Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Hak Tanggungan atas Tanah di Indonesia M Fikry Aimmar Rabbani; Dihyan Arga Perdana; Cakra Putra Negara; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Aprilia Niravita
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3171

Abstract

Hak tanggungan atas tanah merupakan instrumen jaminan yang penting dalam sistem hukum Indonesia, memberikan perlindungan bagi kreditur dan debitur dalam transaksi pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hak tanggungan dalam memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, dan mengeksplorasi fungsi notaris dalam proses pendaftaran hak tanggungan. Proses pendaftaran hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah langkah kunci yang menciptakan legitimasi atas status hukum objek jaminan. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang, memiliki tanggung jawab dalam menyusun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang merupakan dokumen formal dasar untuk pendaftaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam memastikan keabsahan dokumen, memverifikasi identitas para pihak, dan menjaga integritas proses hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa ketelitian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sangat penting bagi notaris untuk mencegah konflik di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pendaftaran hak tanggungan yang melibatkan notaris menciptakan stabilitas ekonomi dan kepastian hukum di Indonesia. Melalui pengaturan yang jelas dan pelaksanaan yang baik, hak tanggungan berfungsi sebagai alat efektif dalam meningkatkan akses ke modal dan kepercayaan dalam sistem keuangan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas hak tanggungan dalam praktik
IMPLIKASI PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5 TAHUN 2024 Arsa Adika Pramana; Kusuma, Wahyu Rangga; Dihyan Arga Perdana; M Fikry Aimmar Rabbani
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3329

Abstract

Banking supervision is an important element in maintaining financial system stability and supporting sustainable economic growth. As an independent supervisory institution, the Financial Services Authority (OJK) plays a strategic role in regulating and supervising the financial services sector, including banking, based on Law Number 21 of 2011. OJK Regulation Number 5 of 2024 exists as a response to global economic dynamics, technological advances, and new challenges such as cybercrime and customer data protection. This regulation forces strengthening governance, risk management and digital innovation in the banking sector. This study uses normative juridical research methods with a qualitative approach to analyze the legal framework and the influence of POJK 5/2024 on the banking sector. The analysis results show that POJK 5/2024 strengthens the risk-based supervision system (Risk-Based Supervision) and bank governance, as well as encouraging the digitalization of banking services. These regulations also increase transparency and consumer protection, although they pose challenges, especially for small banks that face capital and technology limitations. Through this analysis, it is hoped that adaptive supervision can strengthen the competitiveness of Indonesian banking, increase public trust, and support national financial stability. This research provides recommendations for improving coordination between institutions, as well as ensuring that the implementation of regulations is effective in order to achieve the goals of a fair and sustainable financial system.
Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah Menjadi Lilin Aromaterapi yang Bernilai Ekonomis di Desa Gentan Kecamatan Kranggan Widya Prananta; Putri Yatun Khasanah; Agustin Rimba Wardani; Desya Risti Riyani; Dihyan Arga Perdana; Andara Tsabitha; Rachma Aulia Wardhani; Amirul Mustaqim; Dinara Safina; Muhammad Al Muhtaji Ardabili; Tri Indah Purnawati; Achmad Faisal
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/vf0by372

Abstract

Penggunaan minyak goreng secara berulang oleh rumah tangga dan pelaku UMKM di Indonesia menghasilkan minyak jelantah dalam jumlah besar. Jika dibuang langsung ke lingkungan, minyak jelantah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Sebagai langkah penyelesaian masalah, tim KKN UNNES GIAT 13 Desa Gentan mengadakan program pengabdian masyarakat berupa sosialisasi serta pelatihan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Kegiatan yang berlangsung pada 31 Oktober 2025 tersebut diikuti oleh para ibu rumah tangga di Dusun Karangmulyo.Berdasarkan uji coba, rasio 1:1 antara asam stearat dan minyak jelantah menghasilkan lilin terbaik dengan tekstur padat, tidak mudah rapuh, dan waktu nyala cukup lama, yaitu 7–8 jam. Waktu pengerasan juga relatif cepat, sekitar 0,3–0,4 jam. Kegiatan ini berhasil meningkatkan keterampilan peserta, menumbuhkan kesadaran mengenai prinsip 3R, serta membuka peluang usaha kreatif berbasis ekonomi sirkular