Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Papua Law Journal Musamus Law Review Jurnal Restorative Justice Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal Jurnal Hukum Cassowary
Yuldiana Zesa Azis
Faculty Of Law Cenderawasih University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Animha Law Journal

 1 
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI BIDANG INVESTASI DI KABUPATEN MERAUKE Zesa, Yuldiana; Azis, Yuldiana Zesa; Samderubun, Fransiskus
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.33

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat investasi bagi masyarakat hukum adat, dan menganalisis penyelesaian konflik tanah ulayat dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan pendekatan perundang–undangan, pendekatan kasus (case Approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan budaya (cultural approach), pendekatan konseptual (conseptual Approach), pendekatan filosofi (philosophy approach). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum, diantaranya peraturan-peraturan yang mengatur tentang sengketa tanah adat, investasi, dan kearifan lokal, jurnal-jurnal, dan buku-buku literatur. Bahan yang terkumpul kemudian diinventarisasi dan di identifikasi serta melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Manfaat investasi bagi masyarakat adat belum sepenuhnya dirasakan dengan masuknya investasi di Kabupaten Merauke hal ini dikerenakan adanya pemberian ganti rugi pelepasan tanah adat yang tidak sesuai pemilik marga yang sebenarnya sehingga merugikan pihak pemilik tanah ulayat (2) Penyelesaian konflik tanah ulayat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dikarenakan pengakuan tumpang tindih pengakuan tanah ulayat, pemberian ganti rugi berulang-ulang sehingga merugikan pihak investor dan CSR yang diberikan oleh perusahaan tidak berjalan secara berkelanjutan sehingga merugikan masyarakat adat. Kata Kunci : Kepastian hukum, penyelesaian sengketa, tanah ulayat dan investasi.
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM DI PASAR WAMANGGU MERAUKE Lena, Fredik; Bone, Philipus; Azis, Yuldiana Zesa; Mote, Herry Hendri Fernando
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.124

Abstract

An agreement is an agreement, either written or verbal, made by two or more parties who agree to comply with the terms stated in the agreement. One of the economic phenomena that often occurs in the context of traditional markets is the practice of borrowing and lending between business actors, which is carried out to meet capital needs, both in the short and long term. This practice is commonly found in Wamanggu Market, Merauke, which is the main market and center of economic activity for the local community. This study aims to analyze the suitability of borrowing and lending practices in Wamanggu Market with the provisions of the law of agreements as stated in the BW, especially those related to borrowing and lending agreements, as well as the validity and form of the agreement. This type of research is empirical juridical, namely research with legal research on applicable laws and regulations and the actual reality in society. The results of the study show that most of the lending and borrowing practices in Wamanggu Market are carried out verbally without being stated in written form. This has implications for minimal legal certainty and increased risk of default. Even in some cases, practices were found that have the potential to violate the law, namely unlawful acts that cause losses to other parties. For example, setting high interest rates without a transparent and fair agreement and imposing hidden fines that were not agreed upon in advance. Therefore, this study recommends the importance of legal education for business actors in the market, strengthening regulations on informal lending and borrowing practices and encouraging them to make agreements in written form. This is intended to create a lending and borrowing system that is fairer, more transparent, and provides adequate legal protection for all parties involved.
LEGITIME PORTIE SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS: STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT PAPUA Zesa, Yuldiana; Azis, Yuldiana Zesa; Rahail, Emiliana B.; Wijaya, Nasri; Muddin, Ahmad Ali
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.191

Abstract

Artikel ini menganalisis konsep legitime portie dalam hukum perdata (BW) sebagai perlindungan hak ahli waris, membandingkannya dengan prinsip pewarisan dalam hukum adat Papua, khususnya masyarakat Marind. Legitime portie adalah bagian mutlak warisan yang tak bisa dikesampingkan pewasiat, berlandaskan keadilan distributif dan moralitas hukum. Sebaliknya, pewarisan adat Papua didasarkan pada kolektivitas, kekerabatan, dan nilai spiritual, di mana harta dipandang komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, didukung wawancara tokoh adat. Hasilnya, legitime portie menawarkan perlindungan legal formal hak individu, sementara hukum adat Papua memberikan perlindungan sosial-komunal yang berakar pada nilai kekerabatan, sejalan dengan teori hukum responsif. Ketegangan antara individualisme hukum perdata dan kolektivitas hukum adat menyoroti dualisme hukum di Indonesia. Integrasi nilai lokal penting untuk mencapai keadilan substantif dalam konteks multikultural Indonesia.
Co-Authors Ali Muddin, Ahmad Bone, Philipus Duwila, Rusli Emiliana Bernadina Rahail Fransiskus Samderubun Herry Hendri Fernando Mote Irawan, Andi D Jaya Setiawan Sinaga Jehau, Aurelia Lakay, Gerry Alexander Lena, Fredik Limbong, Shella Agustin Marlyn Jane Alputila Muddin, Ahmad Ali Mulyadi Alrianto Tadjuddin Nasri Wijaya Pramukti, Lilis Rahmawati, Rahmawati Samderubun, Fabilio Alfrento Setiawati, Dini Werelubun, Ignatia Astrella zaenab, sitti a Zesa, Yuldiana