Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Justiciabelen (JJ) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Mimbar Administrasi
Arrie Budhiartie
Universitas Jambi
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Inovasi Berbasis Ekologi Administrasi di Indonesia Jein Lusiana Togatorop; Eko Nuriyatman; Arrie Budhiartie
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 22 No. 2 (2025): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v22i2.3363

Abstract

Public service is a tangible manifestation of the state's function in meeting the needs and basic rights of the community but, in practice, public services in Indonesia still face various challenges such as rigid bureaucracy, low quality of services, and weak coordination between institutions. The ecological approach to administration exists as a new paradigm that emphasizes the interrelationships between bureaucratic structures, the social environment, culture and Natural Resources.The development of public services through an ecological perspective in Indonesia emphasizes the importance of conformity between the bureaucratic system and the conditions of the social environment in order to create adaptive, participative, and sustainable public services. This method used is a descriptive qualitative study by examining a variety of legal literature, as well as the practice of service innovation in some in Indonesia.Public service innovation based on ecology administration is able to create harmony between government, society and the environment and encourage the creation of adative governance and responsive to local needs through this application to strengthen collaboration across several sectors.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) dan Aksesibilitas Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dilla Puspita Sari; Arrie Budhiartie; Melia Rizki Ruswandi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.876

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam kaitannya dengan aksesibilitas hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implikasi transformasi regulasi pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pemenuhan hak atas hunian yang legal dan aman bagi kelompok marginal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait dan pengamatan terhadap pola kepatuhan MBR di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan sistem perizinan ke berbasis digital (SIMBG) dan pengetatan standar teknis sesuai PP No. 16 Tahun 2021 menciptakan hambatan aksesibilitas yang signifikan bagi MBR. Faktor penghambat utama meliputi tingginya biaya non-retribusi untuk jasa konsultan teknis, kerumitan prosedur administratif digital, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.
Regulasi Perizinan Apotek dan Pedagang Besar Farmasi di Indonesia: Legalitas dalam Sistem Distribusi Obat Vien Cladya Nabila; Arrie Budhiartie; Melia Rizki Ruswandi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.877

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi perizinan apotek dan pedagang besar farmasi (PBF) sebagai instrumen legalitas dalam sistem distribusi obat di Indonesia. Di tengah transformasi digital, pemerintah menerapkan sistem OSS-RBA untuk menyederhanakan birokrasi sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur periode 2020–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas PBF melalui sertifikasi CDOB serta izin praktik apoteker menjadi pilar penting dalam mencegah peredaran obat ilegal. Meskipun OSS-RBA meningkatkan transparansi, masih terdapat kendala pada sinkronisasi data dan kesiapan infrastruktur digital di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perizinan farmasi berperan tidak hanya sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai perlindungan hak atas kesehatan, sehingga diperlukan penguatan sinergi antar lembaga guna menjaga integritas distribusi obat secara nasional.
Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): - Vien Cladya Nabila; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1713

Abstract

Akuntabilitas administrasi pemerintah desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang efektif membutuhkan sistem administrasi yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di beberapa desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas administrasi pemerintah desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, dan kurang optimalnya sistem pengawasan internal. Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik baik berupa keterbukaan informasi publik, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penerapan sistem informasi keuangan desa yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Faktor kunci dalam penguatan akuntabilitas administrasi meliputi peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan regulasi dan pengawasan, serta optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga mencakup dimensi etika, politik, dan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas administrasi, diharapkan pengelolaan APBDes dapat lebih efektif, transparan, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan program pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran terhadap pengelolaan keuangan desa..
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DI LUAR KEWENANGAN KLINIS Syai Saladin Usman; Arrie Budhiartie; Rustian Mushawirya
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5 No 01 (2025): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i01.4994

