Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan
Adella Yuana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH Eza Aulia; Putri Kemala Sari; Adella Yuana
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10664

Abstract

Pasal 65 ayat (1) UUPA memuat norma yang mengatur pelaksanaan pilkada di daerah adalah 5 tahun sekali, namun terdapat ketentuan nasional yang diatur berdasarkan Pasal 201 ayat (3) dan (8) UU 10/2016 Jo. UU No. 6 Tahun 2020, menyatakan kepala daerah hasil pemilihan 2017 akan berakhir masa jabatan di tahun 2022 dan pilkada dilaksanakan secara serentak nasional pada bulan november 2024. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya kontradiktif norma apabila merujuk kepada siklus pelaksanaan Pilkada di Aceh, yang sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2017 maka seharusnya diselenggarakan kembali pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, norma pasal 65 ayat (1) UUPA merupakan norma yang sifatnya lex spesialis, namun dapat dikesampingkan apabila memenuhi syarat legal formal yang diatur pada Pasal 8 ayat (2) UUPA. Atas dasar tidak terpenuhinya syarat legal formil untuk melaksanakan pilkada secara serentak pada 2024, seharusnya berdasarkan ketentuan lex spesialis maka pilkada di Aceh hendakanya tetap dilaksanakan berdasarkan siklus pilkada yang ditentuakan oleh UUPA yaitu pada tahun 2022
Implementasi Sanksi Adat bagi Calon Mempelai dalam Pemutusan Hubungan Pertunangan (Studi Penelitian di Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya) Ilka Sandela; Adella Yuana; Nila Trisna; Putri Kemala Sari
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i2.13710

Abstract

Engagement as a stage before marriage is expected to proceed as it should. However, along the way, various problems arise that lead to the dissolution of the engagement. If it is broken, sanctions will certainly be imposed. The purpose of this paper is to examine the implementation of customary sanctions for prospective brides and grooms in the termination of engagement in Meurandeh Village, Lembah Sabil District, Southwest Aceh Regency. The research method used is the empirical juridical method. The results of the study indicate that the implementation of sanctions is carried out according to the form of the sign given during the engagement. If the sign given in the engagement is gold, then the gold is returned to the groom (if the guilty party is a woman). However, if the guilty party is the man, then the gold is forfeited (remains the property of the woman), the man no longer has any rights to the gold. If the sign given in the engagement is a sum of money, and the guilty party is a woman, then the money given must be returned to the groom twice as much. However, if the guilty party is the man, then the money that has been given is forfeited and becomes the property of the woman. It is recommended that village customary officials strengthen the delivery of information regarding sanctions during engagements, so that prospective brides and grooms are committed to carrying out the engagement until the marriage contract and marriage. 
Co-Authors Aulia, Eza Ilka Sandela Nila Trisna Putri Kemala Sari