. Permohonan sertipikat pengganti tidak dapat diajukan misalnya nama pihak berbeda dengan nama pemegang hak didalam buku tanah. Apabila pemegang hak yang tercantum dalam buku tanah sudah meninggal dunia, maka pengajuan permohonan itu dapat dilakukan oleh ahli warisnya. Pengajuan tersebut harus dilengkapi dokumen-dokumen pendukung yang sah, misalnya surat Keterangan Kematian dari pemegang hak dan surat Keterangan Ahli Waris dan Para Ahli Warisnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapin Kantor Pertanahan Kota Medan dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah yang hilang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Permohonan sertipikat pengganti karena hilang hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang, akta, surat, dan kuasanya. Apabila pemegang hak atau penerima hak sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pendapatan Perempuan Single Parent Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca Covid 19 ]]>
<![CDATA[Falahiyati, Nurhimmi]]>;
<![CDATA[Armanila, Armanila]]>;
<![CDATA[Kalingga, Qori Rizqiah H]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung Vol. 3 (2023): Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Ma Chung 2023: Bagaimana Indonesia Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ma Chung Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak terus mendapat sorotan tajam, dikarenakan efek buruk yang ditinggalkannya bisa merusak generasi bangsa. Ibu dan anak yang mengalaminya dapat merasakan ketakutan, trauma, ataupun depresi yang berkepanjangan apabila tidak ditangani dengan baik. Terhadap perempuan yang memilih berpisah karena kekerasan yang dialaminya, juga menghadapi tantangan dalam menghidupi diri dan keluarganya. Terlebih ketika pandemi covid 19 datang, membawa badai besar dalam stabilitas perekonomiannya. Perempuan single parent tersebut kesulitan memperoleh penghasilan karena jumlah lapangan pekerjaan yang berkurang karena adanya pemutusan hubungan kerja, ataupun menurunnya omset penjualan dari usaha yang dilakukan. Bahkan setelah pandemi covid 19 selesai, masih menyisakan masalah keuangan yang harus dihadapi perempuan single parents tersebut. Kegiatan dilakukan bersama mitra ibu-ibu Perwiritan Ar-Rahmah di Kelurahan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pelatihan memasak dalam jumlah besar atau katering dan pendampingan manajemen keuangannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan keterampilan memasak mitra sehingga dapat meningkatkan pendapatan anggota perwiritan, khususnya yang merupakan single parents. Dari kegiatan yang dilaksanakan, ditemukan bahwa keterampilan mitra dalam mengolah berbagai jenis masakan masih sangat terbatas, dan kemampuan manajemen dalam pengelolaan katering juga masih rendah. Dengan dilakukannya kegiatan ini, keterampilan memasak mitra menjadi berkembang dan pengetahuan pengelolaan usaha katering juga meningkat.]]>
<![CDATA[Legal Protection of Land Use in the Context of Opening and Development of Agricultural Land for Public Interests ]]>
<![CDATA[Akiruddin Ahmad]]>
<![CDATA[ IJCS: International Journal of Community Service Vol. 1 No. 1 (2022): IJCS: International Journal of Community Service ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Inovasi Pratama Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.96 KB)
|
DOI: 10.55299/ijcs.v1i1.205
<![CDATA[Land as a source of life and one of the important factors of production, besides being able to guarantee the availability of space to build infrastructure and facilities for development needs in accordance with the priorities that have been set, it is also necessary to maintain its fertility and sustainability in order to create a comfortable living environment. The pattern of land use in supporting development will experience a shift in accordance with developments in each development sector. Policies in the land sector are aimed at achieving three main things that complement each other, namely efficiency and economic growth, social justice, environmental conservation and sustainable land use patterns. Government has given legal protection to agricultural land by issuing several regulations such as Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. This rule emphasizes that sustainable food agricultural land must be protected and cannot be converted unless it is in the public interest.]]>
<![CDATA[Legal Protection of Personal Data of Telecommunication Users for Prepaid Card Registration at Grapari Tritura Medan ]]>
<![CDATA[Rangkuti, Muhammad Fiqri]]>;
<![CDATA[Ahmad, Akiruddin]]>;
<![CDATA[Akmal, Akmal]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v5i01.536
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the form of legal protection of personal data of telecommunication service users regarding the implementation of prepaid card registration requirements and the legal consequences of the existence of prepaid card registration requirements. This research is a unique approach to the legislation contained in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 24 of 2013 and Law No. 36 of 1999 on Population Management. Minister of Communication and Informatics Regulation on Telecommunication and Minister of Communication and Informatics Regulation No. 20/2016 on Personal Data Protection in Electronic System, Minister of Communication and Informatics Regulation No. 12/2016 on Telecommunication Service Customer Registration, Minister of Transportation Regulation No. 21/2017. Telecommunication service providers are obliged to keep customer data as long as the customer is still actively subscribing to telecommunication services.]]>
