<![CDATA[This study examines the dynamics of gender-based political capital in the 2024 Local Election (Pilkada) of Karo Regency, focusing on the case of Cory Sriwati br Sebayang. Despite possessing strong political capital in the form of incumbency, extensive local networks, and social legitimacy within the Karo community, Cory Sebayang was not re-nominated by her supporting political party. This research employs a qualitative case study approach, utilizing in-depth interviews with party officials, analysis of official election documents, and secondary data such as the Community Satisfaction Index (IKM) of Karo Regency from 2020 to 2024. The findings reveal that gender-based political capital contributes to public legitimacy and acceptance of female leadership but remains insufficient to overcome party gatekeeping practices embedded in centralized and patriarchal party structures. Furthermore, the evaluation of Cory Sebayang’s performance reflects a double standard, in which achievements in education and health sectors are undervalued, while shortcomings in infrastructure dominate political assessments. These results indicate that descriptive representation of women in local politics does not automatically ensure substantive representation or political security. This study contributes to the literature on gender and local electoral politics by highlighting the structural limitations faced by women politicians within pragmatic party systems. Penelitian ini menganalisis dinamika political capital berbasis gender dalam Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2024 dengan fokus pada kasus Cory Sriwati br Sebayang. Meskipun Cory Sebayang memiliki modal politik yang kuat berupa pengalaman sebagai Wakil Bupati dan Bupati petahana, jaringan lokal, serta legitimasi sosial di tengah masyarakat Karo, ia tidak kembali dicalonkan oleh partai politik pengusungnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang didukung oleh data wawancara mendalam dengan pengurus partai, analisis dokumen resmi KPU, serta data sekunder seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Karo periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa political capital berbasis gender mampu meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap kepemimpinan perempuan, namun belum cukup kuat untuk melampaui praktik party gatekeeping dalam struktur partai yang sentralistik dan patriarkal. Evaluasi kinerja Cory Sebayang juga menunjukkan adanya standar ganda, di mana keberhasilan pada sektor pendidikan dan kesehatan kurang diapresiasi, sementara kekurangan pada sektor infrastruktur menjadi tolok ukur utama penilaian politik. Temuan ini menegaskan bahwa representasi deskriptif perempuan dalam politik lokal tidak secara otomatis menjamin keberlanjutan karier politik maupun representasi substantif. Studi ini berkontribusi pada penguatan kajian gender dan politik elektoral lokal dengan menyoroti keterbatasan political capital perempuan dalam menghadapi pragmatisme partai politik. ]]>
