Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Accounting Law Communication and Technology
Baloch, Sania Mari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Wabup Sidoarjo Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar) Martinelli, Imelda; Ferselli, Aurellia Karin; Azahra, Natasya Sabrina; Baloch, Sania Mari
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4325

Abstract

Utang piutang merupakan bagian dari perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata, Perjanjian utang piutang merupakan kesepakatan antara dua pihak, yaitu kreditur yang memberikan pinjaman dan debitur yang menerimanya. Biasanya, objek perjanjian ini adalah uang. Kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pengembalian utang umumnya dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Namun, seringkali terjadi debitur tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan hutang sesuai perjanjian. Hal ini disebut wanprestasi atau ingkar janji. Penelitian ini menyoroti dasar hukum serta penyelesaian sengketa Wanprestasi dalam utang piutang. Dengan menggunakan studi kasus Wabup Sidoarjo yang Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar. Penelitian ini akan menggunakan metode normatif, yang berarti akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi serta dasar-dasar hukum yang digunakan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Urgensi Amandemen Kelima UUD NRI 1945 Baloch, Sania Mari; Sulastri, Sulastri; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14574681

Abstract

Changing the constitution is a routine part of national governance. In Indonesian society, there are various views regarding the fifth amendment to the constitution. One perspective advocates for maintaining the fourth amendment, while another supports further amendment. A third group advocates for reverting to the original 1945 constitution. However, any amendments should be conducted meticulously, consistently, and comprehensively to enhance the Indonesian constitutional framework. The primary focus should be on returning sovereignty to the people by promoting participatory democracy and good governance.
Tinjauan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Wabup Sidoarjo Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar) Martinelli, Imelda; Ferselli, Aurellia Karin; Azahra, Natasya Sabrina; Baloch, Sania Mari
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4325

Abstract

Utang piutang merupakan bagian dari perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata, Perjanjian utang piutang merupakan kesepakatan antara dua pihak, yaitu kreditur yang memberikan pinjaman dan debitur yang menerimanya. Biasanya, objek perjanjian ini adalah uang. Kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pengembalian utang umumnya dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Namun, seringkali terjadi debitur tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan hutang sesuai perjanjian. Hal ini disebut wanprestasi atau ingkar janji. Penelitian ini menyoroti dasar hukum serta penyelesaian sengketa Wanprestasi dalam utang piutang. Dengan menggunakan studi kasus Wabup Sidoarjo yang Tersandung Kasus Utang Piutang Sebesar Rp 3 Miliar. Penelitian ini akan menggunakan metode normatif, yang berarti akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi serta dasar-dasar hukum yang digunakan.
Pelanggaran Sila Ke-3 Pancasila Terkait dengan Pembunuhan di Papua Sesuai Uu Ham No 39 Tahun 1999 Saly, Jeane N.; Ferselli, Aurellia Karin; Azahra, Natasya Sabrina; Muflihah, Rifdah; Baloch, Sania Mari; Sulastri, Sulastri; Nur Eida, Tri Salwa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tindakan pelanggaran HAM seperti penganiayaan bahkan sampai merengut nyawa seseorang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia, salah satu dari kasus penganiayaan yang terjadi adalah kasus penganiayaan di Papua. Pelanggaran HAM ini disebabkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. Oknum yang dimaksud adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kelompok KKB Papua ini membuat berbagai masalah dan propaganda dan hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI. Maka dari itu, hal ini bisa saja membuat perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang sangat berhubungan dengan sila Pancasila yaitu sila ke-3 yang berbunyi "persatuan Indonesia". Dengan adanya pelanggaran HAM negara Indonesia membentuk UU yang mengatur tentang pelanggaran HAM, yang di mana terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999. Alasan lainnya dibentuknya UU No 39 Tahun 1999 tersebut mengandung pengakuan terkait dengan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atas keberadaanya sebagai anugerah dari tuhan yang maha esa, serta tugas dan tanggungjawab bersama dalam menghormati, dan mengakui, dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Dalam hal ini sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menerima keberagaman yang ada dan saling menghormati satu sama lain.
Inovasi Legal Drafting Contract Berbasis Teknologi Blockchain dan Smart Contract di Indonesia Novel, Mochamad; Ferselli, Aurellia Karin; Baloch, Sania Mari; Muflihah, Rifdah; Sulastri, Sulastri
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7393

Abstract

Penelitian ini mengkaji inovasi dalam pembuatan kontrak hukum (legal drafting) yang memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract di Indonesia. Dengan meningkatnya kebutuhan akan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam proses pembuatan kontrak, teknologi blockchain menawarkan solusi desentralisasi yang dapat memastikan integritas dan keterlacakan dokumen hukum. Smart contract memperkenalkan otomasi pelaksanaan klausul kontrak secara otomatis tanpa perantara, mengurangi risiko kesalahan dan penundaan. Studi ini menelaah potensi penerapan teknologi tersebut dalam konteks regulasi dan praktik hukum di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi blockchain dan smart contract dapat mempercepat proses legal drafting, meningkatkan kepercayaan antar pihak, dan menciptakan sistem kontrak yang lebih aman dan efisien. Namun, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan literasi teknologi bagi para pelaku hukum untuk mengoptimalkan manfaat inovasi ini.
Co-Authors Azahra, Natasya Sabrina Ferselli, Aurellia Karin Imelda Martinelli, Imelda Jeane N. Saly, Jeane N. Mochamad Novel Muflihah, Rifdah Nur Eida, Tri Salwa Rasji, Rasji Sulastri Sulastri