Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sabangka Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka NALA : Jurnal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
Gautama, Elly Christanty
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengkonsumsi Obat Syrup Yang Tercemar Zat Glikol Gautama, Elly Christanty; Prawesthi, Wahyu; Borman, M Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14306629

Abstract

Penelitian yang berjudul“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGKONSUMSI OBAT SYRUP YANG TERCEMAR ZAT GLIKOL” yaitu pertama bertujuan untuk mengetahui apakah obat syrup yang beredar sudah memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan bentuk perlindungan hukum anak sebagai konsumen yang menjadi korban obat syrup yang tercemar zat glikol. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Peter Mahmud menjelaskan, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktirn hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan melalui kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Bahwa peredaran obat syrup sudah memenuhi standar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan namun pada kenyataannya banyak dari produsen-produsen obat-obatan yang karena ingin meraup keuntungan lebih maka produsen melakukan kecurangan, tanpa disadari membawa dampak buruk yang menyebabkan kematian anak-anak sebagai konsumen yang meminum obat syrup yang tercemar zat glikol. Pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mengkonsumsi obat-obatan dengan adanya perundang-undangan yang memberikan jaminan kepastian hukum
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA: ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS REGULASI KEJUJURAN INFORMASI MEDIS Gautama, Elly Christanty; Vitrianingsih, Yeni; Sirenden, Monita Tinting; Mardikaningsih, Rahayu; Issalillah, Fayola
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.692

Abstract

This study aims to analyze the regulation of legal obligations, prohibitions, and sanctions against patients in the Indonesian health legal system through a normative juridical approach. The main sources of analysis consist of Law Number 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation Number 28 of 2024, and Minister of Health Regulation Number 4 of 2018. The results of the study show that patients have a strategic position as legal subjects who are required to provide honest and complete health information. This is in line with the main goal of providing effective, safe, and professional health services. In a positive legal framework, dishonesty or falsification of information by patients in general has not been threatened with sanctions in general, except for the prevention of infectious disease outbreaks that have a wide impact on public health. In these special situations, the patient's dishonesty can be qualified as an act of obstructing government efforts and can be subject to administrative and criminal sanctions with fines of up to Rp500,000,000, as regulated in the Health Law. This study suggests the need to increase legal education in the community, strengthen regulatory supervision, and protect patients' rights so that the application of legal norms does not cause inefficiencies or inequality in legal protection. The implications of this regulation contribute to the creation of health services that are more transparent, responsible, and support the state's efforts to optimally protect public health.
REVITALISASI RUANG TERBUKA HIJAU KAMPUS MELALUI PENANAMAN POHON MANGGA DAN JAMBU Mardikaningsih, Rahayu; Gautama, Elly Christanty; Sulani, Sulani; Masithoh, Nurul; Aliyah, Nelud Darajaatul; Yuliastutik, Yuliastutik; Hariani , Mila
Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (NALA)
Publisher : Jurnal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah lingkungan di area kampus menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa dan pembangunan infrastruktur yang intensif sehingga ruang terbuka hijau kian menyusut. Berkurangnya vegetasi menyebabkan penurunan kualitas udara, kenaikan suhu, dan menurunnya kenyamanan warga kampus. Lahan kosong yang tidak termanfaatkan juga menjadi sumber debu dan genangan air, memperburuk kerusakan lingkungan. Padatnya aktivitas manusia di kampus menambah tingkat polusi sehingga ekosistem lokal makin rentan terhadap dampak perubahan iklim, minimnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas psikologis mahasiswa dan staf kampus. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, mahasiswa KKN bersama pihak kampus melakukan penanaman pohon mangga dan jambu secara partisipatif. Metode yang diterapkan melibatkan survei lokasi, pemilihan pohon adaptif, perencanaan tugas, dan pelaksanaan penanaman serta perawatan terstruktur. Hasil program menunjukkan keberhasilan penanaman 50 bibit mangga dan 10 bibit jambu di lahan kampus terpilih. Kegiatan ini tidak hanya memperbaiki aspek ekologi dan estetika, tetapi juga meningkatkan edukasi lingkungan serta potensi ekonomi berbasis hasil buah. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan inspirasi bagi institusi lain untuk mewujudkan kampus yang hijau, sehat, dan berkelanjutan.  
Mewujudkan Kesadaran Mahasiswa akan Lingkungan melalui Kegiatan Bersih-bersih Taman Gautama, Elly Christanty; Arianti, Andini Ika; Mardikaningsih, Rahayu; Hariani, Mila; Aliyah, Nelud Darajaatul
Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): January
Publisher : Lembaga Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kamandanu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/nuras.v6i1.1053

