Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN MASYARAKAT PEDESAAN GUNA MENDORONG TINGKAT INKLUSI KEUANGAN INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN Khairunnisa Febrianti Ariani; Tia Indah Rahmawati; Dini Vriska Anggraini
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 6 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i6.2874

Abstract

Abstrak. Peningkatan literasi keuangan masyarakat pedesaan memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Literasi keuangan, yang mencakup pemahaman, keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan, menjadi elemen vital dalam membantu individu membuat keputusan keuangan yang bijak dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam perspektif hukum perbankan, dengan fokus pada peran regulasi serta tantangan yang dihadapi masyarakat pedesaan. Data diperoleh melalui kajian literatur dan analisis kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan yang rendah di pedesaan dipengaruhi oleh keterbatasan akses infrastruktur, pendidikan, dan informasi keuangan serta budaya dan pola pikir tradisional. Solusi strategis melibatkan program edukasi yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, penguatan infrastruktur, serta adaptasi pendekatan berbasis budaya lokal. Dengan peningkatan literasi keuangan, diharapkan akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih inklusif, mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, dan menciptakan kesejahteraan yang merata di berbagai lapisan masyarakat.Kata Kunci: Hukum Perbankan ; Inklusi Keuangan ; Literasi Keuangan ; Masyarakat Pedesaan
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Icha Tri Utami; Dini Vriska Anggraini; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 6 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i6.3059

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan hukum agraria yang akurat dan transparan, khususnya terkait pendaftaran tanah dan pengenaan pajak. BPHTB merupakan instrumen fiskal penting yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pendaftaran tanah yang terstruktur, sejalan dengan kebijakan publik yang adil dan transparan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan BPHTB, karena praktik yang tidak konsisten dan ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan penegakan yang tidak efisien dan beban pajak yang tidak adil bagi pemilik tanah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah regulasi yang ada dan sumber-sumber hukum resmi untuk mengevaluasi peran dan dampak BPHTB dalam program PTSL. Penelitian ini menekankan pentingnya pedoman yang jelas dan penegakan yang adil untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan publik dalam pelaksanaan hukum agraria. Penyempurnaan kebijakan BPHTB dalam PTSL sangat penting untuk mendukung pendaftaran tanah yang sistematis, sah secara hukum, dan berkeadilan sosial.