Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Mimbar Administrasi
Arrie Budhiartie
Universitas Jambi
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Inovasi Berbasis Ekologi Administrasi di Indonesia Jein Lusiana Togatorop; Eko Nuriyatman; Arrie Budhiartie
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 22 No. 2 (2025): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v22i2.3363

Abstract

Public service is a tangible manifestation of the state's function in meeting the needs and basic rights of the community but, in practice, public services in Indonesia still face various challenges such as rigid bureaucracy, low quality of services, and weak coordination between institutions. The ecological approach to administration exists as a new paradigm that emphasizes the interrelationships between bureaucratic structures, the social environment, culture and Natural Resources.The development of public services through an ecological perspective in Indonesia emphasizes the importance of conformity between the bureaucratic system and the conditions of the social environment in order to create adaptive, participative, and sustainable public services. This method used is a descriptive qualitative study by examining a variety of legal literature, as well as the practice of service innovation in some in Indonesia.Public service innovation based on ecology administration is able to create harmony between government, society and the environment and encourage the creation of adative governance and responsive to local needs through this application to strengthen collaboration across several sectors.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) dan Aksesibilitas Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dilla Puspita Sari; Arrie Budhiartie; Melia Rizki Ruswandi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.876

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam kaitannya dengan aksesibilitas hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implikasi transformasi regulasi pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pemenuhan hak atas hunian yang legal dan aman bagi kelompok marginal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait dan pengamatan terhadap pola kepatuhan MBR di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan sistem perizinan ke berbasis digital (SIMBG) dan pengetatan standar teknis sesuai PP No. 16 Tahun 2021 menciptakan hambatan aksesibilitas yang signifikan bagi MBR. Faktor penghambat utama meliputi tingginya biaya non-retribusi untuk jasa konsultan teknis, kerumitan prosedur administratif digital, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.
Regulasi Perizinan Apotek dan Pedagang Besar Farmasi di Indonesia: Legalitas dalam Sistem Distribusi Obat Vien Cladya Nabila; Arrie Budhiartie; Melia Rizki Ruswandi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.877

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi perizinan apotek dan pedagang besar farmasi (PBF) sebagai instrumen legalitas dalam sistem distribusi obat di Indonesia. Di tengah transformasi digital, pemerintah menerapkan sistem OSS-RBA untuk menyederhanakan birokrasi sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur periode 2020–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas PBF melalui sertifikasi CDOB serta izin praktik apoteker menjadi pilar penting dalam mencegah peredaran obat ilegal. Meskipun OSS-RBA meningkatkan transparansi, masih terdapat kendala pada sinkronisasi data dan kesiapan infrastruktur digital di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perizinan farmasi berperan tidak hanya sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai perlindungan hak atas kesehatan, sehingga diperlukan penguatan sinergi antar lembaga guna menjaga integritas distribusi obat secara nasional.
Co-Authors Dilla Puspita Sari Eko Nuriyatman Jein Lusiana Togatorop Melia Rizki Ruswandi Vien Cladya Nabila