Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Notary Law Journal Journal of Accounting Law Communication and Technology
Muflihah, Rifdah
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perspektif Hukum dan Keadilan Dalam Penanganan Pelanggaran Bea Cukai pada Penerbangan Jet Pribadi Martinelli, Imelda; Sulastri, Sulastri; Muflihah, Rifdah; Eida, Tri Salwa Nur
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4374

Abstract

Penelitian ini bertujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perspektif hukum dan keadilan dalam menangani pelanggaran bea cukai yang terjadi pada penerbangan jet pribadi dan komersial. Dengan meningkatnya penggunaan jet pribadi, ada kesulitan untuk menerapkan regulasi bea cukai yang sama untuk kedua jenis penerbangan. Studi ini menyelidiki bagaimana perbedaan perlakuan yang diberikan kepada penumpang penerbangan pribadi dibandingkan dengan penumpang penerbangan komersial dapat menyebabkan persepsi ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis kasus untuk menemukan bahwa, meskipun semua penumpang tunduk pada aturan yang sama, praktik di lapangan seringkali menunjukkan ketidaksamaan dalam pelaksanaan hukum, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan reformasi dalam praktik bea cukai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dan memastikan bahwa semua penumpang diperlakukan secara adil. Dengan demikian, diharapkan ada keadilan dalam menangani pelanggaran bea cukai pada penerbangan jet pribadi dan komersial.
Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus pada Perkara Nomor 1510/PDT.G/2020/PA.SMN Ferselli, Aurellia Karin; Baloch, Sania Mari Baloch; Muflihah, Rifdah
Notary Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i1.102

Abstract

Sengketa waris merupakan salah satu bentuk perkara perdata yang kerap menimbulkan konflik berkepanjangan dalam lingkungan keluarga. Sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara waris, Pengadilan Agama mewajibkan mediasi terlebih dahulu sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dalam menyelesaikan konflik waris, dengan studi kasus pada perkara nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dilaksanakan sesuai prosedur dan dipimpin oleh hakim bersertifikat, serta berhasil menghasilkan kesepakatan damai antara para pihak. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh pendekatan kekeluargaan, kompetensi mediator, serta pemahaman hukum waris yang dimiliki para pihak. Faktor pendukung lainnya meliputi ketersediaan sarana mediasi yang memadai dan strategi pendekatan berbasis nilai agama dan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi oleh hakim mediator merupakan solusi efektif dalam sengketa waris dan merekomendasikan peningkatan pelatihan mediator serta edukasi publik tentang pentingnya penyelesaian damai.
Perspektif Hukum dan Keadilan Dalam Penanganan Pelanggaran Bea Cukai pada Penerbangan Jet Pribadi Martinelli, Imelda; Sulastri, Sulastri; Muflihah, Rifdah; Eida, Tri Salwa Nur
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4374

Abstract

Penelitian ini bertujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perspektif hukum dan keadilan dalam menangani pelanggaran bea cukai yang terjadi pada penerbangan jet pribadi dan komersial. Dengan meningkatnya penggunaan jet pribadi, ada kesulitan untuk menerapkan regulasi bea cukai yang sama untuk kedua jenis penerbangan. Studi ini menyelidiki bagaimana perbedaan perlakuan yang diberikan kepada penumpang penerbangan pribadi dibandingkan dengan penumpang penerbangan komersial dapat menyebabkan persepsi ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis kasus untuk menemukan bahwa, meskipun semua penumpang tunduk pada aturan yang sama, praktik di lapangan seringkali menunjukkan ketidaksamaan dalam pelaksanaan hukum, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan reformasi dalam praktik bea cukai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dan memastikan bahwa semua penumpang diperlakukan secara adil. Dengan demikian, diharapkan ada keadilan dalam menangani pelanggaran bea cukai pada penerbangan jet pribadi dan komersial.
Pelanggaran Sila Ke-3 Pancasila Terkait dengan Pembunuhan di Papua Sesuai Uu Ham No 39 Tahun 1999 Saly, Jeane N.; Ferselli, Aurellia Karin; Azahra, Natasya Sabrina; Muflihah, Rifdah; Baloch, Sania Mari; Sulastri, Sulastri; Nur Eida, Tri Salwa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tindakan pelanggaran HAM seperti penganiayaan bahkan sampai merengut nyawa seseorang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia, salah satu dari kasus penganiayaan yang terjadi adalah kasus penganiayaan di Papua. Pelanggaran HAM ini disebabkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. Oknum yang dimaksud adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kelompok KKB Papua ini membuat berbagai masalah dan propaganda dan hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI. Maka dari itu, hal ini bisa saja membuat perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang sangat berhubungan dengan sila Pancasila yaitu sila ke-3 yang berbunyi "persatuan Indonesia". Dengan adanya pelanggaran HAM negara Indonesia membentuk UU yang mengatur tentang pelanggaran HAM, yang di mana terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999. Alasan lainnya dibentuknya UU No 39 Tahun 1999 tersebut mengandung pengakuan terkait dengan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atas keberadaanya sebagai anugerah dari tuhan yang maha esa, serta tugas dan tanggungjawab bersama dalam menghormati, dan mengakui, dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Dalam hal ini sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menerima keberagaman yang ada dan saling menghormati satu sama lain.
Co-Authors Azahra, Natasya Sabrina Baloch, Sania Mari Baloch, Sania Mari Baloch Eida, Tri Salwa Nur Ferselli, Aurellia Karin Imelda Martinelli, Imelda Jeane N. Saly, Jeane N. Nur Eida, Tri Salwa Sulastri Sulastri