Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Muhammadiyah Law Review JURNAL PENGABDIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (JPPM) AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Mandalika Law Journal JISRev: Journal of Islamic Studies Review
Syurpana Nofanda
Universitas Jambi, Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Syurpana Nofanda
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses sistem elektronik menurut Undang-Undang ITE berdasarkan putusan MK, serta implikasinya terhadap negara hukum dan hak asasi manusia. Latar belakang penelitian ini adalah gugatan terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU ITE yang dianggap kabur dan bertentangan dengan UUD 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah untuk memutus akses sistem elektronik bertujuan melindungi kepentingan umum dalam menghadapi ancaman dunia siber. Namun, penerapannya dianggap bertentangan dengan tiga norma UUD 1945, dan pelaksanaan kewenangan ini tidak selalu dalam bentuk tertulis, tetapi juga tindakan hukum lainnya. Dari perspektif negara hukum, kewenangan tersebut belum diatur secara tegas, meskipun pemerintah mengklaim bahwa norma tersebut konstitusional. Sementara itu, dari aspek hak asasi manusia, pemutusan akses tanpa pemberitahuan menimbulkan ketidakpastian dan merugikan hak warga negara untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Saran penelitian ini adalah perlunya prosedur pemberitahuan yang jelas mengenai pelanggaran dan konten yang melanggar, sebagai upaya menyeimbangkan kewenangan pemerintah dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.
The Juridical Impact of the Misuse of Casual Daily Worker (CDW) Status on the Protection of Workers’ Normative Rights in the Coal Transportation Sector in Jambi Yudistira, Primus; Budhiartie, Arrie; Dewi, Ratna; Nofanda, Syurpana
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i2.5978

Abstract

This study analyzes the juridical impact of the misuse of Daily Casual Worker (DCW) status on the protection of workers’ normative rights in the coal transportation sector in Jambi Province. In practice, DCW status is frequently applied to workers who perform permanent and continuous work, resulting in legal uncertainty and weakened protection of workers’ rights. This research employs a normative legal research method by examining labor regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the misuse of DCW status contradicts the principles of protection in labor law and leads to the loss of workers’ normative rights, including minimum wage entitlements, social security coverage, occupational safety, and certainty of employment relations. Weak supervision and law enforcement further exacerbate workers’ vulnerability. Therefore, strengthening regulations and oversight is necessary to ensure fair legal protection for workers in the coal transportation sector.
Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Perpanjangan Izin Lingkungan: Studi Kasus Pt. Sas Di Provinsi Jambi Syurpana Nofanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4357

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika implementasi kewenangan pemerintah dalam perpanjangan izin lingkungan dengan mengambil studi kasus PT. Sinar Anugerah Sukses (SAS) di Provinsi Jambi. Dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis dokumenter, penelitian mengkaji kompleksitas tarik-menarik kepentingan ekonomi dan lingkungan, distribusi kewenangan antar level pemerintahan, serta efektivitas mekanisme pengawasan dalam konteks perizinan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pemerintah provinsi dan kota dalam implementasi kewenangan perizinan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan. Penelitian juga mengidentifikasi ambiguitas hukum pasca-diberlakukannya UU Cipta Kerja yang mengubah rezim "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan", yang berimplikasi pada mekanisme perpanjangan izin dan penegakan sanksi administratif. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pertentangan kepentingan dan kewenangan dalam perpanjangan izin lingkungan pada konteks otonomi daerah, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Penelitian merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah, peningkatan transparansi dan partisipasi publik, serta pengembangan sistem digitalisasi terintegrasi untuk administrasi dan pengawasan perizinan lingkungan.
Juridical Review of Local Government Policies in Overcoming Waste Problems in Kerinci District and Sungai Penuh City Syurpana Nofanda
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.6743

Abstract

Waste management challenges in Kerinci Regency and Sungai Penuh City present significant obstacles to the effective implementation of regional environmental policies. This study aims to analyze the juridical aspects of waste management policies, identify barriers to their implementation, and propose strategies to enhance the effectiveness of regulations grounded in good governance principles. Utilizing a normative legal research approach with statutory, conceptual, and case analyses, the study examines regulatory disharmony between national laws, including Law No. 18 of 2008 on Waste Management, Government Regulation No. 81 of 2012, and Presidential Regulation No. 97 of 2017, and local regulations in both regions. The findings reveal three primary issues: (1) inconsistency between national policies and regional regulations, notably Kerinci Regional Regulation No. 9 of 2013 and Regent Regulation No. 42 of 2018, as well as Sungai Penuh City Regional Regulation No. 9 of 2013 and Mayor Regulation No. 19 of 2024; (2) weak enforcement of legal instruments, including administrative sanctions and incentives; and (3) limited institutional effectiveness of TPS3R (3R Waste Processing Site) and insufficient community participation in the waste bank program. The study recommends harmonizing central and regional regulations, strengthening environmental law enforcement, developing economic incentives, and optimizing the role of community-based institutions such as BUM Desa (Village-Owned Enterprises) and KSM (Community Self-Help Groups) to establish a sustainable waste management system.
Asas Kepastian Hukum Dalam Penetapan Status Barang Milik Negara Terhadap Tanah Yang Dikuasai Masyarakat: Studi Sengketa Kenali Asam Kota Jambi Syurpana Nofanda
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i2.5383

