This Author published in this journals
All Journal Private Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kejadian Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Kepada Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Hidayat, Nandang Fadhil Hidayat; Asyhadie, H. Zaeni
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the legal responsibility of hospitals to patients for medical malpractice committed by healthcare workers. This research is normative, utilizing a statutory and conceptual approach. The results of this research show that the hospital is fully responsible for all medical actions carried out by its healthcare workers. The hospital, as the manager of health services, is obligated to protect patients and hospital resources, as stipulated in Law Number 17 of 2023 on Health. Malpractice can occur due to several factors, such as lack of experience among healthcare workers, misdiagnosis, and negligence.
Akibat Hukum Dan Pluralisme Hukum Adopsi Di Indonesia Hadi Adha, Lalu; Asyhadie, H. Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article is the result of research and community service on the topic of child adoption in Telaga Waru village, West Lombok. Adoption is not a new problem in our country's legal system. Although the existence of adoption in Indonesia as a legal institution is still not synchronized and still causes various problems in society, child adoption is still widely practiced by our society. Referring to the empirical normative legal research method using a legal sociological approach through direct observation and discussion methods, we argue that although there is pluralism in adoption law, the Telaga Waru community tends to adopt using customary rules that have been in effect for a long time in society compared to the provisions of applicable national law. Likewise, the legal consequences of implementing child adoption that arise both for adoptive parents and for adopted children are not widely known by the public.
Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 Di Kota Mataram Widiawati, Nabila; Asyhadie, H. Zaeni
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3919

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum Pekerja Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Mataram. Dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui berbagai literatur, buku, catatan, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas.
Perlindungan Hukum Pasien Fisioterapi Akibat Kelalaian Tenaga Medis Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Maulidya, Fania Adelia; Asyhadie, H. Zaeni
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4869

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien fisioterapi yang menjadi korban kelalaian medis oleh tenaga medis berdasarkan hukum positif diindonesia dan mengetahui pengaturan penyelesaian sangketa medis akibat dari kesalahan atau kelalaian medis pada pasien fisioterapi di Indonesia. Jenis penelitian normatif. Hasil penelitian di dapat bahwa perlindungan hukum pasien fisioterapi yang mengalami kelalaian oleh tenaga medis diindonesia mencakup kompleksitas hukum positif yaitu melalaui beberapa hukum yang relevan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Praktek Fisioterapi,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Praktek Fisioterapi,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,KUHP dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dan penanganan sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni jalur ligitasi (pengadilan) yakni sebuah proses di mana pengadilan menjatuhkan keputusan yang mengikat para pihak yang berselisih dalam suatu proses hukum yang terlihat dalam tingkat mana hukum dan kewajiban dan non-ligitasi yang berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan melalui negosisasi, konsolidasi, mediasi.
Pelaksanaan Sema Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mataram Citra Suryani, Dwi; Asyhadie, H. Zaeni
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa: 1) Dalam pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Dikarenakan hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) pihak penggugat dalam hal ini istri yang meminta hak-haknya dan hak anak yang dituangkan dalam bentuk posita dan petitum. Selain itu, pihak yang dibebani kewajiban dalam hal ini tergugat (suami) enggan mengambil akta cerai, sehingga tidak terealisasikannya putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pemberian nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak. 2) Faktor-Faktor Penyebab Hambatan Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram: a) faktor secara umum: penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. b) faktor secara khusus: istri yang tidak memintai hak-haknya, hakim tidak menggunakan hak ex officio, tidak adanya sanksi atau denda untuk tergugat (suami), kurangnya pengetahuan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2019.
Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Dalam Perspektif Pariwisata Hadi Adha, Lalu; Asyhadie, H. Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4914

Abstract

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindugan tenagakerja, sekaligus sebagai upaya penegak hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh termasuk hukum yang mengatur tentang tenaga kerja asing. Penelitian bertujuan menganalisis secara mendalam eksistensi pengaturan Sistem hukum pengawasan orang asing dan pnggunaan Tenaga Kerja Asing yang berlaku dan dijadikan sebagai landasan yuridis yang berlaku secara nasional umumnya, dan Peraturan -peraturan daerah yang diterbitkan khususnya yang berlaku di daerah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Metode penelitian dilakukan secara normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian Sistem pengawasan penggunaan TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia oleh pemberi kerja memiliki keterkaitan dengan aspek hukum ketenagakerjaan dan aspek bidang hukum keimigrasian, namun tidak ditemukan dalam peraturan yang erkaitan dengan kepariwisataan.
Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kejadian Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Kepada Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Hidayat, Nandang Fadhil Hidayat; Hidayat, Nandang Fadhil; Asyhadie, H. Zaeni
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/rntxbm13

Abstract

This research aims to determine the legal responsibility of hospitals to patients for medical malpractice committed by healthcare workers. This research is normative, utilizing a statutory and conceptual approach. The results of this research show that the hospital is fully responsible for all medical actions carried out by its healthcare workers. The hospital, as the manager of health services, is obligated to protect patients and hospital resources, as stipulated in Law Number 17 of 2023 on Health. Malpractice can occur due to several factors, such as lack of experience among healthcare workers, misdiagnosis, and negligence.
Akibat Hukum Dan Pluralisme Hukum Adopsi Di Indonesia Hadi Adha, Lalu; Asyhadie, H. Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pmfhax80

Abstract

This article is the result of research and community service on the topic of child adoption in Telaga Waru village, West Lombok. Adoption is not a new problem in our country's legal system. Although the existence of adoption in Indonesia as a legal institution is still not synchronized and still causes various problems in society, child adoption is still widely practiced by our society. Referring to the empirical normative legal research method using a legal sociological approach through direct observation and discussion methods, we argue that although there is pluralism in adoption law, the Telaga Waru community tends to adopt using customary rules that have been in effect for a long time in society compared to the provisions of applicable national law. Likewise, the legal consequences of implementing child adoption that arise both for adoptive parents and for adopted children are not widely known by the public.
Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Jika Pekerja Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Serlyana Amilia; Asyhadie, H. Zaeni
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/bbrj6r26

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis PertanggungJawaban hukum bagi Perusahaan Akibat Pekerja Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan hukum positif yang ada di indonesia dan peraturan pelaksanaanya dan untuk mengetahui hak- hak yuridis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan akibat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja antara lain Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan kecelakaan kerja, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pekerja yang mengalami kecelakaan mendapatkan hak yuridis yang ditanggung oleh perusahaan tempat ia bekerja.