Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Global CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Nazhiah, Agnia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Problematika Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kawasan Kota Bekasi Roito, Bella Clara; Nazhiah, Agnia; Nasywa, Alifa; Arrasyid, Muhammad Raid
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.5010

Abstract

Kondisi bangunan liar di kawasan perkotaan menjadi permasalahan yang kompleks dan dapat berdampak pada tata ruang yang tidak teratur, penurunan kualitas lingkungan, serta terganggunya fungsi ruang publik. Pemerintah telah mengatur berbagai sanksi administratif sebagai ketentuan hukum dalam menertibkan bangunan liar. Namun, pada implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan sanksi administratif dalam penertiban bangunan liar di kawasan perkotaan, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh otoritas terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan studi kasus serta analisis terhadap peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun rangkaian aturan hukum telah tersedia, penerapan sanksi administrasi seringkali terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih regulasi, keterbatasan sumber daya, serta konflik sosial yang terjadi karena banyak bangunan liar yang dibangun oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan tempat tinggal. Selain itu, perbuatan penyimpangan seperti lemahnya penegakan hukum juga dapat memperburuk efektivitas kebijakan penertiban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan mekanisme penerapan sanksi administratif yang berdasarkan pada integrasi kebijakan, transparansi proses hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, penertiban bangunan liar dapat berjalan secara adil, tertib, dan berkelanjutan demi menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan tertata.
Program Food Estate dan Perlindungan Hak Masyarakat di Merauke Solapari, Nuryati; Nazhiah, Agnia; Adzkia, Zalfa; Niluh, Refina; Gracella, Laura
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 12 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i12.239

Abstract

Food Estate merupakan istilah populer untuk kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang konsepnya berupa pengembangan pangan yang dilakukan pemerintah secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, juga peternakan di suatu kawasan atau wilayah. Dari kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern yang berskala 785 hektar. Namun dalam pengaplikasian food estate ini terdapat problematika yang menjegal upaya untuk pemerintah dalam penanganan perubahan iklim bahkan berisiko konflik dengan masyarakat. Adapun, Hak Masyarakat yaitu hak yang dimiliki oleh warga negara, suatu kelompok, atau komunitas yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian, menjaga kesejahteraan sosial, dan melindungi kepentingan bersama dalam berbagai aspek. Hak Masyarakat dalam konteks hukum seringkali diakui melalui undang-undang atau konstitusi, dan pelaksanannya dapat diawasi oleh negara atau lembaga tertentu. Sangat disayangkan hal tersebut tidak terealisasi pada masyarakat di Wilayah Merauke yang mengalami konflik dengan pemerintah yang disebabkan oleh program food estate di mana ada pihak yang dirugikan dalam program food estate tersebut.
Co-Authors Adzkia, Zalfa Arrasyid, Muhammad Raid Gracella, Laura Nasywa, Alifa Niluh, Refina Roito, Bella Clara Solapari, Nuryati