Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menyelesaikan Masalah Penolakan Klaim Polis Asuransi Icha Tri Utami; Tia Utami Sucianti Mawarti; Fatih Hening Octavian Haq
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 6 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i6.2869

Abstract

Masalah penolakan klaim polis asuransi sering menimbulkan ketidakpuasan dan konflik antara nasabah dan perusahaan asuransi, terutama ketika klaim dianggap tidak sesuai ketentuan oleh perusahaan. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas dan regulator yang bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam industri jasa keuangan, termasuk asuransi. Artikel ini membahas dua aspek utama peran OJK dalam menangani masalah penolakan klaim polis asuransi. Pertama, OJK berperan dalam mengawasi perusahaan asuransi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang melindungi hak-hak nasabah, termasuk dalam penanganan klaim. Kedua, OJK berfungsi sebagai fasilitator penyelesaian sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi melalui mekanisme mediasi dan arbitrase, guna memberikan solusi yang adil bagi para pihak. Melalui pengawasan dan penyelesaian sengketa yang efektif, OJK berupaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan memperkuat perlindungan konsumen.
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Icha Tri Utami; Dini Vriska Anggraini; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 6 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i6.3059

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan hukum agraria yang akurat dan transparan, khususnya terkait pendaftaran tanah dan pengenaan pajak. BPHTB merupakan instrumen fiskal penting yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pendaftaran tanah yang terstruktur, sejalan dengan kebijakan publik yang adil dan transparan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan BPHTB, karena praktik yang tidak konsisten dan ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan penegakan yang tidak efisien dan beban pajak yang tidak adil bagi pemilik tanah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah regulasi yang ada dan sumber-sumber hukum resmi untuk mengevaluasi peran dan dampak BPHTB dalam program PTSL. Penelitian ini menekankan pentingnya pedoman yang jelas dan penegakan yang adil untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan publik dalam pelaksanaan hukum agraria. Penyempurnaan kebijakan BPHTB dalam PTSL sangat penting untuk mendukung pendaftaran tanah yang sistematis, sah secara hukum, dan berkeadilan sosial.