Abstract

The campus park cleanup is a concrete effort to raise student awareness of the importance of cleanliness and the preservation of green open spaces. This program focuses not only on physical activities such as cleaning, land management, and planting, but also aims to foster pro-environmental behavior through direct student involvement. Using the Participatory Action Research (PAR) method, this activity involves students in every stage, from planning, implementation, and evaluation, thus encouraging dialogue, cooperation, and a sense of shared responsibility. The implementation results show high student enthusiasm and participation, as evidenced by their dedication in cleaning the park area, removing weeds, cultivating the soil, and planting ornamental and edible plants. This activity concluded that environmental awareness was formed, solidarity was strengthened, and a sense of ownership of the campus environment grew. In addition to impacting the physical condition of the park, this activity also serves as an educational medium to instill environmental values ​​from an early age. It is hoped that such activities can be carried out sustainably to create a clean and comfortable campus environment for the entire academic community.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PEMBERSIHAN SUNGAI OLEH MAHASISWA BERBASIS ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) Herisasono, Adi; Arifiana, Nana Mursyida; Haniyah, Haniyah; Saktiawan, Pratolo; Gautama, Elly Christanty
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v5i01.2175

Abstract

River cleanup activities by students are a form of community service aimed at improving environmental quality and building ecological awareness. This program is implemented through Asset-Based Community Development (ABCD), which utilizes local assets, such as a culture of mutual cooperation, leadership, and village facilities, to encourage participation. Activities include identifying river problems, joint cleanup actions with residents, and education on the impact of waste on the environment. The results show improvements in river conditions, increased awareness of the importance of protecting rivers, and the establishment of sustainable cooperation between students, the government, and residents. In addition, this activity serves as an educational tool that encourages long-term behavioral change, so that the community better understands that environmental preservation is a shared responsibility. This shows that the involvement of students as agents of change can be a major driver in empowering the community to protect the river ecosystem in a sustainable manner.
PRIVATE SALES DEEDS IN LAND DISPUTES: WEAKNESSES IN EVIDENCE AND REGISTRATION OBSTACLES Sulani, Sulani; Darmawan, Didit; Suwito, Suwito; Mardikaningsih, Rahayu; Gautama, Elly Christanty
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.867

Abstract

This normative legal study examines the validity of private deeds of sale and purchase (AJB) and their standing as evidence in land ownership disputes in Indonesia. Utilizing a qualitative literature review, the research analyzes primary regulations including the Civil Code, the Agrarian Law, and the Land Registration Government Regulation. The findings reveal a fundamental legal hierarchy between notarial/PPAT deeds and private deeds. Notarial deeds possess perfect evidentiary strength, executive force, and are the sole legal basis for registering land rights transfer at the Land Office. Conversely, private deeds have only relative evidentiary value, contingent upon signature authentication and corroborating evidence. The legal consequence is severe: transactions based on private deeds cannot be registered, preventing the legal transfer of ownership and leaving the buyer without formal state protection. In court disputes, private deeds are treated as preliminary evidence but are insufficient to establish ownership; judges typically order the creation of a notarial deed or award compensation rather than directly granting property rights. The study concludes that while private deeds may prove the existence of a contractual agreement, they fail to produce the definitive legal effects of notarial deeds, especially concerning land registration and conclusive proof of title. This legal uncertainty underscores the critical importance of formalizing land transactions through authorized officials to ensure security of tenure and prevent protracted disputes.
STRENGTHENING SANITATION REGULATIONS: MEASURING THE EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL SANCTIONS FOR DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT IN DENSELY POPULATED AREAS Gautama, Elly Christanty; Tuhuteru, Justian Stanley; Issalillah, Fayola; Mardikaningsih, Rahayu; Hardyansah, Rommy
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.869

Abstract

The management of domestic wastewater in densely populated areas is a critical issue situated at the intersection of public health policy and environmental law in Indonesia. This normative juridical research aims to analyze the legal construction of obligations for domestic wastewater management and the effectiveness of the environmental sanction system in fostering compliance within densely populated zones. The findings indicate that a comprehensive legal framework has been established through a regulatory hierarchy, beginning with the 1945 Constitution, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law No. 36 of 2009 concerning Health, and extending to various technical regulations such as Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.68/2016 on Domestic Wastewater Quality Standards. Legal obligations are imposed reciprocally upon the state to provide systems and upon the community to comply. Regarding enforcement, a sanction system encompassing administrative, civil, and criminal penalties has been established under the Environmental Protection and Management Law. However, the effectiveness of this sanction system within the context of densely populated areas remains limited. This limitation is attributed to factors such as limited monitoring and evidentiary capacity, the absence of adequate alternative infrastructure, and prevailing socio-economic constraints within the community. This study concludes that successful sanitation law enforcement requires an integrative approach, combining sanction instruments with infrastructure provision, institutional strengthening of oversight, and sustained public education.
Co-Authors Aliyah, Nelud Darajaatul Arianti, Andini Ika Arifiana, Nana Mursyida Borman, M Syahrul Didit Darmawan Haniyah, Haniyah Hariani , Mila Hariani, Mila Herisasono, Adi Issalillah, Fayola Masithoh, Nurul Rahayu Mardikaningsih Rommy Hardyansah Saktiawan, Pratolo Sirenden, Monita Tinting Sulani, Sulani Suwito Suwito Tuhuteru, Justian Stanley Vitrianingsih, Yeni Wahyu Prawesthi, Wahyu Yuliastutik, Yuliastutik