Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KRIMINALISASI DAN STIGMATISASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA: PENDEKATAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Ilham Fathir Arifuddin; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pengguna, serta bentuk dan dampak stigmatisasi sosial yang mereka alami setelah menjalani proses hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuka ruang bagi rehabilitasi, implementasinya masih sangat terbatas dan pendekatan represif lebih dominan. Pengguna narkotika cenderung dipidana tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis yang melatarbelakanginya. Selain itu, stigmatisasi sosial menyebabkan mereka kesulitan untuk kembali diterima di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi ditawarkan sebagai alternatif penanganan yang lebih humanis dan efektif, dengan menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan dekriminalisasi secara selektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
KONTROVERSI PEMBERIAN ABOLISI DALAM KASUS KORUPSI IMPOR GULA: ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KETIMPANGAN KEADILAN Ilham Fathir Arifuddin; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dampak pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula, dengan fokus pada implikasi hukum, sosial, dan politik dalam perspektif kriminologi. Pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan tersebut menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum, yang menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Meskipun abolisi sah secara konstitusional, keputusan ini memperburuk persepsi mengenai ketidakadilan dan pengaruh politik dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan abolisi dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abolisi dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memperkuat persepsi bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS DI SEKTOR PERBANKAN Ilham Fathir Arifuddin; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan di Indonesia menjadi krusial seiring meningkatnya kasus-kasus kejahatan finansial seperti pencucian uang, penipuan, dan penggelapan aset. Dalam menghadapi kejahatan yang kompleks dan terorganisir ini, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penindakan, bekerja sama dengan lembaga keuangan dan otoritas terkait. Namun, proses penegakan hukum sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, peralatan teknologi yang kurang memadai, dan koordinasi yang lemah antar lembaga. Upaya optimalisasi peran kepolisian dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas teknis dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Penguatan aspek regulasi dan kerjasama internasional diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan dan menjaga stabilitas ekonomi.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI: PERAN SUBDIT II DITTIPIDEKSUS DALAM MENGATASI KEJAHATAN PERBANKAN DAN JUDI ONLINE Ilham Fathir Arifuddin; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi, Khususnya Kejahatan Perbankan Dan Judi Online, Merupakan Tantangan Yang Semakin Kompleks Di Era Digital Saat Ini. Subdit Ii Dittipideksus Memiliki Peran Strategis Dalam Menangani Kasus-Kasus Ini Dengan Mengembangkan Kebijakan Dan Prosedur Yang Komprehensif, Mulai Dari Pencegahan Hingga Penindakan. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengevaluasi Efektivitas Strategi Yang Diterapkan Oleh Subdit Ii Dittipideksus Dalam Mengatasi Kejahatan Ekonomi, Serta Mengidentifikasi Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya. Melalui Pendekatan Kualitatif, Penelitian Ini Menemukan Bahwa Meskipun Terdapat Kemajuan Dalam Penegakan Hukum, Masih Ada Kendala Yang Perlu Diatasi, Seperti Keterbatasan Sumber Daya Dan Teknologi. Oleh Karena Itu, Diperlukan Upaya Kolaboratif Yang Lebih Kuat Antara Berbagai Lembaga Untuk Menciptakan Sistem Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif Dan Responsif Terhadap Dinamika Kejahatan Ekonomi Yang Terus Berkembang.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 79 PID.SUS-TPK TAHUN 2024: IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN Ilham Fathir Arifuddin; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian Ini Membahas Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 79 Pid.Sus-Tpk Tahun 2024, Yang Berfokus Pada Implikasi Hukum Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Penegakan Hukum Yang Efektif Merupakan Pilar Utama Dalam Menciptakan Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat, Terutama Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Menjadi Masalah Sistemik Di Negara Ini. Melalui Pendekatan Yuridis, Penelitian Ini Mengevaluasi Penerapan Dasar Hukum Dan Prosedur Hukum Yang Diikuti Dalam Putusan Tersebut, Serta Dampaknya Terhadap Persepsi Masyarakat Dan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Hukum. Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa Meskipun Terdapat Tantangan Dalam Penegakan Hukum, Putusan Ini Memberikan Sinyal Positif Bagi Upaya Pemberantasan Korupsi Dan Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Praktik Korupsi. Dengan Demikian, Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Rekomendasi Yang Konstruktif Bagi Pengembangan Kebijakan Hukum Dan Praktik Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif Di Indonesia.