Abstract

ABSTRAKTindakan medis di luar kewenangan klinis yang dilakukan oleh tenaga medis dalam pelayanan kesehatan merupakan isu penting yang dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas layanan kesehatan. Tenaga medis yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) seharusnya menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan kewenangannya. Namun, dalam beberapa kasus, tenaga medis melakukan tindakan di luar batas kewenangannya, yang berpotensi menimbulkan dampak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap sanksi administrasi bagi tenaga medis yang melakukan tindakan medis di luar kewenangan klinisnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap tenaga medis meliputi teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pencabutan izin. Pelaksanaan sanksi administrasi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar hukum dalam praktik medis serta meminimalkan potensi pelanggaran serupa di masa mendatang. ABSTRACT Medical actions outside the clinical authority performed by medical personnel in health services are an important issue that can affect the quality and effectiveness of health services. Medical personnel who have a Registration Certificate (STR) and a Licence to Practice (SIP) should practice medicine in accordance with their authority. However, in some cases, medical personnel perform actions outside the limits of their authority, which has the potential to cause legal impacts. This study aims to analyse the legal regulation of administrative sanctions for medical personnel who perform medical actions outside their clinical authority based on Government Regulation No. 28 of 2024 as an implementing regulation of Law No. 17 of 2023 on Health. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the forms of administrative sanctions that can be imposed on medical personnel include verbal reprimands, written warnings, administrative fines, and/or licence revocation. The implementation of these administrative sanctions aims to enforce compliance with legal standards in medical practice and minimise the potential for similar violations in the future.
Pengaruh Sejarah Hukum Terhadap Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Elza Oktavia S; Pricilia Meldi Putri; Arrie Budhiartie; Dwi Suryahartati; Fitria Fitria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7386

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini tentang Pengaruh Sejarah Hukum terhadap pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Indonesia mengambil sistem hukum dari Eropa Kontinental yang berasal dari Belanda, dan ini menjadi dasar hukum di negara ini. Namun, seiring waktu, hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum umum, nilai-nilai hukum Islam, dan norma-norma hukum adat yang kuat dalam budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari sejarah hukum terhadap berbagai sistem hukum ini berpengaruh terhadap pembentukan kerangka hukum nasional yang unik dan rumit. Dengan menggunakan metode analisis normatif, penelitian ini mencari tahu bagaimana berbagai elemen dari sistem hukum dunia turut membantu diversifikasi hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keberagaman ini membuat sistem hukum nasional semakin bertambah, hal itu juga membawa tantangan dalam menyelaraskan dan merapikan peraturan yang ada. Studi ini memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana pengaruh dari berbagai sistem hukum berjalan dalam konteks Indonesia, serta hubungannya dengan pembaruan hukum di negara.
Efektivitas Restorative Justice Terhadap Perkara Penyalahguna Narkotika: Sebuah Tinjauan Yuridis Antara Kebijakan dan Realita Arrie Budhiartie; Fauzi Syam; John Freddy Simbolon
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10614

Abstract

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan kondisi dan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, serta masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini telah menjadi salah satu inovasi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penyelesaian yang bersifat partisipatif, dialogis, dan berkeadilan restoratif, sebagai pelengkap terhadap mekanisme peradilan konvensional. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini dinilai mampu mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta memberikan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Namun, realitanya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih kebijakan, resistensi aparat penegak hukum, dan pemahaman yang belum seragam. Studi ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis efektivitas implementasi restorative justice terhadap perkara penyalahguna narkotika secara yuridis, dengan meninjau peraturan perundang-undangan serta praktiknya di beberapa daerah di Indonesia.
PENGARUH ASAS-ASAS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA Atwal Mulyanda; Arrie Budhiartie
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.979

Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh hukum Islam terhadap hukum perkawinan di Indonesia dengan menitikberatkan pada integrasi asas-asas hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan. Kajian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan (ʿadl), kemaslahatan (maṣlaḥah), kemudahan (taysīr), dan pengakuan adat (ʿurf) menjadi pilar penting dalam pembentukan dan implementasi hukum perkawinan nasional. Secara historis, hukum Islam memberikan pengaruh signifikan dalam proses legislasi UU No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang memperlihatkan kompromi antara nilai agama dan kebutuhan hukum modern. Implikasi praktisnya terlihat dalam putusan-putusan Pengadilan Agama, di mana hakim menggunakan asas hukum Islam untuk menafsirkan norma secara kontekstual, khususnya dalam perkara perceraian, dispensasi nikah, dan hak asuh anak. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa praktik poligami yang rentan terhadap ketidakadilan, maraknya dispensasi nikah yang berpotensi melegalkan perkawinan anak, serta disharmoni antara asas hukum Islam dengan prinsip hak asasi manusia dan tuntutan modernitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi pencatatan perkawinan, pengawasan dispensasi nikah, serta harmonisasi hukum Islam dengan prinsip konstitusi dan HAM agar hukum perkawinan di Indonesia lebih responsif terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak keluarga.
Co-Authors Atwal Mulyanda Dilla Puspita Sari Dwi Suryahartati Eko Nuriyatman Elza Oktavia S Fauzi Syam Fitria Fitria Jein Lusiana Togatorop John Freddy Simbolon Melia Rizki Ruswandi Pricilia Meldi Putri Rustian Mushawirya Syai Saladin Usman Vien Cladya Nabila