Abstract

Abstrak Sengketa pertanahan antara klaim Barang Milik Negara (BMN) dan hak keperdataan masyarakat merupakan salah satu isu agraria paling kompleks di Indonesia, sebagaimana termanifestasi dalam polemik "zona merah" Kenali Asam di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan menganalisis benturan yuridis antara jaminan kepastian hukum pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan penetapan status BMN atas tanah yang dikuasai PT Pertamina EP, sekaligus mengisi kesenjangan riset yang belum mengintegrasikan perspektif Hukum Administrasi Negara, khususnya analisis détournement de pouvoir dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dalam studi sengketa BMN hulu migas. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif deskriptif-analitis dengan metode statute approach, case approach, dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa atas 5.506 bidang tanah ber-SHM di tujuh kelurahan Kecamatan Kota Baru bersumber dari kegagalan sinkronisasi data spasial pasca-pemekaran wilayah 1988, yang berimplikasi pada pembekuan hak keperdataan warga secara sepihak sejak 2018. Pemblokiran tersebut melanggar Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 10 jo. Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014, serta asas legitimate expectation. Preseden Putusan MA No. 981 K/Pdt/2023 menegaskan bahwa penguasaan fisik aset oleh negara tanpa alas hak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada dirumuskannya model penyelesaian sengketa BMN berbasis audit spasial bilateral dan mekanisme pelepasan hibah kolektif berdasarkan PMK No. 140/PMK.06/2020, serta rekomendasi integrasi SIMAN-BPN sebagai mitigasi struktural.
Where Does Maladministration End and Corruption Begin? Delineating the Constitutional Boundary After Indonesian Constitutional Court Decision No. 66/PUU-XXIV/2026: A Fiqh Siyasah Perspective Syurpana Nofanda
JISRev: Journal of Islamic Studies Review Vol. 2 No. 2 (2026): JISRev: Journal of Islamic Studies Review (On Process)
Publisher : LaKaspia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69548/jisrev.2.2.83

Abstract

This study examines the line of demarcation between maladministration and criminal corruption following the issuance of Constitutional Court Decision Number 66/PUU-XXIV/2026, utilizing the Chromebook procurement case at the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) for the 2020–2022 fiscal period as its primary object of study. Employing a normative legal research method combining statutory, conceptual, and case approaches, this study's novelty lies in the construction of a Four-Dimensional Demarcation Model that systematically tests concrete cases using four cumulative parameters: (1) presence of mens rea; (2) existence of personal/third-party benefit; (3) proven actual financial loss; and (4) failure of administrative corrective mechanisms. Findings reveal that the Constitutional Court's decision establishes clearer quantitative parameters by aligning the phrase 'state loss' (kerugian negara) with 'state financial loss' (kerugian keuangan negara) in Article 20 paragraphs (5) and (6) of Law No. 30 of 2014, while potentially narrowing the corrective function of administrative law. Application of the demarcation model to the Chromebook case confirms that all four parameters are cumulatively satisfied, legally justifying the transformation from maladministration to criminal corruption. Nonetheless, this study criticizes the absence of a mandatory pre-judicial APIP assessment gateway prior to criminal investigation. Furthermore, this study highlights the relevance of the Islamic principles of amanah (trustworthiness) and hisbah (supervisory oversight) in fiqh siyasah as a normative foundation convergent with the administrative-first ethos embedded in Constitutional Court Decision No. 66/PUU-XXIV/2026. The study recommends enacting implementing regulations for Constitutional Court Decision No. 66/PUU-XXIV/2026 that establish a mandatory administrative gateway and standardize state loss audit methodologies.
Evaluasi Kebijakan dan Hambatan Implementasi Mediator Independen dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Aditiarman; Fauzi Syam; Ana Ramadhona; Ratna Dewi; Syurpana Nofanda
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5521

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan hukum dan hambatan implementasi mediator independen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Hubungan Industrial, hasil penelitian, serta literatur terkait hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mediasi hubungan industrial masih didominasi oleh mediator Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Dinas Tenaga Kerja, sementara peran mediator independen belum diakui secara eksplisit dalam hukum nasional. Ketiadaan dasar hukum, mekanisme akreditasi, dan pengakuan kekuatan eksekutorial hasil mediasi independen menyebabkan efektivitasnya rendah. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan utama terletak pada aspek normatif, kelembagaan, profesionalitas mediator, serta budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi litigasi. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan melalui revisi UU No. 2 Tahun 2004 atau pembentukan regulasi turunan yang mengatur akreditasi dan legalitas mediator independen untuk menciptakan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih netral, efisien, dan berkeadilan sosial.
Literasi Digital dan Sosialisasi Hukum Pencegahan Game Online Menjadi Judi Online Ivan Fauzani Raharja; Eko Nuriyatman; Syurpana Nofanda; Ratna Dewi; Melia Rizki Ruswandi
Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol.7 No 1 (Maret 2026)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52060/jppm.v7i1.3849

Abstract

This community service program aims to increase digital literacy and legal understanding of the Jujun Village community to prevent the misuse of online games into online gambling through socialization, educational lectures, and legal training. The problem of online gambling in Indonesia has increased drastically with transactions reaching IDR 327 trillion in 2023, an increase of 213% from the previous year. Jambi Province ranks highest in online gambling users nationally. The low level of digital literacy in Indonesian society, which has only reached 41.48%, is an important factor in vulnerability to online game misuse. The activity methods include interactive legal lectures, socialization on identifying online games with gambling potential, and education on legal consequences based on the ITE Law, Criminal Code, and related regulations. The program involved 50 participants (junior/senior high school students, parents, and village government) with a target of 85% increase in legal understanding. The results showed an increase in legal awareness, understanding of criminal sanctions for online gambling, and commitment to recommend the formation of anti-online gambling village policies. Program outputs include publication of accredited national journal articles, video documentation, and Intellectual Property Rights.
Co-Authors Aditiarman Ana Ramadhona Arrie Budhiartie Eko Nuriyatman Fauzi Syam Ivan Fauzani Raharja Melia Rizki Ruswandi Ratna Dewi Ratna Dewi Yudistira, Primus