Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Ano Dwi Wijaya
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Terhadap Indonesia Menurut Hukum Internasional Ano Dwi Wijaya; Dista Aulia; Naurah Qanitah Dzakirah; Ema Septaria; M. Ilham Adepio
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1330

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership di indonesia menurut hukum internasional, mengetahui pengaturan RCEP menurut konvensi wina 1969 tentang perjanjian internasional. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan ketentuan konvensi internasional dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership berdampak pada ekspor RCEP dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Indonesia, mempecepat arus investasi asing langsung, dan memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, di sisi lain, persaingan dengan produk impor yang lebih murah serta ketimpangan daya saing Industri domestik. Peran konvensi wina 1969 memberikan kepastian hukum sebagai acuan untuk memastikan bahwa perjanjian RCEP tersebut sesuai dengan asas pacta sunt servanda dan itikad baik.
KAJIAN TENTANG KETIDAKEFEKTIFAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN APBDES SERTA STRATEGI PENANGANANNYA Dwi, Dwi Julica Sari; Lili Sintia; M. Ghifar Alfarizsy; Ano Dwi Wijaya; Desi Hafizah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i2.12672

Abstract

Ketimpangan regulasi dalam tata kelola Dana Desa terus menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berdampak pada maraknya penyalahgunaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengelolaan APBDes oleh pemerintah desa serta mengeksplorasi solusi terhadap lemahnya sistem pengawasan yang ada. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunannya, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya kelembagaan pengawas, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama penyebab permasalahan. Studi ini mengusulkan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur, penguatan lembaga pengawas, pemanfaatan sistem keuangan digital untuk mendorong transparansi, serta peningkatan literasi masyarakat desa di bidang hukum dan keuangan. Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan demi tercapainya pembangunan desa yang merata.
Co-Authors Desi Hafizah Dista Aulia Dwi, Dwi Julica Sari Ema Septaria Lili Sintia M. Ghifar Alfarizsy M. Ilham Adepio Naurah Qanitah Dzakirah