Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Efektivitas Peran Mediasi Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Diluar Pengadilan Tata Usaha Negara Nisa Livani Marselia; Taufiq Alamsyah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 7 No. 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.181

Abstract

Sengeta Tata Usaha Negara (TUN) umumnya diselesaikan melalui mekanisme litigasi di Pengadilan TUN. Namun, proses ini sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bersifat konfrontatif. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan hadi sebagai solusi yang lebih efisien, cepat, dan berorientasi pada win-win solution. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran mediasi dalam implementasinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap perarturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus penyelesaian sengketa TUN melalui mediasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam mengurangi kompleksitas sengketa TUN, terutama dalam hal hubungan antara warga negara dan aparatur pemerintah. Namun, efektivitas mediasi masih terkendala oleh minimnya regulasi yang jelas, rendahnya kesadaran para pihak, dan keterbatasan kapasitas mediator, dan sosialisai intensif untuk mendorong penggunaan mediasi sebagai solusi alternatif yang kredibel dan efektifitas dalam penyelasain sengketa TUN.
Analisis Yuridis Peraturan Dwangsom Dalam Undang-Undang PTUN Puspita Puspa Anugrah; Taufiq Alamsyah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 7 No. 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.182

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi penting sebagai penguji keabsahan keputusan pejabat administrasi negara. Salah satu instrumen dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah dwangsom atau uang paksa, yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun hingga saat ini, pengaturan normatif mengenai mekanisme dwangsom masih belum jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan berdampak pada lemahnya daya eksekusi putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan dwangsom dalam hukum acara PTUN, menelaah akibat hukum dari ketiadaan pengaturannya, serta mengkaji implementasi dwangsom di lingkungan peradilan TUN. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis kualitatif deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, dwangsom sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang eksplisit agar dwangsom dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.
The Determination of National Disaster Status under Law Number 24 of 2007 on Disaster Management: An Analysis from the Perspective of Siyasah Dusturiyah Fidya Rizka Meylanti; Chaerul Shaleh; Taufiq Alamsyah
Journal of Indonesian Islamic Studies Vol. 5 No. 2 (2026): Journal of Indonesian Islamic Studies (April)
Publisher : Postgraduate Program of the State Islamic Institute of Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/jiis.v5i2.11826

Abstract

This study is motivated by the ambiguity of Article 7 paragraph (2) of Law Number 24 of 2007 on Disaster Management, which stipulates five indicators for determining national disaster status namely the number of casualties, property losses, damage to infrastructure, the extent of affected areas, and socio-economic impacts without providing binding quantitative thresholds. This normative ambiguity grants excessively broad executive discretion and has resulted in inconsistent treatment of major disaster events in Indonesia. The study aims to analyze the application of attributed authority in determining national disaster status, examine the procedures for establishing disaster indicators under Law Number 24 of 2007, and assess the issue from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches with a descriptive-analytical design. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana. The findings reveal that the President's authority to declare a national disaster derives from constitutionally attributed powers inherent to the office; however, such authority is not supported by an adequate disaster risk governance mechanism. Consequently, the risk assessment process becomes disconnected from the risk evaluation stage due to the absence of binding quantitative parameters. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, such attributed authority is justifiable as a mandate to safeguard public welfare (maslahah). Nevertheless, without objective standards, it lies on a delicate boundary between legitimate ijtihad and arbitrary executive discretion. This study concludes that the ambiguity of the indicators set forth in Article 7 paragraph (2) constitutes a systemic deficiency in Indonesia's disaster governance framework. It therefore recommends reformulating the provision by establishing clear, measurable, and accountable quantitative thresholds to strengthen legal certainty, transparency, and accountability in determining national disaster status.