Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Intelek Insan Cendikia
Ilman Hadi
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Ancaman Krisis Iklim Terhadap Pulau Kecil Terluar dan Implikasinya terhadap Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia Parluhutan Sagala; Muhammad Jamil; Ilman Hadi; Arief Fahmi Lubis
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v3i1.1779

Abstract

Climate change, especially the threat to the outermost small islands, has a significant impact on Indonesia's national resilience. The worsening climate crisis has the potential to threaten the survival of coastal communities, trigger tensions in border areas, and worsen the social and economic situation through mass migration. This study aims to analyze the threat of the climate crisis to the outermost small islands and its implications for Indonesia's national defense and security. The method used is a normative legal analysis with a statutory, conceptual, and case approach, with deductive reasoning. The findings show that Indonesia, as the largest archipelagic country, faces real threats due to climate change, such as rising sea levels that can submerge many outermost small islands. This threat has the potential to affect territorial sovereignty, economic stability, and food security, and can trigger social and international conflicts. This study also identifies the need for mitigation policies, including the New and Renewable Energy Bill, and the Climate Change Management Bill, to reduce greenhouse gas emissions and strengthen the country's resilience to the impacts of climate change.
HUKUMAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI SANKSI PIDANA UNTUK MASA KEADAAN BAHAYA/ DARURAT Parluhutan Sagala; Ilman Hadi; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan adanya bentuk baru sanksi pidana yang ditambahkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada masa awal kemerdekaan dimana saat itu negara dalam keadaan bahaya dan terancam dari serangan dari luar. Sanksi pidana tutupan diberlakukan terhadap sipil maupun militer sebagai alternatif dari hukuman penjara. Hukuman pidana tutupan dalam sejarahnya hanya pernah dijatuhkan satu kali di masa pergerakan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, hukuman pidana ini masih diakui sampai hari ini bahkan tetap dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Jika meninjau kepada sejarahnya, jenis hukuman pidana ini dapat dijadikan yurisprudensi apabila terjadi kembali keadaan bahaya pada Republik Indonesia
Co-Authors Arief Fahmi Lubis Muhammad Jamil Parluhutan Sagala