Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law_Jurnal Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Kesehatan Siliwangi
Nurdianti, Dinda
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Dentistry Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGARUH PENYIMPANAN ARSIP BLOK PARAFIN TERHADAP KUALITAS PREPARAT JARINGAN Nurdianti, Dinda; Wiryanti, Wiwin; Durachim, Adang; Gustira Rahayu, Ira
Jurnal Kesehatan Siliwangi Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL KESEHATAN SILIWANGI
Publisher : Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paraffin block archive storage is the process of maintaining and managing used paraffin blocks. "A standardized paraffin block archive storage system will facilitate access for diagnostic purposes and help maintain the quality of the paraffin blocks over the long term. If the storage system is not standardized, it can cause several problems, such as delaying diagnostic services and reducing the quality of tissue preparations. Most paraffin blocks can be stored at temperatures of 20-27°C. Paraffin blocks should not be exposed to temperatures exceeding 27°C, as improper storage can cause the paraffin to soften and damage the tissue, reducing the quality of tissue preparations. This study aims to determine the effect of paraffin block archive storage on tissue preparation quality. The research samples used paraffin block archives stored in cabinets for 5 and 6 years, and paraffin block archives stored in plastic for 5 and 6 years. The quality of tissue preparations was assessed based on the clarity of the arrangement of bile duct cell walls, namely mucosa, lamina propria, muscularis and serosa microscopically and the color contrast of nuclei and cytoplasm using ImageJ software. The results of the study showed that there was no significant effect of paraffin block archive storage on tissue preparation quality. Further research needs to be conducted on the storage duration of paraffin block archives in wooden and plastic cabinets over a period of 10 years, as well as obtaining information related to the initial condition of the paraffin blocks, including color, texture, shape,and tissue authenticity.
Analysis of Whatsapp Chat Usage as Court Evidence Deviriana, Benedicta Ingrid; Nurdianti, Dinda; Tirta Chandra, Fioren; Nagib, Muhamad; Danella , Xena
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 6 No. 6 (2025): Devotion: Journal of Community Research
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/devotion.v6i6.25492

Abstract

This article examines the use of WhatsApp chats as evidence in Indonesian court proceedings, a matter of growing relevance due to technological advancements in digital communication. The research evaluates the legal validity and evidentiary weight of WhatsApp chats, focusing on applicable regulations and judicial practices. Using case studies and juridical analysis, the study explores authentication and verification challenges for digital evidence—specifically WhatsApp conversations—in legal contexts. Results indicate that while Indonesia’s legal framework (including the ITE Law and PERMA No. 1 of 2024) recognizes electronic evidence, persistent issues include chat manipulation risks and non-standardized submission protocols. The paper emphasizes establishing technical standards for digital evidence and advocates for reinforced verification mechanisms. These findings carry significant implications for legal practitioners and policymakers, proposing regulatory and procedural enhancements to safeguard electronic evidence integrity within the judicial system.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN (Studi pada RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur) Supriadi, Taufiq; Putrijaya, Stefani Nuranugrah; Candra, Fiorentirta; Nurdianti, Dinda
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8515

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan permukiman perkotaan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dalam perspektif hukum lingkungan serta menilai kedudukan kelembagaan RT dalam sistem hukum administrasi pemerintahan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan di RT 08 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengomposan sampah, budidaya berbasis lingkungan, dan partisipasi masyarakat telah sejalan dengan prinsip partisipatif, tanggung jawab bersama, dan pembangunan berkelanjutan. Namun secara yuridis formal, pelaksanaan program tersebut belum didukung oleh regulasi internal yang memberikan kepastian hukum dan legitimasi administratif yang memadai. Terdapat kesenjangan normatif antara praktik partisipatif masyarakat dan konstruksi kewenangan kelembagaan RT dalam sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi hukum lingkungan di tingkat lokal.
STATUS HUKUM PESERTA MAGANG : ANALISIS PERJANJIAN ANTARA PELATIHAN DAN HUBUNGAN KERJA TERSELUBUNG Santoso, Sugeng; Nurdianti, Dinda; Chandra, Fiorentirta; Putrijaya, Stefani Nuranugrah
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8584

Abstract

Fenomena pemagangan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan dari tujuan normatifnya sebagai sarana pelatihan kerja. Pemagangan yang seharusnya berorientasi pada peningkatan kompetensi justru bertransformasi menjadi hubungan kerja terselubung, di mana peserta magang menjalankan pekerjaan yang bersifat produktif layaknya pekerja tetap tanpa memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum peserta magang serta menilai kesesuaian antara perjanjian pemagangan dengan praktik hubungan kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, digunakan pula ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya terkait syarat sah perjanjian. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep hubungan kerja, prinsip substance over form, serta asas itikad baik dalam hukum perjanjian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara bentuk formal perjanjian pemagangan dengan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun secara kontraktual disebut sebagai pemagangan, praktik yang terjadi sering kali memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan perjanjian sebagai sarana untuk menghindari kewajiban hukum pemberi kerja, bahkan dalam rezim ketenagakerjaan pasca reformasi melalui kebijakan Cipta Kerja yang belum secara spesifik memperkuat pengaturan pemagangan.Oleh karena itu, diperlukan penegasan indikator objektif dalam regulasi, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta interpretasi progresif oleh hakim dalam menilai substansi hubungan hukum. Dengan demikian, pemagangan diharapkan tetap berada dalam koridor edukatif dan tidak disalahgunakan sebagai bentuk hubungan kerja terselubung yang merugikan tenaga kerja.
Co-Authors Candra, Fiorentirta Chandra, Fiorentirta Danella , Xena Deviriana, Benedicta Ingrid Durachim, Adang Gustira Rahayu, Ira Nagib, Muhamad Putrijaya, Stefani Nuranugrah Sugeng Santoso Supriadi, Taufiq Tirta Chandra, Fioren Wiryanti, Wiwin