Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora HUMANIORASAINS International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews
Moh Ibrohim
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
STRATEGI PEMERINTAHAN RECEP TAYIP ERDOGAN TERHADAP PENURUNAN MATA UANG LIRA PASCA GEMPA BUMI TAHUN 2023 Moh Ibrohim; Fikri Ardiyansyah
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini ingin menjelaskan mengenai gempa bumi yang terjadi di Turki yang menyebabkan mata uang Lira mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ditambah lagi dengan adanya permasalahan yang terjadi di negara Turki sendiri cukup rumit sehingga mata uang Lira terus mengalami penurunan. Skripsi ini dibuat berdasarkan pada kerangka dasar pemikiran dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep regulasi ekonomi. Dalam mencari sumber data, metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Turki dengan meningkatkan pajak bagi para pengusaha untuk hasilnya nanti digunakan untuk pembagunan Turki yang akan datang. Selain. Pemerintah Turki juga telah melakukan Kerjasama dengan berbagai negara salah satunya dengan Indonesia dalam bidang industry kreatif. Berdasarakan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Kementerian Luar Negeri yang menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Turki menjadi salah satu cara untuk mengembalikan perekonomian Turki pada posisi jayanya dan meningkatkan mata uang Lira.
Strategi Indonesia dalam Menekan Ketergantungan Impor Gandum dan Kedelai (2010–2023): Perspektif Ketahanan Ekonomi Nasional Moh Ibrohim; Fikri Ardiyansyah; Ryan Rudyarta
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1513

Abstract

Ketergantungan Indonesia terhadap komoditas gandum dan kedelai pada rentang waktu 2010 hingga 2023 memperlihatkan tren yang meningkat. Meskipun secara data Indonesia memiliki potensi besar dalam hal pertanian domestik. Ketergantungan ini memiliki implikasi terhadap ketahanan ekonomi nasional, terlebih dalam konteks krisis global, tekanann geopolitik dan gejolak harga pangan dunia. Penelitian ini akan menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam rangka menekan dan melepas ketergantungan impor dua komoditas vital tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah meskipun beberapa strategi telah diterapkan seperti diversifikasi pangan lokal, insentif produksi kedelai nasional, dan peningkatan kerjasama bilateral telah diterapkan ditinjau dari efektifitasnya masih terbatas dikarenakan lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan lahan dan tekanan pasar global. Penelitian ini memberikan rekomendasi penting tentang pentingnya reformasi pangan dan ivenstasi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian pangan Indonesia.
Digital Transformation and the Impact of Business Law in Global Economic Regulation Politics Ryan Rudyarta; Fikri Ardiyansyah; Moh Ibrohim; Bella Nanda Ardhya
International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews Vol. 2 No. 4 (2025): International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijhs.v2i4.477

Abstract

Digital transformation is reshaping the way economic value is created, exchanged, and governed across borders. This study aims to analyze how digital transformation redefines the paradigm of business law in the era of globalization, as well as the interaction between business law and global regulatory politics in responding to the challenges of the digital economy. A normative legal approach is employed, grounded in the analysis of digital business law regulations within the global political-economic system. Data is collected through literature review of statutory frameworks, international policy instruments, and scholarly works. The findings reveal that digital transformation not only changes how transactions are conducted, but also reconfigures the locus of economic power through the control of data, algorithms, and digital platform infrastructure. Consequently, the legal paradigm shifts from merely regulating market actors’ behavior to designing a digital justice architecture that emphasizes accountability, algorithmic transparency, interoperability, and contestability. At the global level, the interaction between business law and digital regulatory politics reflects ongoing tensions between market openness and data sovereignty producing regulatory pluralism while simultaneously encouraging convergence toward principles of fair, adaptive, and responsive digital governance. This study concludes that business law in the digital era must serve not only as a regulatoryinstrument governing transactions, but as an architect of the global economic order one that safeguards innovative growth without compromising market fairness and fundamental rights, while enabling the strengthening of adaptive national regulatory frameworks aligned with evolving global dynamics.
Dilema Prinsip Non-Interference Asean: Studi Atas Implementasi Five-Point Consensus dalam Penanganan Konflik Myanmar Moh Ibrohim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2304

Abstract

Kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 telah memicu krisis politik dan kemanusiaan yang berdampak luas terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons, ASEAN menyepakati Five-Point Consensus yang diharapkan menjadi kerangka kolektif dalam mendorong penghentian kekerasan dan dialog politik. Namun, implementasi kesepakatan tersebut menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dilema prinsip non-interference ASEAN melalui studi atas implementasi Five-Point Consensus dalam penanganan konflik Myanmar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, berbasis analisis dokumen resmi ASEAN, pernyataan elite ASEAN, serta observasi kebijakan regional. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, prinsip non-interference membatasi efektivitas tekanan politik ASEAN terhadap junta militer Myanmar; kedua, perbedaan sikap dan kepentingan negara anggota menghasilkan respons yang tidak seragam; dan ketiga, ketiadaan mekanisme penegakan kebijakan kolektif menghambat kemajuan penghentian kekerasan dan dialog inklusif. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara komitmen normatif ASEAN dan realitas implementasi kebijakan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian regionalisme ASEAN dengan menyoroti dilema normatif dan operasional organisasi regional dalam menghadapi konflik domestik yang berdampak regional.
Co-Authors Bella Nanda Ardhya Fikri Ardiyansyah Ryan Rudyarta