Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mendapo: Journal of Administrative Law Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Citizenship Virtues JURNAL PENGABDIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (JPPM) Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Melia Rizki Ruswandi
Universitas Jambi
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analysis of Providing Legal Assistance to Vulnerable Groups in Wonogiri Regency: Analisis Pemberian Bantuan Hukum Kepada Kelompok Rentan Di Kabupaten Wonogiri Widhi Nugroho, Aziz; Eko Mardani, Retno; Fatimah, Siti; Rizki Ruswandi, Melia
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v5i3.34628

Abstract

Wonogiri Regency already has a good commitment through the draft Regional Regulation initiative which specifically guarantees the implementation of citizens' constitutional rights regarding the provision of legal aid for the poor and vulnerable groups. So far, the provision of legal aid has focused on poor people, but now with the expansion of the subject, it really helps other cases in society, so their inability to realize their constitutional rights has been helped. Preparation of research related to the Implementation of Wonogiri Regency Regional Regulations concerning the Provision of Legal Aid for the Poor was carried out using a constructivist paradigm and a qualitative approach where the focus of this study was to understand and develop the meaning of a social phenomenon that was occurring so that it could be understood by first collecting views. participants in the situation being studied. The reflection of the principle of equality before the law in the implementation of the Wonogiri Regency Regional Regulation concerning the Provision of Legal Aid for the Poor cannot yet be measured because the implementation of this Regional Regulation has not been optimal, this is due to the lack of budget allocation for collaborating with Legal Aid Providers, both Legal Aid Organizations and Legal Aid Institute.
Kendala Administratif dan Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia Nuriyatman, Eko; Ruswandi , Melia Rizki; Fatimah, Siti
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 5 No. 1 (2025): Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi, Kewarganegaraan, dan Kearifan Lokal dalam Era
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/jcv.v5i1.2272

Abstract

Kewarganegaraan merupakan elemen vital dalam sistem negara hukum yang menghubungkan hak dan kewajiban individu dengan negara. Regulasi mengenai penegakan hak kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang mencakup keseluruhan aspek sesuai dengan konstitusi. Pada era otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan kewarganegaraan, namun seringkali ada perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan kesenjangan dalam perlindungan hak warga negara. Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian normatif, yang mana menganalisis kesesuaian kebijakan kewarganegaraan dengan peraturan perundang-undangan serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan hak kewarganegaraan. Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa perbedaan pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dipengaruhi oleh kewenangan, faktor lokal, sosial, budaya, dan infrastruktur. Maka kendala dalam kebijakan kewarganegaraan di Indonesia mencakup perbedaan prioritas, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya regulasi yang seragam, yang memerlukan koordinasi, pengawasan, pelatihan, dan harmonisasi kebijakan untuk memastikan penerapan yang adil dan merata.
ANALISA TERHADAP TANAH ULAYAT YANG DIBEBANI HAK GUNA USAHA (HGU) Ruswandi, Melia Rizki
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 1 (2025): Edisi Januari–Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i1.16413

Abstract

The state respects and recognizes the existence of indigenous peoples. Indigenous peoples are also given rights by the state, including rights to customary or communal land for the survival of indigenous peoples. The state protects all interests of indigenous peoples by establishing Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Affairs. In this article, the author will discuss the problems that arise in society about whether customary rights can be burdened with HGU and what legal impacts arise if the customary land rights of indigenous peoples have been burdened with HGU. So the answer is, first, if the land in question is customary land, it cannot be mortgaged to any party because customary land is not owned individually. Second, although customary rights are communalistic religious. This means that it is possible to control customary land individually, but the use of customary rights is carried out by acting as members of a customary law group, both territorial and genealogical. The nature of control owned by customary land rights contains an element of togetherness, but in its implementation, the granting of HGU on customary land has occurred a lot among indigenous communities. One example of a case that the author raised was HGU on customary land in West Pasaman. The legal consequences arising from the lack of synchronization and harmonization between government regulations and permits granted with applicable customary law have created several problems that arise in society or conflicts between companies holding HGU permits and indigenous communities regarding the status of customary land, confiscation by banks if there is a default on mortgage rights, and land status if the HGU period has ended. Therefore, this article is expected to answer the confusion about the status of customary rights burdened with HGU and answer the legal issues that arise.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) dan Aksesibilitas Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dilla Puspita Sari; Arrie Budhiartie; Melia Rizki Ruswandi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.876

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam kaitannya dengan aksesibilitas hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implikasi transformasi regulasi pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pemenuhan hak atas hunian yang legal dan aman bagi kelompok marginal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait dan pengamatan terhadap pola kepatuhan MBR di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan sistem perizinan ke berbasis digital (SIMBG) dan pengetatan standar teknis sesuai PP No. 16 Tahun 2021 menciptakan hambatan aksesibilitas yang signifikan bagi MBR. Faktor penghambat utama meliputi tingginya biaya non-retribusi untuk jasa konsultan teknis, kerumitan prosedur administratif digital, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.
Regulasi Perizinan Apotek dan Pedagang Besar Farmasi di Indonesia: Legalitas dalam Sistem Distribusi Obat Vien Cladya Nabila; Arrie Budhiartie; Melia Rizki Ruswandi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.877

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi perizinan apotek dan pedagang besar farmasi (PBF) sebagai instrumen legalitas dalam sistem distribusi obat di Indonesia. Di tengah transformasi digital, pemerintah menerapkan sistem OSS-RBA untuk menyederhanakan birokrasi sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur periode 2020–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas PBF melalui sertifikasi CDOB serta izin praktik apoteker menjadi pilar penting dalam mencegah peredaran obat ilegal. Meskipun OSS-RBA meningkatkan transparansi, masih terdapat kendala pada sinkronisasi data dan kesiapan infrastruktur digital di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perizinan farmasi berperan tidak hanya sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai perlindungan hak atas kesehatan, sehingga diperlukan penguatan sinergi antar lembaga guna menjaga integritas distribusi obat secara nasional.
Literasi Digital dan Sosialisasi Hukum Pencegahan Game Online Menjadi Judi Online Fauzani Raharja, Ivan; Nuriyatman, Eko; Nofanda, Syurpana; Dewi, Ratna; Rizki Ruswandi, Melia
Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol.7 No 1 (Maret 2026)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52060/jppm.v7i1.3849

Abstract

This community service program aims to increase digital literacy and legal understanding of the Jujun Village community to prevent the misuse of online games into online gambling through socialization, educational lectures, and legal training. The problem of online gambling in Indonesia has increased drastically with transactions reaching IDR 327 trillion in 2023, an increase of 213% from the previous year. Jambi Province ranks highest in online gambling users nationally. The low level of digital literacy in Indonesian society, which has only reached 41.48%, is an important factor in vulnerability to online game misuse. The activity methods include interactive legal lectures, socialization on identifying online games with gambling potential, and education on legal consequences based on the ITE Law, Criminal Code, and related regulations. The program involved 50 participants (junior/senior high school students, parents, and village government) with a target of 85% increase in legal understanding. The results showed an increase in legal awareness, understanding of criminal sanctions for online gambling, and commitment to recommend the formation of anti-online gambling village policies. Program outputs include publication of accredited national journal articles, video documentation, and Intellectual Property Rights.
Co-Authors Arrie Budhiartie Dilla Puspita Sari Eko Mardani, Retno Eko Nuriyatman Fauzani Raharja, Ivan Ratna Dewi Siti Fatimah Syurpana Nofanda Vien Cladya Nabila Widhi Nugroho, Aziz