Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Fakta Hukum (JFH)
Oktavianingrum, Fabiola Nurul
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Buana, Syahfa Rizi Rasta; Carera, Famelinda; Oktavianingrum, Fabiola Nurul
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i1.125

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai penerapan kebijakan pidana atau criminal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini anak sebagai kurir narkoba. Mengingat posisi anak dalam hukum pidana ini sangat unik dalam pengaturan dan penjatuhan pidananya. Tentunya diperlukan Analisa yang hati-hati guna penerapan hukuman yang pantas dan tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini  adalah  meskipun anak terlibat dalam tindak pidana narkotika, pertanggungjawaban pidana anak lebih difokuskan pada rehabilitasi dan pembinaan. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana sebaiknya diberikan opsi-opsi penyelesaian alternatif, seperti diversi, yang bertujuan untuk menghindari pemenjaraan. Namun, jika anak dianggap bertanggung jawab secara pidana dan diversi tidak dapat diterapkan, hukuman yang dijatuhkan pun berbeda dengan orang dewasa. Anak dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman yang lebih ringan, atau dikenakan tindakan yang bersifat edukatif, seperti pengawasan, pembinaan di lembaga khusus, atau rehabilitasi.
Analysis of the Status of Village Apparatus Personnel in the Village Government System Reviewed from Law Number 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages Agustin, Eka Wulandari; Saliman, Abdul Rasyid; Agustina, Enny; Oktavianingrum, Fabiola Nurul
International Journal of Science and Society Vol 7 No 1 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i1.1389

Abstract

This study analyzes the status of village apparatus personnel in the village government system in Indonesia, especially from the perspective of legal certainty and state administrative law. Although village officials play an important role in public services at the village government level, uncertainty regarding the status of village officials, especially whether village officials are recognized as State Civil Apparatus (ASN) or Government Employees with Employment Agreements (PPPK), pose problems in aspects of welfare, career stability, and service professionalism. This study uses a normative juridical analysis method, this study examines the role of the state in providing clear legal guarantees for village officials through the formation of specific regulations with an approach to analysis, legislation and case studies. Based on the findings of the research, the need for the formulation of policies that recognize village apparatus as part of ASN or PPPK, as well as the regulation of welfare and work capacity of village apparatus, is an important recommendation to increase the effectiveness of village government based on the principle of legal certainty and state administrative law. The conclusions and suggestions from this study are expected to create a more transparent, accountable, and professional village government, in accordance with the goal of village autonomy mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages and its latest changes.
ANALISA HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA PT ASURANSI JIWASRAYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI NASABAH Oktavianingrum, Fabiola Nurul; Akuntari, Nur Intan
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 2 (2025): Edisi Juli-Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i2.16491

Abstract

Persoalan mengenai dunia asuransi di Indonesia menuai polemik yang berkepanjangan, seperti halnya perusahaan asuransi BUMN, PT Jiwasraya. Keadaan gagal bayar yang terjadi pada perusahaan ini sebagai akibat dari tata kelola perusahaan yang tidak baik, membawa kepada pencabutan izin usaha perusahaan ini oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kepastian hukum dan keadilan bagi para nasabah perusahaan asuransi menjadi diambang ketidakpastian. Melalui artikel ini hendak dilakukan kajian mengenai kepastian hukum bagi nasabah terhadap pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya oleh OJK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan memanfaatkan data primer peraturan perundangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya sebagai pendukung. Setelah dilakukan pembahasan ditemukan bahwa keadaan PT Jiwasraya sudah tidak baik sejak ditemukannya kejanggalan pada audit keuangan perusahaan. Kemudian pada produk JS Saving Plan yang ditawarkan kepada nasabah melalui kanal perbankan ternyata juga bermasalah karena investasi yang digunakan dalam produk ini adalah saham gorengan. Nasabah sudah seharusnya tetap mendapatkan hak-hak mereka setelah perusahaan ini diberhentikan izin usahanya. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah, melalui lembaga independen, OJK untuk menghentikan pergerakan perusahaan ini sebagai bentuk kepastian bagi nasabah.
Analisa Hukum Kewenangan PPATK terhadap Kebijakan Pemblokiran Rekening Dormant Ditinjau dari Prinsip Fiduciary Duty Dalam Hubungan Bank dan Nasabah Oktavianingrum, Fabiola Nurul; Bupu, Maria Ingrita Rindo
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 02 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 04 Tahun 2026 (Februari-Juli)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i02.1492

Abstract

This study aims to conduct a legal analysis of the Financial Intelligence Unit (FIU) regarding the policy of blocking dormant accounts, examining it through the lens of the Fiduciary Duty Principle in the relationship between banks and their customers. The method used in this study is normative. Conducting an in-depth and comprehensive analysis through the provisions of laws and regulations that form the basis of the issue of blocking customer accounts, and also the regulations underlying the bank's obligations to its customers. Then, it was supported by other legal products during the analysis. The results of this study are that the FIU policy is a form of follow-up to the FIU's obligations and functions in Money Laundering Crimes. This policy also remains guided by the bank's duty to ensure legal certainty regarding the security, comfort, and trust of its customers. In addition, pursuant to Financial Services Authority Regulation Number 24 of 2025 concerning Account Management in Commercial Banks, banks are also required to supervise and report suspicious customer accounts. Banks are also required to provide information regarding the opening, use, and closure of their customer accounts
Co-Authors Agustin, Eka Wulandari Akuntari, Nur Intan Buana, Syahfa Rizi Rasta Bupu, Maria Ingrita Rindo carera, famelinda Enny Agustina Saliman Saliman