Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TEMATIK MODEL PEMBELAJARAN INTEGRATED DI SD NEGERI 9 MATARAM Kamila Rahmi Insani; Ida Ermiana; Ghaitsa Zahira Shofa; Intan Frida Alfiana
Widya Pustaka : Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol 12 No 2: Edisi Juli - Desember 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model tematik yang digunakan saat perencanaandan pelaksanaan pembelajaran tematik, kelengkapan perangkat guru, hambatan yang dihadapi olehguru serta faktor-faktor yang berkontribusi pada perbedaan model dalam perencanaan danpelaksanaan pembelajaran tematik di SD Negeri 9 Mataram. Penelitian ini merupakan penelitiandeskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru kelas 6A dan siswa kelas 6A. Teknikpengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisismenggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulandata, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanyaketidaksesuaian model yang digunakan saat perencanaan dan model yang digunakan saatpelaksanaan.
IMPLEMENTASI DAN PELATIHAN APLIKASI POS UNTUK PEMESANAN DI TOKO ELSHOP Rina Oktavia; Ghaitsa Zahira Shofa
ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. ZIVANA CENDEKIAWAN BANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Toko Elshop merupakan unit usaha yg beroperasi dalam penjualanan peralatan rumah tangga dan barang- barang  unik tetapi memiliki kendala utama yang dialami oleh toko ini yaitu kurangnya Sistem Point Of Sale (POS) yang efektif untuk mencatat data pemesanan dan transksi pembelian serta penjualanan persediaan barang secara lengkap, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan aplikasi Sistem Poin Of Sale (POS) berbasis web untuk mendukung kegiatan operasional toko ini.
PENGUATAN REGULASI PENGGUNAAN SENJATA API YANG KOMPREHENSIF: MITIGASI RISIKO PENGGUNAAN SENJATA API OLEH PETUGAS IMIGRASI DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL: STRENGTHENING COMPREHENSIVE FIREARMS USE REGULATION: MITIGATING THE RISKS OF FIREARMS USE BY IMMIGRATION OFFICERS FROM A NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE Ghaitsa Zahira Shofa; Kuncoro Wisnu Murti; M. Aldo Ratu Agung
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.805

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pemanfaatan senjata api oleh petugas imigrasi serta upaya mitigasi risiko dalam menghadapi potensi penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi. Penambahan substansi baru dalam Undang-Undang Keimigrasian terkait pemberian wewenang penggunaan senjata api sebagai alat yang membantu petugas imigrasi dalam melakukan penegakkan hukum keimigrasian. Berdasarkan prinsip legalitas adanya penambahan substansi penggunaan senjata api tentunya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditujukan untuk menghindari penyelewengan penggunaan senjata api dan mencegah timbulnya perdebatan publik. Namun belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus terkait penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normati dengan membandingkan hukum antara peraturan penggunaan senjata api di kepolisian dan Bea Cukai, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.04/2017. Perbandingan hukum ini dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan regulasi penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi. Perlu ditegaskan dalam penyusunan regulasi tersebut secara spesifik mengenai jenis, izin kepemilikan, syarat penggunaan, dan keadaan penggunaan senjata api. Penegasan aturan tersebut merupakan upaya penguatan regulasi yang akan dibentuk sehingga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan senjata api oleh petugas imigrasi.